Jurnal Politik Muda
ISSN 2302-8068
Vol. 6 / No. 2 / Published : 2017-04
Order : 7, and page :135 - 139
Related with : Scholar Yahoo! Bing
Original Article :
Dominasi aktor dalam kartel pemasaran beras di kabupaten jember
Author :
- Ita Himmatul Aliyah *1
- Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Abstract :
ABSTRAK Besarnya kaitan antara kesejahteraan petani dan daya beli konsumen dalam pemasaran gabah dan beras, memunculkan persoalan yang rumit. Sebagaimana pemerintah yang menjadi bentuk perwujudan dari peran negara untuk menyelesaikan persoalan panjangnya rantai pemasaran beras yang seolah menjadi lingkaran tak berujung. Artikel ini membahas tentang bagaimana kebijakan yang dipilih pemerintah untuk menyelesaikan persoalan lama dari pemasaran beras di Kabupaten Jember. Melalui program Toko Tani Indonesia, yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia NOMOR 06/KPTS/KN. 010/K/02/2016, tentang Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat, akankah kebijakan tersebut mampu menyelesaikan masalah atau membuka peluang timbulnya aktivitas kartel bahkan setelah dipilih sebagai daerah sentra beras tahun 2013 oleh TPID Jawa Timur. Pengkajian atas kebijakan ini diperlukan dikarenakan kebijakan ini merupkan bentukan baru atas kebijakan lama yang mengikutsertakan didalamnya Bulog dengan bentuk program yang sama, hanya saja pengaplikasianya yang berbeda. Hal ini penting untuk diteliti dikarenakan pembaruan yang telah terjadi beberapa kali dengan tidak adanya indikator keberhasialan, menjadikan persolan pemasaran beras di Indonesia telah memasuki tingkat rentan. Apalagi, status komoditas beras memiliki nilai strategis dalam penjualan komoditas pertanian tanaman pangan. ABSTRACT Rice and unhusked rice marketing systems are highly correlated with farmers’ income and ability consumer, these condition make new complicated problems. It is government’s abligation to solve the long rice and unhusked rice marketing system which is in a vicious circle. This article discusses how government’s role to solve old problems from rice marketing. Through the Toko Tani Indonesia program, which is stated in the Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia NOMOR 06/KPTS/KN. 010/K/02/2016,on the Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat, will the regulation be able to solve problems or open opportunities for cartel activity. Evenmore after Jember Regency nominated as rice and unhusked center in East Java Province by Tim Pengendali Iflasi Daerah (Inflation Controlling East Java Province Team) in 2013. Scrutiny of this regulation is necessary because this program is a new shape of the same regulation, were Bulog is the main actor for this role, but only different application, making rice marketing problems in Indonesia have entered a vulnerable level. Moreover, rice and unhusked rise have a strategic value in the sale of agricultural commodities of food crops.
Keyword :
marketing, rice cartels, government’s role. ,
References :
arsyat,l,(2012) ekonomo manajerial : ekonomi makro terapan untuk bisnis IV - : BPFE
coparaso, james A, dan david P, lefine,(2008) teori-teori ekonomi politik - : pustaka pelajar
arsi, M,(2012) marketing - : BPFE universitas Gadjah Mada
Archive Article
Cover Media | Content |
---|---|
![]() Volume : 6 / No. : 2 / Pub. : 2017-04 |
|