UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Jurnal Analisis Hubungan Internasional

ISSN 2302-8777

Vol. 2 / No. 1 / Published : 2013-03

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Perubahan kebijakan pemerintah bangladesh terhadap kaum rohingya di perbatasan bangladesh-myanmar

Author :

  1. Citra Adelia*1
  1. -

Abstract :

Penelitian ini menelaah perubahan kebijakan Bangladesh terkait kaum Rohingya di perbatasan Bangladesh-Myanmar. Sejak Myanmar merdeka dan dipimpin oleh rezim junta militer, etnis Rohingya tidak diakui sebagai bagian dari masyarakat Myanmar setelah dilaksanakannya Operasi Naga Min di tahun 1977. Tindakan represif pemerintah Myanmar memaksa kaum Rohingya untuk mencari perlindungan ke Bangladesh, Thailand, dan Malaysia. Arus migrasi terbesar menuju Bangladesh karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Myanmar. Tahun 1992, gelombang kedua arus migrasi paksa Rohingya sebanyak seperempat juta orang datang kembali ke Bangladesh. Setelah 4 dekade menerima aliran migrasi paksa kaum Rohingya, pemerintah Bangladesh menyatakan keengganannya untuk memberi perlindungan bagi kaum Rohingya. Sebab dari perubahan kebijakan Bangladesh yang semula menerima kemudian menolak menjadi pijakan utama permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut dianalisis menggunakan metode eksplanatif dengan teori sekuritisasi sebagai dasar argumen. Teori ini akan diperkuat dengan konsep persepsi ancaman, humanitarianism, keamanan manusia, dan keamanan nasional. Metamorfosis isu ini dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan politik Bangladesh. Persaingan dalam mendapatkan pekerjaan, kemunculan gerakan anti-Rohingya, dan pecahnya konflik agama di Bangladesh berbuah pada pemulangan paksa serta penolakan akses masuk kaum Rohingya dan bantuan internasional. Berdasarkan temuan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa aliran migrasi paksa Rohingya dipandang oleh Bangladesh tidak hanya sekedar sebagai sebuah isu kemanusiaan, namun telah menjadi isu yang mengancam sektor ekonomi, sosial, dan politik Bangladesh yang pada akhirnya dipandang sebagai sebuah bentuk ancaman keamanan nasional yang membutuhkan tindak sekuritisasi.

Keyword :

Keamanan, Ancaman, Sekuritisasi, Rohingnya, Bangladesh,


References :

  1. B. Buzan dan O. Wæver, (2003). Regions and Powers. The Structure of International Security. Cambridge : Cambridge University Press
  2. Jonathan Kirshner, (2006). Globalization and National Security. New York : Routledge
  3. Chris Lewa, , (2010). Unregistered Rohingya refugees in Bangladesh: Crackdown, forced displacement and hunger. Bangkok : The Arakan Project
  4. Baiq Wardhani, (2013). No Place Called Home: Pengungsi Rohingya di Perbatasan Bangladesh-Myanmar. Surabaya : Jurnal Global Stratgeis
  5. Erika Forsberg, (2008). Refugees and Intrastate Armed Conflict: A Contagion Process Approach. Hammerstad : Department of Peace and Conflict Research: Uppsala University




Archive Article

Cover Media Content

Volume : 2 / No. : 1 / Pub. : 2013-03
  1. Politik luar negeri argentina di bawah pemerintahan nestor kirchner dalam sengketa falkland (malvinas)
  2. Perubahan kebijakan pemerintah bangladesh terhadap kaum rohingya di perbatasan bangladesh-myanmar
  3. Permasalahan organisasi kriminal transnasional: analisa perang obat bius meksiko selama merida initiative tahun 2008-2010
  4. Pengaruh globalisasi terhadap industri pariwisata lokal: wisata meeting, incentive, convention exhibition (mice) di kota surabaya tahun 2008-2011
  5. Penggunaan kekuatan pakistan dan india dalam mempertahankan wilayah kashmir pasca perang dingin
  6. Peran partai politik inggris dalam kebijakan non bail out inggris terhadap inggris krisis yunani 2009-2012
  7. Pegeseran politik luar negeri turki dari barat ke timur tengah (2007-2011)
  8. Strategi surabaya tourism promotion board dalam menjalankan diplomasi pariwisata surabaya dengan brunei darussalam tahun 2005-2008
  9. Peran asean regional forum (arf) dalam menjembatani penyelesaian konflik laut cina selatan tahun 2002-2011
  10. Penanganan pemerintah indonesia dalam mengatasi masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di arab saudi
  11. Peran pemerintah kota surabaya dalam kerjasam sister city sebelum dan setelah desentralisasi
  12. Pengaruh peran united nations development programme dalam peningkatan partisipasi politik wanita di indonesia (2006-2010)
  13. Kelompok industri dalam pengecualian komoditas asal jepang kaesong industrial complex kasus korus fta
  14. Respon china, indonesia dan filipina terhadap keberadaan pangkalan militer amerika serikat di darwin, australia tahun 2011-2012
  15. Strategi kraft menghadapi sentimen nasional inggris terkait akuisisi kraft-cadbury
  16. Faktor internal dan eksternal dalam proses de-eskalasi konflik eta – pemerintah spanyol tahun 2006 - 2012
  17. Strategi pemerintahan ahmadinejad dalam penolakan penghentian program nuklir iran yang berdampak terhadap semakin memburuknya hubungan iran dengan amerika serikat tahun 2005-2009
  18. Peran unicef atas perlindungan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konflik di republik demokratik kongo
  19. Idiosinkretik susilo bambang yudhoyono terhadap kebijakan penanganan mv sinar kudus
  20. Palestinian refugees and lebanese security and political instability post-1989