UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Jurnal Analisis Hubungan Internasional

ISSN 2302-8777

Vol. 2 / No. 1 / Published : 2013-03

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Politik luar negeri argentina di bawah pemerintahan nestor kirchner dalam sengketa falkland (malvinas)

Author :

  1. Adinda Permata Ayuningtyas*1
  1. -

Abstract :

Penelitian ini menelaah politik luar negeri Argentina di bawah pemerintahan Nestor Kirchner terkait sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas). Penelitian ini didasari pada perbedaan kebijakan yang diambil Argentina terkait sengketa Kepulauan Falkland (Malvinas). Dalam era pemerintahan Carlos Menem, Argentina memiliki sovereignty umbrella dengan Inggris yang berisi kesepakatan untuk tidak membawa isu Kepulauan Falkland (Malvinas) dalam hubungan bilateral kedua negara. Namun ketika Nestor Kirchner menjabat sebagai presiden, Argentina mulai kembali mengangkat isu Kepulauan Falkland (Malvinas) dan mengabaikan sovereignty umbrella. Perbedaan politik luar negeri yang diambil Argentina merupakan permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu mengapa Argentina di bawah pemerintahan Nestor Kirchner memilih untuk melakukan pengklaiman kembali Kepulauan Falkland (Malvinas). Permasalahan tersebut dianalisis menggunakan teori perubahan politik luar negeri dari Joakim Eidenfalk. Berdasarkan pendekatan teoritik yang digunakan, dapat dimunculkan argumentasi bahwa perubahan politik luar negeri Argentina disebabkan oleh faktor domestik yaitu birokrasi dan faktor eksternal yaitu organisasi regional OAS dan hubungan bilateral Argentina-Brazil. Dengan menggunakan studi pustaka dan analisis data, kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian eksplanatif ini mendukung argumentasi bahwa adanya pengaruh dari birokrasi Argentina, OAS serta hubungan bilateral Argentina-Brazil.

Keyword :

Politik Luar Negeri, Argentina, Nestor Kirchner, Kepulauan Falkland (Malvinas), OAS,


References :

  1. K.J. Holsti, (1982). Why Nations Realign: Foreign Policy Restructuring in the Postwar World. London : Allen & Unwin
  2. Robert O. Keohane, (1998). International Institutions Can Interdependence Work?. Spring : Foreign Policy 110
  3. Jonathan E. Sanford, (1999). International Organization as an Instrument of Foreign Policy. Washington : National Defense University Library
  4. Alberto Sileoni, (2011). Malvinas as an educational policy,” dalam The Question of Malvinas Island and The Bicentennial of Argentina. Buenos Aires : Malvinas Parliamentary Observatory Committee Honorable House of Deputies of the Nation
  5. ClaireTaylor dan Vaughne Miller, (2007). The Falkland Island : Twenty Five Years On. - : House of Common Library




Archive Article

Cover Media Content

Volume : 2 / No. : 1 / Pub. : 2013-03
  1. Politik luar negeri argentina di bawah pemerintahan nestor kirchner dalam sengketa falkland (malvinas)
  2. Perubahan kebijakan pemerintah bangladesh terhadap kaum rohingya di perbatasan bangladesh-myanmar
  3. Permasalahan organisasi kriminal transnasional: analisa perang obat bius meksiko selama merida initiative tahun 2008-2010
  4. Pengaruh globalisasi terhadap industri pariwisata lokal: wisata meeting, incentive, convention exhibition (mice) di kota surabaya tahun 2008-2011
  5. Penggunaan kekuatan pakistan dan india dalam mempertahankan wilayah kashmir pasca perang dingin
  6. Peran partai politik inggris dalam kebijakan non bail out inggris terhadap inggris krisis yunani 2009-2012
  7. Pegeseran politik luar negeri turki dari barat ke timur tengah (2007-2011)
  8. Strategi surabaya tourism promotion board dalam menjalankan diplomasi pariwisata surabaya dengan brunei darussalam tahun 2005-2008
  9. Peran asean regional forum (arf) dalam menjembatani penyelesaian konflik laut cina selatan tahun 2002-2011
  10. Penanganan pemerintah indonesia dalam mengatasi masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di arab saudi
  11. Peran pemerintah kota surabaya dalam kerjasam sister city sebelum dan setelah desentralisasi
  12. Pengaruh peran united nations development programme dalam peningkatan partisipasi politik wanita di indonesia (2006-2010)
  13. Kelompok industri dalam pengecualian komoditas asal jepang kaesong industrial complex kasus korus fta
  14. Respon china, indonesia dan filipina terhadap keberadaan pangkalan militer amerika serikat di darwin, australia tahun 2011-2012
  15. Strategi kraft menghadapi sentimen nasional inggris terkait akuisisi kraft-cadbury
  16. Faktor internal dan eksternal dalam proses de-eskalasi konflik eta – pemerintah spanyol tahun 2006 - 2012
  17. Strategi pemerintahan ahmadinejad dalam penolakan penghentian program nuklir iran yang berdampak terhadap semakin memburuknya hubungan iran dengan amerika serikat tahun 2005-2009
  18. Peran unicef atas perlindungan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konflik di republik demokratik kongo
  19. Idiosinkretik susilo bambang yudhoyono terhadap kebijakan penanganan mv sinar kudus
  20. Palestinian refugees and lebanese security and political instability post-1989