Catalog :




Detail Article

Jurnal Politik Muda

ISSN 2302-8068

Vol. 6 / No. 1 / Published : 2017-01

TOC : 6, and page :41 - 48

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Gerakan reclaiming perubahan tanah kas desa kelurahan lakarsantri di kota surabaya

Author :

  1. Devinta Rachma Citra*1
  1. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract :

Penelitian ini membahas tentang lahirnya gerakan sosial di Lakarsantri Surabaya, akibat adanya kebijakan beralihnya status desa menjadi kelurahan, dimana aset kekayaan desa juga beralih menjadi aset daerah. Adanya reclaiming sebagai strategi gerakan penolakan dan perlawanan dari warga Lakarsantri dalam merebut kembali hak atas tanah. Teori yang digunakan adalah teori Neil Smelser yaitu enam tahapan struktur pemicu terjadinya gerakan sosial. Penelitian ini dilakukan di Lakarsantri, kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya menggunakan metode penelitian kualitatif dan proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Dari hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan beralihnya aset desa menjadi aset daerah (bekas tanah kas desa) yang dikelola oleh pemerintah kota, dapat menimbulkan konflik serta lahirnya gerakan sosial (reclaiming) ditengah masyarakat Lakarsantri. Selain itu, lahan di tanah BPM juga menjadi persoalan antara masyarakat dengan pihak Citraland, namun telah menemukan jalan penyelesaian yakni kompensasi akan dibangunnya stadion di sebagian lahan BTKD yang selama ini di reclaiming-kan. Struktur dalam gerakan dari panitia reclaiming ini hanya sebatas memberikan pandangan kepada masyarakat tentang pelepasan tanah kas desa. Mulai dari segi hukum, segi budaya, sisi sejarah, dan segi ekonomisnya. ABSTRACT This study discusses about social movements in Lakarsantri Surabaya, it is because Surabaya Government’s policy changed the status of the Lakasantrai village onto the Lakasantri district, where the assets and the resources of the Lakasantrai district also turned into the Lakasantri district. The Lakasantri village citizens reject it with making group to against the Surabaya’s government, it was a strategy to take them right back. This study is using social movement theory by Neil Smelser, with six stages of the triggering structure of social movements. It was a need mobilization resource perspective to describe more deeper this problem. This research is using descriptive-qualitative and deep interview method after observation in Lakasantri distric, Surabaya. After Surabaya government changed the status of the Lakasantri from village to district, the Lakasantri land treasure as Lakasantri’s assets is the big point of the problems, the existence of social movement. However, BPM land are complicated issues between Surabaya citizen with Citraland company. Even more, it has found a way to solve the problem with compensation where the money going to build a new station in half of BKTD land. The structure of the social movements to show how’s reclaiming of a new land goes. These even describe in law, culture, history, and economic ways.

Keyword :

Konflik, Reclaiming, Gerakan Sosial, Aset Daerah,


References :

  1. Hartoyo, (2011). Tekanan Struktural, Peluang Politik, dan Sukses Gerakan Petani di Lampung. Vol.10, No. 1 : AGRISEP
  2. Wahyudi, (2010). Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani Studi Kasus Gerakan Reklaiming/Penjarahan atas Tanah PTNP XII (Persero) Kalibakar, Malang Selatan. Vol. 12, No. 1 : Jurnal Masyarakat & Budaya


   


Archive Article

Cover Media Content

Volume : 6 / No. : 1 / Pub. : 2017-01
  1. Strategi rekrutmen partai gerindra dalam kaderisasi pemuda di kota surabaya
  2. Kontestasi pilkada dki jakarta tahun 2017: studi tentang jejaring mobilisasi politik pencalonan ahok djarot
  3. Pertumbuhan kota: studi kasus interaksi kepentingan antara pengusaha dengan pemerintah dalam pembangunan hotel di surabaya
  4. Jaringan politik dalam pilwali surabaya tahun 2015: studi peran pemuda pis dalam mendukung pencalonan risma-whisnu
  5. Dampak kenaikan tarif bpjs kesehatan terhadap pelayanan kesehatan di kota malang
  6. Gerakan reclaiming perubahan tanah kas desa kelurahan lakarsantri di kota surabaya
  7. Pengaruh peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dalam penetapan upah minimum kota surabaya
  8. Perwakilan dan pembuatan keputusan politik anggota dprd kabupaten pasuruan dalam pembangunan infrastruktur di wilayah timur kabupaten pasuruan
  9. Pola rekrutmen partai nasional demokrat pada pencalonan anggota legislatif tahun 2014 kabupaten jombang
  10. Konflik pembebasan tanah pembangunan jalan tol jombang-mojokerto: studi desa watudakon kabupaten jombang
  11. Konflik sosial akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun b3 oleh pabrik pengolah limbah b3 pt. pria mojokerto