Catalog :




Detail Article

Jurnal Politik Muda

ISSN 2302-8068

Vol. 3 / No. 2 / Published : 2014-04

TOC : 5, and page :34 - 44

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Kebijakan pemerintah kota dalam pengentasan kemiskinan (studi deskriptif di kelurahan tamba’an kecamatan panggungrejo kota pasuruan

Author :

  1. Chandra Dwi Harto Nugroho*1
  1. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract :

Pada tahun 2010 jumlah rumah tangga miskin di Kelurahan Tamba’an mencapai 381 RTM. Sedangkan pada tahun 2013 melalui penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) jumlah fakir miskin Kelurahan Tamba’an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan berjumlah 87 orang dan 265 KK. Hal ini membuktikan bahwa kemiskinan di Kelurahan Tamba’an masih tinggi. Penelitian ini mengkaji kebijakan Pemerintah Kota Pasuruan dalam pengentasan kemiskinan di Kelurahan Tamba’an melalui perspektif analisis implementasi kebijakan publik. Peneliti mengkaji teori implementasi Merilee S. Grindle dengan fokus di Kelurahan Tamba’an Kota Pasuruan. Permasalahan yang diteliti berfokus kepada pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan pemerintah kota, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengentasan kemiskinan, serta interaksi kepentingan aktor-aktor yang terlibat. Metode yang digunakan dengan menggunakan metode deskriptif. Penggunaan metode deskriptif dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena di lapangan. Dalam hasil di lapangan diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). TKPK melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh. Koordinasi penanggulangan kemiskinan dimaksud meliputi:  Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi. Dengan adanya rapat pelaksanaan TKPK, kebijakan pengentasan kemiskinan selalu dikoordinasikan dalam satu atap, sehingga timbul interaksi dan kerjasama pada lintas sektor dan pemangku kepentingan. Implementasi di lapangan SKPD melaksanakan program pengentasan kemiskinan bekerjasama dengan kelurahan, kecamatan serta BKM (Badan Keswadayaan masyarakat) dan masyarakat tamba’an. Interaksi yang bersifat asosiatif ini merupakan kunci dari keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan di kelurahan tamba’an. Hal ini sesuai dengan teori implementasi Merilee S. Grindle.

Keyword :

Kemiskinan, , Implementasi Kebijakan,


References :

  1. Giddens, Anthony. , (1987). Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik. Jakarta : CV. Rajawali
  2. Huntington, Samuel P., (2004). Tertib Politik Pada Masyarakat yang Sedang Berubah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
  3. Prasetyo, Budi. , (2006). Koordinasi Pengentasan Kemiskinan di Desa :Kasus Gardu Taskin di Kabupaten Sumenep. Surabaya : Karya Indah Press


   


Archive Article

Cover Media Content

Volume : 3 / No. : 2 / Pub. : 2014-04
  1. Kekuasaan dan pembangunan di desa diwek studi kasus kecamatan diwek kabupaten jombang
  2. (perilaku politik eelit & hubungan kyai - santri) dukungan politik pondok pesantren mambaul ma’arif denanyar jombang terhadap pilgub jatim 2013
  3. Implementasi kebijakan beras miskin (raskin) di kecamatan kenjeran kota surabaya: studi deskriptif pada kelurahan tanah kalikedinding
  4. Ekonomi politik penyerahan fasum dan fasos oleh pengembang perumahan kepada pemerintah kota surabaya
  5. Kebijakan pemerintah kota dalam pengentasan kemiskinan (studi deskriptif di kelurahan tamba’an kecamatan panggungrejo kota pasuruan
  6. Pelembagaan partai kebangkitan bangsa studi kasus kemerosotan suara pada pemilihan umum tahun 2009 di jawa timur
  7. Formulasi kebijakan pemerintah kabupaten probolinggo dalam pemberdayaan pelakau usaha mikro kecil dan menengah (umkm)
  8. Politik dan internet fungsi internet dalam kampanye pemilihan anggota dprd kota surabaya
  9. Dinamika kontestasi pilkades : studi kasus desa kramat jegu kecamatan taman kabupaten sidoarjo
  10. Politisi perempuan dalam menanggapi isu gender studi kualitatif tentang isu gender dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesehatan di dprd surabaya
  11. Antisemitisme modern dalam pembongkaran sinagog surabaya: psikologi politik multikulturalisme
  12. Kebijakan transportasi publik dalam perspektif green politics (studi tentang rencana pembangunan monorel-trem di surabaya)
  13. Negaranisasi desa:studi penyelenggaraan pemerintah desa pacul dan desa kasiman kabupaten bojonegoro pasca otonomi daerah