Catalog :




Detail Article

Jurnal Politik Muda

ISSN 2302-8068

Vol. 3 / No. 1 / Published : 2014-01

TOC : 5, and page :42 - 48

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Kebijakan pemerintahan kabupaten sidoarjo dalam penataan pedagang kaki lima di alun - alun sidoarjo

Author :

  1. Cintatya Cindy Bilqisa*1
  1. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract :

Penetapan PKL selalu menjadi permasalahan disetiap daerah. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ingin mengembalikan fungsi semula alun-alun menjadi ruang terbuka hijau yang menjadi tempat berdagang para PKL. Kemudian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan kebijakan bahwa PKL yang berada di area alun-alun Sidoarjo harus ditertibkan. Didalam perda mengatur orang atau badan hukum dilarang untuk melakukan usaha tertentu dijalan, jalur hijau, taman dan tempat umum. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai Bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Sidoarjo dan juga mengetahui dampak atas kebijakan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian adalah deskriptif. Pemelihan informan dilakukan secara purposive sample dimana informan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) dan studi dokumentasi, dan mengambil informasi tambahan dengan menggunakan dokumen sumber data dan juga pencarian data secara online. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo merelokasi Pedagang Kaki Lima yang awal di alun-alun ke GOR (Gelanggang Olah Raga) Delta Sidoarjo, pemerintah menggunakan kebijakan membedakan yaitu yang direlokasi hanya warga Sidoarjo saja. Dan dengan dampak yang bisa dikatakan tidak terduga sebelumnya yaitu meluasnya Pedagang Kaki Lima dalam mencari lahan-lahan untuk berjualan. Jadi bisa dianggap kebijakan yang ada belum sesuai dengan implementasi seharusnya.

Keyword :

Kebijakan, , Implementasi Kebijakan,


References :

  1. Bungin, Burhan, (2007). Penelitian Kualitatif. Jakarta : Kencana
  2. Deliarnov, (2006). Ekonomi Politik. . Jakarta : Erlangga
  3. Harrison, Lisa, (2007). Metodologi Penelitian Politik. Jakarta : Kencana


   


Archive Article

Cover Media Content

Volume : 3 / No. : 1 / Pub. : 2014-01
  1. Rekrutmen calon anggota legislatif muda studi kasus: penetapan kuota 30% caleg muda partai golkar di kota surabaya
  2. Peran konsultan politik dalam pilkada strategi marketing politik polmark indonesia dalam memenangkan joko widodo-basuki tjahaja purnama pada pilkada provinsi dki jakarta 2012
  3. Konflik pembangunan jembatan suramadu : studi kasus knflik vendor dengan pihak pemerintah terkait anggaran
  4. Strategi perjuangan buruh kota surabaya dalam menuntut kenaikan upah minimum 2013-2014
  5. Kebijakan pemerintahan kabupaten sidoarjo dalam penataan pedagang kaki lima di alun - alun sidoarjo
  6. Konflik tanah di kabupaten manggarai nusa tenggara timur
  7. Pelembagaan partai demokrasi indonesia perjuangan (pdi perjuangan): studi kasus kandidasi pemilihan walikota dan wakil walikota malang tahun 2013
  8. Politik afirmasi kultural: strategi intelektual organik dalam gerakan feminisme islam melawan hegemoni patriarki dalam budaya islam
  9. Rekrutmen calon legislatif pada pemilu 2014 (studi kasus mengenai rekrutmen politik ppp di dapil i dan v di kabupaten sampang, jawa timur)
  10. Relasi kepala desa dan badan permusyawaratan desa (bpd) dalam pembuatan rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjmdes) plumbungan kecamatan sukodono kabupaten sidoarjo
  11. Afiliasi politik kiai nadhlatul ulama dalam pemenangan pasangan irsyad-gagah pada pilkada kabupaten pasuruan 2013
  12. Pemikiran kritis w.s rendra
  13. Performa kekuasaan dalam revitalisasi pasar tradisional (studi deskriptif di pasar tanjung anyar kota mojokerto)
  14. Politik perseteruan: interaksi stakeholders dalam tata kelola hutan lindung pulau tarakan era otonomi daerah
  15. Persaingan kelompok kepentingan taksi plat hitam dengan taksi plat kuning di bandara juanda
  16. Gerakan himpunan pedagang pasar turi surabaya dalam memperjuangkan hak hak pedagang pasar turi