UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Jurnal Politik Muda

ISSN 2302-8068

Vol. 6 / No. 2 / Published : 2017-04

Order : 1, and page :85 - 93

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Konflik ekonomi dalam tata kelola kewenangan terminal tipe b

Author :

  1. Fadhli Zul Fauzi*1
  1. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract :

ABSTRAK Penelitian ini adalah studi yang membahas tentang konflik ekonomi dalam tata kelola kewenangan terminal tipe B di Kota Surabaya. Jika berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan pengelolaan terminal tipe B adalah milik Pemerintah Provinsi. Sementara pada kasus ini seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur sudah menyerahkan kewenangan pengelolaan terminal tipe B-nya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur kecuali Pemerintah Kota Surabaya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonomi politik dari Fadel Muhammad, yang berfokus kepada kinerja pemerintah daerah, dan metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Konflik ini pada awalnya terjadi karena Pemerintah Kota Surabaya sudah menyerahkan surat penyerahan kewenangan terminal kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur namun menarik kembali pernyataan tersebut. Pemerintah Kota Surabaya tidak ingin menyerahkan wewenang terminal tipe B-nya karena berbagai kepentingan seperti wacana pembangunan Terminal Intermoda di Kawasan Joyoboyo, dan sebagainya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memiliki kepentingan untuk memasukkan Bus Rapid Transit (BRT) agar melengkapi rute yang sebelumnya sudah direncanakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penyelesaian konflik kewenangan pengelolaan terminal tipe B di Kota Surabaya ABSTRACT This study is a study that discusses the economic conflict in governance of terminal type B authority in Surabaya City. If it is based on Law Number 23 of 2014, authority of type B terminal management is owned by the Provincial Government. While in this case all districts / municipalities in the province of East Java has handed over the authority of its type B terminal management to East Java Provincial Government, except the Government of Surabaya City. The approach used in this research is the political economy approach of Fadel Muhammad, which focuses on the performance of local government, and the method used is qualitative descriptive. This conflict originally occurred because Surabaya City Government has submitted a letter of transfer of terminal authority to the East Java Provincial Government but withdraws the statement and considers the three terminals in question here are not classified as type B. Surabaya City Government does’nt want to hand over the authority of the type B terminal Because of various interests such as discourse of Intermoda Terminal development in Joyoboyo area, and so on. The Provincial Government of East Java also has an interest here to include Bus Rapid Transit (BRT) to complete the previously planned route.This research is expected to be a consideration for solving the conflict of authority of terminal type B management in Surabaya City.

Keyword :

Konflik kewenangan, Desentralisasi, UU Nomor 23 Tahun 2014, Pengelolaan terminal tipe B,


References :

Jurnal Andi Izman Maulana Padjalangi,(2008) Efektifitas Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Bone di Bidang Pekerjaan Umum. - : -

Muhammad, F,(2008) Reinventing Local Government: Pengalaman Dari Daerah.Jakarta - : Kompas Gramedia

Jurnal Muhammad Ali Azhar,(2012) Desentralisasi dan Konflik kewenangan - : -





Archive Article

Cover Media Content

Volume : 6 / No. : 2 / Pub. : 2017-04
  1. Konflik Ekonomi Dalam Tata Kelola Kewenangan Terminal Tipe B
  2. Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Islam Di Universitas Arilangga
  3. Loyalitas Pemilih Di Kelurahan Purworejo, Kota Pasuruan Pada Pemilihan Kepala Daerah
  4. Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governace Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri
  5. Penolakan Gp Ansor Terhadap Pembangunan Patung Jayandaru Di Kabupaten Sidoarjo
  6. Perjuangan Aila Terkait Judicial Review Diskriminatif Bagi Kelompok Lgbti Sebagai Ancaman Multikulturalisme Di Indonesia
  7. Dominasi Aktor Dalam Kartel Pemasaran Beras Di Kabupaten Jember
  8. Konflik Kepentingan Dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Desa Bejalen, Ambarawa
  9. Perempuan Politisi Minang Kabau Dalam Politik : Studi Tentang Alasan Perempuan Memekai Politik
  10. Rezim Pertumbuhan Kota: Studi Pembangunan Di Kecamatan Gunung Anyar
  11. Politik Balas Budi : Hubungan Pemuda Pancasila Dan Demokrat Dalam Mobilisasi Massa Pada Pilkada Surabaya Tahun 2015