Catalog :




Detail Article

Jurnal Politik Muda

ISSN 2302-8068

Vol. 2 / No. 1 / Published : 2013-01

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Pembangunan wahana ekspresi pusponegoro (wep) dan makna politiknya bagi bupati kabupaten gresik sambari halim radianto

Author :

  1. Fanny Rahmadhani*1
  1. Mahasiswa S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga

Abstract :

ABSTRAK Bupati Sambari adalah Bupati Kabupaten Gresik pada masa jabatan 2010-2015. Kepemimpinan Bupati Sambari dalam memimipin Kabupaten Gresik memiliki berbagai program pembangunan, salah satunya adalah pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Gresik. Salah satu pembangunan saran dan prasaran adalah pembangunan Wahana Ekspresi Pusponegoro biasa di singkat dengan sebutan (KRT WEP). Pembangunan WEP ini merupakan pembangunan yang di gagas oleh Bupati Sambari, dimana WEP memiliki tujuan atau fungsi sebagai saran untuk mengembangkan dan melestarikan bakat, kemampuan, atau potensi yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Gresik. Tujuan yang kedua adalah sebagai objek rekreasi tengah kota, karena lokasi pembangunan WEP tepat di tengah Kota Gresik. Banyak pertimbangan yang mempengaruhi dalam pembangunan WEP, seperti kurangnya sarana dan prasarana yang ada, tidak adanya kegiatan-kegiatan masyarakat yang inovatif dan kreatif, dan masih banyak lagi. Ide yang diajukan Bupati Sambari mendapatkan reaksi yang positif dari semua pihak, terutama DPRD sebagai pihak yang memberikan persetujuan terkait dengan anggaran pembangunan. DPRD melihat pembangunan WEP sebagai penambahan aset daerah yang bisa memberikan PAD dan sebagai sarana atau objek rekreasi yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Gresik. Pembangunan WEP memiliki makna bagi Bupati Sambari. Bupati melihat pembangunan WEP sangat bermanfaat untuk masyarakat, agar masyarakat memiliki hiburan atau kegiatan yang inovatif dan kreatif.   ABSTRAK Regent Sambari is Gresik term 2010-2015. Leadership Regent memimipin Sambari in Gresik has various development programs, one of which is the construction of facilities and infrastructure in Gresik. One of the suggestions and infrastructure development is the construction of expressions Pusponegoro regular rides in short term (KRT WEP). WEP Development is in development by the Regent Sambari idea, which has the purpose or function of WEP as a suggestion to develop and preserve the talent, ability, or the potential of the whole community Gresik. The second objective is an object recreation center, the WEP construction site right in the middle of the city of Gresik. Many considerations that influence the development of WEP, such as lack of facilities and infrastructure, lack of community activities are innovative and creative, and much more. The idea of the proposed Regent Sambari get a positive reaction from all parties, especially the parliament as the party associated with the approval of the development budget. Parliament saw the construction of the addition of WEP as a regional asset that can provide revenue and as a means of recreation or objects that can be utilized by the entire community of Gresik. WEP construction has meaning for Regent Sambari. Regent saw the construction of WEP is very beneficial for the community, so that people have entertainment or activities that are innovative and creative. Keywords: Elite Ideas, Process Policy, Wahana Ekspresi Pusponegoro (WEP)

Keyword :

Elite Ideas, Process Policy, Wahana Ekspresi Pusponegoro (WEP),


References :

  1. Budiardjo, Miriam. , (1996). Teori-Teori Politik Dewasa Ini. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
  2. Fairclough, Norman., (1995). Critical Discourse Analysis: The Study of Language. London : Longman.
  3. Grindle, Merilee., (1980). Politic and Policy Implementation in the Third World. Princeton : Princeton University Press.


   


Archive Article

Cover Media Content

Volume : 2 / No. : 1 / Pub. : 2013-01
  1. Political risk pengaruhnya keputusan penanaman modal asing di jawa timur
  2. Pelembagaan partai politik (studi kasus: proses rekrutmen calon anggota dprd partai demokrat di kota surabaya tahun 2009)
  3. Politik ekonomi generasi muda implementasi kebijakan gerakan kewirausahaan nasional di jawa timur
  4. Warga menggugat: studi kasus gerakan forum komunikasi warga suci (fkws) kecamatan manyar kabupaten gresik
  5. Bentuk penananganan kekerasan perempuan oleh pemerintah dan relasinya dengan p2tp2a di kabupaten sidoarjo
  6. Csr dalam bingkai neoliberalisme : studi kasus perusahaan job-ppej di desa campurejo kabupaten bojonegoro
  7. Patronase dalam pencalonan kepala daerah (studi kasus patronase pencalonan ra. imam – din zein dalam pilkada bangkalan 2012)
  8. Peran dpc fkui sbsi dalam memperjuangkan hak buruh di pt. asian profile indosteel surabaya tahun 2011
  9. Opini kiyai madura : rencana pemekaran wilayah madura menjadi provinsi
  10. Gurita neoliberalisme: pasar modern dan pasar tradisional di kota surabaya
  11. Konflik di dpp pkb (studi tentang ada tidaknya dampak konflik di dpc pkb kota kediri)
  12. Kiprah perempuan partai keadilan sejahtera surabaya dalam dunia politik analisis fenomena subordinasi
  13. Peran pemrintah kota surabaya dalam penanganan anak korban trafficking
  14. Konflik kepentingan daerah: studi kasus sengketa perebutan gunung kelud antara pemerintah kabupaten kediri dan pemerintah kabupaten blitar
  15. Interaksi pemerintah dan masyarakat dalam implementasi program penanggulangan gizi buruk di kota surabaya: kajian biopolitik
  16. Ekonomi politik pergulaan : studi tentang regulasi tata niaga gula di provinsi jawa timur
  17. Strategi pemenangan haryadi suyuti – imam priyono dalam pemilihan walikota yogyakarta 2011
  18. Mutasi aparatur pemerintah dan kepentingan politik : studi kasus kabupaten gresik dua tahun kepemimpinan sambari-qosim
  19. Pemikiran politik negara dan agama “ahmad syafii maarif”
  20. Desentralisasi kebijakan pendidikan (studi tentang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di kota surabaya pada tingkat pendidikan menengah dan kejuruan)
  21. Gerakan kaum buruh melawan eksploitasi ( studi kasus buruh pabrik wahana lentera raya memperjuangkan hak upah dan kontrak kerja )
  22. Jejaring kekuasaan komunitas: studi kasus eksistensi pkl non-resmi di jalan tentara genie pelajar
  23. Implementasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan lumpur lapindo sidoarjo
  24. Konflik kepentingan pt.kai dengan pemerintah kota dalam kebijakan pembangunan jalan layang pasar kembang suarabaya rizali shobirin azandi
  25. Politik pencitraan : madinatul iman sebagai strategi pemenangan pasangan imdaad – rizal dalam pilkada kota balikpapan 2006
  26. Kesultanan di tengah masyarakat yang pluralistik (studi tentang pemaknaan masyarakat terhadap eksistensi kesultanan yogyakarta)
  27. Ekonomi politik pasar musik dan kepentingan kelompok dibalik kegagalan konser lady gaga di indonesia 2012
  28. Pembangunan wahana ekspresi pusponegoro (wep) dan makna politiknya bagi bupati kabupaten gresik sambari halim radianto
  29. Politik prostitusi kota surabaya (studi deskriptif: eksistensi dolly)