UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Jurnal Politik Muda

ISSN 2302-8068

Vol. 6 / No. 1 / Published : 2017-01

Order : 7, and page :49 - 57

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Pengaruh peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dalam penetapan upah minimum kota surabaya

Author :

  1. Diana Khanza Pramadita Utami*1
  1. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract :

Penentuan upah minimum merupakan permasalahan yang paling krusial dalam pelaksanaan hubungan kerja ketika dihadapkan dengan kontestasi kepentingan oleh pihak-pihak terkait dalam proses penentuan upah minimum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dalam penentuan upah minimum sebelum dan sesudah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan khususnya di Kota Surabaya, Jawa Timur. Data primer diambil menggunakan wawancara mendalam meliputi unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha di Kota Surabaya. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui berbagai literatur dan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah setempat. Analisis dan pemaparan data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pandangan Poulantzas mengenai otonomi negara. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam kepentingan yang dimiliki oleh pengusaha, pekerja, dan juga negara untuk mempengaruhi proses penentuan upah minimum di Kota Surabaya. Sebagai hasil, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tentang Pengupahan memicu penolakan dari serikat pekerja karena dianggap lebih menguntungkan pengusaha dan membatasi upaya pekerja dalam meningkatkan kesejahterahan mereka. ABSTRACT The determination of the minimum wage is the most crucial issue in the implementation of employment relationship when faced with the contestation of interest by the parties concerned in the process of determining the minimum wage. This study aims to determine the differences in the determination of the minimum wage before and after the enactment of Government Regulation Number 78 Year 2015 on Remuneration, especially in the city of Surabaya, East Java. Primary data were taken using in-depth interviews with government, workers, and employers in Surabaya. While the secondary data obtained through various literature and documents owned by the local government. Analysis and exposure of data were conducted qualitatively using Poulantzas's view of state autonomy. The findings of this study indicate that there is a wide range of interests owned by employers, workers, and also the state itself to influence the process of determining minimum wage in Surabaya. As a result, Government Regulation Number 78 triggers the rejection as it is considered more profitable to the employers and limits the efforts of workers in improving their welfare.

Keyword :

Pekerja, Pengusaha, Otonomi Negara, Upah Minimum, Kota Surabaya,


References :

Aminah, Siti,(2014) Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal - : Kencana Prenadamedia Grup

Carporasso, James A, dan David P. Levine,(2015) Teori-Teori Ekonomi Politik - : Pustaka Pelajar

Syaufii, Mohd. Syamsuddin,(2004) Norma Perlindungan dalam Hubungan Industrial - : Sharana Bakti Persada





Archive Article

Cover Media Content

Volume : 6 / No. : 1 / Pub. : 2017-01
  1. Strategi Rekrutmen Partai Gerindra Dalam Kaderisasi Pemuda Di Kota Surabaya
  2. Kontestasi Pilkada Dki Jakarta Tahun 2017: Studi Tentang Jejaring Mobilisasi Politik Pencalonan Ahok Djarot
  3. Pertumbuhan Kota: Studi Kasus Interaksi Kepentingan Antara Pengusaha Dengan Pemerintah Dalam Pembangunan Hotel Di Surabaya
  4. Jaringan Politik Dalam Pilwali Surabaya Tahun 2015: Studi Peran Pemuda Pis Dalam Mendukung Pencalonan Risma-whisnu
  5. Dampak Kenaikan Tarif Bpjs Kesehatan Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Kota Malang
  6. Gerakan Reclaiming Perubahan Tanah Kas Desa Kelurahan Lakarsantri Di Kota Surabaya
  7. Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Dalam Penetapan Upah Minimum Kota Surabaya
  8. Perwakilan Dan Pembuatan Keputusan Politik Anggota Dprd Kabupaten Pasuruan Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Wilayah Timur Kabupaten Pasuruan
  9. Pola Rekrutmen Partai Nasional Demokrat Pada Pencalonan Anggota Legislatif Tahun 2014 Kabupaten Jombang
  10. Konflik Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol Jombang-mojokerto: Studi Desa Watudakon Kabupaten Jombang
  11. Konflik Sosial Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun B3 Oleh Pabrik Pengolah Limbah B3 Pt. Pria Mojokerto

Information JPM