Catalog :




Detail Article

Jurnal Politik Muda

ISSN 2302-8068

Vol. 1 / No. 1 / Published : 2012-09

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Politik pendidikan: studi tentang pendidikan anak usia dini – pos paud terpadu (paud - ppt) kota surabaya

Author :

  1. Asri Wijayanti*1
  2. -*2
  3. -*3
  4. -*4
  5. -*5
  1. Mahasiswa S 1 Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -

Abstract :

Pendidikan begitu penting dalam kehidupan kita. Apalagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang merupakan gerbang awal memasuki pendidikan. Dengan maraknya tuntutan para orang tua mengenai program pendidikan tersebut, karena dirasa biaya masuk play group swasta terlalu mahal, maka pemerintah kota Surabaya turun tangan. Pemkot mengeluarkan kebijakan tentang PPT (Pos PAUD Terpadu) yang masuk dalam kategori PAUD sejenis (Similar With Play Group). Dibawah koordinasi Tim Penggerak PKK Kota Surabaya, Dinas Pendidikan, Bappemas KB, dan Dinas Kesehatan Surabaya. Dalam rangka menyelenggarakan pendidikan, pemerintah harus benar-benar menuangkan amanat UUD 1945 ke dalam langkah yang lebih konkret, karena di zaman modern seperti sekarang ini, pendidikan selalu dikaitkan dengan persoalan yang lebih luas. Pendidikan dipandang sebagai investasi, instrumen yang efektif untuk mewariskan ideologi, kekuatan pengaruh, dan bahkan juga menjadi instrumen untuk mendapatkan keuntungan material. Oleh sebab itu, pendidikan selalu diperebutkan oleh berbagai pihak kepentingan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, data yang diperoleh dievaluasi secara kualitatif dalam bentuk penggambaran detail dan komprehensif untuk mendapatkan pengertian di balik data-data yang tersaji. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam menjelaskan pertanyaan penelitian dengan menggunakan Teori New Public Service, serta mengkerangkakan konsep Politik Pendidikan, Lembaga Politik, Lembaga Pendidikan, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pendidikan Anak Usia Dini – Pos PAUD Terpadu perlu diselenggarakan karena merupakan rancangan dan tuntutan masyarakat yang harus dilayani oleh pemerintah sebagai penyedia layanan public. Disisi lain, PAUD – PPT digunakan sebagai media sarana kepentingan politik oleh pemerintah dan lembaga politik itu sendiri. Hambatan yang ditemui pemerintah bahwa ternyata PAUD - PPT juga dijadikan kepentingan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain, seperti partai politik dan calon-calon legislative untuk meraih suara dalam pemilu. Upaya pemerintah dengan kembali lagi meningkatkan anggaran dan kualitas bagi penyelenggaraan Pos PAUD Terpadu

Keyword :

Pendidikan Anak Usia Dini – Pos PAUD Terpadu (PAUD - PPT), Kepentingan Politik, Lembaga Politik, -, -, -, -,


References :

  1. Aisyah, Siti dkk, (2007). Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini. Jakarta : Universitas Terbuka
  2. Daulay, Haidar Putra, (2007). Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan di Indonesia. Jakarta : Prenada Kencana
  3. Denhardt, J.V. dan Denhardt, R.B, (2004). The New Public Service: Serving, Not Steering. New York : M.E. Sharpe
  4. Harrison, Lisa, (2007). Metodologi Penelitian Politik. Jakarta : Kencana Pernada Media Group
  5. Hariwijaya, Muhammad dan Bertiani Eka Sukaca, (2011). PAUD: Melejitkan Potensi Anak dengan Pendidikan Sejak Dini.. Yogjakarta : Mahadhika Publishing


   


Archive Article

Cover Media Content

Volume : 1 / No. : 1 / Pub. : 2012-09
  1. Gerakan sosial politik omah tani di kabupaten batang
  2. Konstalasi politik kota dalam kebijakan reklame di surabaya
  3. Transformasi kepemimpinan kharismatik menuju demokratisasi
  4. Pemekaran kabupaten adonara – nusa tenggara timur : studi tentang gerakan sosial politik masyarakat daerah
  5. Kebijakan pemerintah kota surabaya tentang penguasaan lahan oleh pengembang di wilayah surabaya barat
  6. Pengusaha media dan kepemimpinan partai politik (studi kasus : hary tanoesoedibjo sebagai ketua dewan pakar partai nasdem)
  7. Kontinyuitas dan diskontinyuitas ambisi politik ( studi calon walikota surabaya yang kalah pada pemilihan walikota periode 2010-2015)
  8. Gerakan serikat buruh: gerakan penolakan/penuntutan revisi ranperda ketenagakerjaan 2011 oleh serikat buruh di kabupaten gresik
  9. Interaksi kepentingan eksekutif dan legislatif ( studi tentang proses penyusunan dan penetapan apbd bidang pembangunan tahun 2012 di kabupaten malang )
  10. Perempuan dan politik studi tentangaksesibilitas perempuan menjadi anggota legislatif di kabupaten sampang
  11. Politik pendidikan: studi tentang pendidikan anak usia dini – pos paud terpadu (paud - ppt) kota surabaya
  12. Interaksi stakeholder dalam perumusan kebijakan parkir berlangganan di kabupaten sidoarjo
  13. Pergerakan lsm nol sampah dalam mengawal politik hijau kota surabaya. studi kasus pendampingan petani lokal pohon mangrove di bosem wonorejo surabaya
  14. Dinamika elite dalam politik surabaya studi konflik pemkazulan walikota surabaya
  15. Relasi kekuatan-kekuatan politik lokal dalam pemenangan pilkada di mojokerto