Catalog :




Detail Article

Jurnal Politik Muda

ISSN 2302-8068

Vol. 3 / No. 1 / Published : 2014-01

TOC : 10, and page :86 - 94

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Relasi kepala desa dan badan permusyawaratan desa (bpd) dalam pembuatan rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjmdes) plumbungan kecamatan sukodono kabupaten sidoarjo

Author :

  1. Ayu Novita*1
  1. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract :

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab tentang Relasi Kelembagaan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Plumbungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan teori kelembagaan Huntington untuk menjawab tingkat kelembagaan, teori formulasi kebijakan publik David Easton untuk menggambarkan proses pembuatan peraturan Desa, dan konseptualisasi tentang sistem pemerintahan Presidensial untuk menjawab relasi lembaga eksekutif dan yudikatif di Desa. Peneliti menggunakan metode Penelitian Deskriptif Kualitatif untuk menjelaskan dan mendeskripsikan kondisi yang sedang terjadi dilapangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwasanya relasi antara kepala desa sebagai lembaga eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif adalah berkedudukan setara sebagai mitra kerja tanpa ada subordinasi dibawahnya. Tetapi karena kurangnya pemahaman mengenai struktur pemerintahan mengakibatkan adanya kekuatan lembaga di salah satu pihak. Kepala Desa lebih mendominan dalam perumusan Peraturan Desa daripada Badan permusyawaratan Desa dikarenakan ternyata kelembagaan Kepala Desa Lebih kuat dibandingkan dengan BPD, dalam proses pembuatannya melalui 3 tahap yaitu input, proses dan output. Input terdiri dari tuntutan dan dukungan oleh masyarakat Desa melalui perwakilan- perwakilan yang dibahas dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang kemudian disahkan oleh BPD menjadi sebuah output yaitu Peraturan Desa Plumbungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

Keyword :

Relasi lembaga, , kepala desa,


References :

  1. Huntington, Samuel P. , (2003). Tertib Politik. Jakarta : Raja Grafindo Persada
  2. Jones, Charles O., (1991). Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta : Rajawali Pers
  3. Kansil, C.S.T. & Christine S.T. , (2008). Sistem Pemerintahan Indonesia, . Jakarta : Bumi Aksara


   


Archive Article

Cover Media Content

Volume : 3 / No. : 1 / Pub. : 2014-01
  1. Rekrutmen calon anggota legislatif muda studi kasus: penetapan kuota 30% caleg muda partai golkar di kota surabaya
  2. Peran konsultan politik dalam pilkada strategi marketing politik polmark indonesia dalam memenangkan joko widodo-basuki tjahaja purnama pada pilkada provinsi dki jakarta 2012
  3. Konflik pembangunan jembatan suramadu : studi kasus knflik vendor dengan pihak pemerintah terkait anggaran
  4. Strategi perjuangan buruh kota surabaya dalam menuntut kenaikan upah minimum 2013-2014
  5. Kebijakan pemerintahan kabupaten sidoarjo dalam penataan pedagang kaki lima di alun - alun sidoarjo
  6. Konflik tanah di kabupaten manggarai nusa tenggara timur
  7. Pelembagaan partai demokrasi indonesia perjuangan (pdi perjuangan): studi kasus kandidasi pemilihan walikota dan wakil walikota malang tahun 2013
  8. Politik afirmasi kultural: strategi intelektual organik dalam gerakan feminisme islam melawan hegemoni patriarki dalam budaya islam
  9. Rekrutmen calon legislatif pada pemilu 2014 (studi kasus mengenai rekrutmen politik ppp di dapil i dan v di kabupaten sampang, jawa timur)
  10. Relasi kepala desa dan badan permusyawaratan desa (bpd) dalam pembuatan rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjmdes) plumbungan kecamatan sukodono kabupaten sidoarjo
  11. Afiliasi politik kiai nadhlatul ulama dalam pemenangan pasangan irsyad-gagah pada pilkada kabupaten pasuruan 2013
  12. Pemikiran kritis w.s rendra
  13. Performa kekuasaan dalam revitalisasi pasar tradisional (studi deskriptif di pasar tanjung anyar kota mojokerto)
  14. Politik perseteruan: interaksi stakeholders dalam tata kelola hutan lindung pulau tarakan era otonomi daerah
  15. Persaingan kelompok kepentingan taksi plat hitam dengan taksi plat kuning di bandara juanda
  16. Gerakan himpunan pedagang pasar turi surabaya dalam memperjuangkan hak hak pedagang pasar turi