Catalog :




Detail Article

Jurnal Politik Muda

ISSN 2302-8068

Vol. 6 / No. 3 / Published : 2017-08

TOC : 4, and page :194 - 200

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Resistensi pedagang kaki lima dalam implementasi kebijakan di kecamatan wiyung

Author :

  1. Rizki Suripto*1
  1. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract :

ABSTRAK Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah pedagang kaki lima di Surabaya, maka pemerintah berkewajiban untuk menata pedagang kaki lima yang ada. Salah satu cara untuk menata pedagang kaki lima agar berjualan tidak mengganggu keamanyan, kenyamanan dan lingkungan adalah dengan menerbitkan Perda Nomor 9 Tahun 2014 yang mengharuskan pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran menyediakan ruang kosong untu pedagang kaki lima. Namun jalannya Perda tersebut tidak berjalan dengan yang diharapkan sehingga menimbulkan resistensi dari pedagang kaki lima itu sendiri. Penelitian ini membahas upaya resistensi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dan dibantu oleh Organisasi Pemuda Pancasila. Studi ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari Grindle. Data diperoleh melalui indepth interview dengan beberapa narasumber yaitu paguyuban Pedagang Kaki Lima Kecamatan Wiyung, Satpol PP, Pemuda Pancasila Kota Surabaya, dan warga sekitar Pedagang Kaki Lima Kecamatan Wiyung berjulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan pedagang kaki lima di Kecamatan Wiyung melakukan resistensi karena masih belum disediakannya tempat relokasi yang layak dan menolak disebut menjadi penyebab banjir yang dituduhkan oleh Pemerintah. Penelitian ini menjelaskan bagaimana gagalnya implementasi kebijakan dari pemerintah melalui Perda Nomor 9 Tahun 2014 dan tentang upaya dan strategi Paguyuban Pedagang Kaki Lima Kecamatan Wiyung bersama Organisasi Pemuda Pancasila dalam melakukan resistensi terhadap kebijakan pemerintah.   ABSTRACT Along with the increasing number of street vendors in Surabaya, the government is obliged to set up existing street vendors. One way to organize street vendors in order not to disturb security, comfort and the environment is to issue Local Regulation No. 9 of 2014 which requires shopping centers and office bu ildings to provide vacant space for street vendors. But the way the law does not go with the expected so as to cause resistance from street vendors themselves. This study discusses the resistance efforts conducted by street vendors and is assisted by the Pancasila Youth Organization. This study uses Grindle Policy Implementation Theory. The data is obtained through indepth interview with some speakers, namely Paguyuban Pedagang Kaki Lima Kecamatan Wiyung, Satpol PP, Pemuda Pancasila Kota Surabaya, and the residents around the street vendors of Wiyung District. The result of this research shows that street hawkers in Wiyung sub - district are resisting because they have not yet provided a proper relocation place and refused to be called the cause of the flood alleged by the Government. This research explains how the failure of policy implementation from the government through Local Regulation No. 9 of 2014 and about the efforts and strategy of Paguyuban Pedagang Kaki Lima Kecamatan Wiyung together with Pancasila Youth Organization in doing resistance against government policy.  

Keyword :

Resistensi, Paguyuban, Pemuda Pancasila, Pedagang Kaki Lima Kecamatan Wiyung, Teori Implementasi Kebijakan.,


References :

  1. Giddens, Anthony, David Held, (1987). Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik.. - : CV. Rajawali Pers
  2. Mustika dewi, Nirmala, (2015). Resistensi Pedagang Terhadap Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Waru Sidoarjo. . - : Jurnal Politik Muda vol. 4 No. 1
  3. Ornstein, Norman J. Elder Shirley, (1978). Interest Group, Lobbying and Policy Making. . - : Congressional Quartely Press.
  4. Septiana, dwi. , (2011). Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang:. - : Universitas Negeri Semarang.
  5. Suripto, Rizki. , (2017). Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Implementasi Kebijakan di Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya. - : Universitas Airlangga.


   


Archive Article

Cover Media Content

Volume : 6 / No. : 3 / Pub. : 2017-08
  1. Perubahan kebijakan ritual grebeg suro di kabupaten ponorogo dalam teori orientasi aktor
  2. Peran gp ansor sidoarjo dalam pilkada: studi mobilisasi politik untuk pencalonan kepala daerah kabupaten sidoarjo 2015
  3. Pecah kongsi pertahana dalam pencalonan kepala daerah di pilkada kabupaten mojokerto 2015
  4. Resistensi pedagang kaki lima dalam implementasi kebijakan di kecamatan wiyung
  5. Strategi gerakan penolakan pembangunan hotel “the rayja” di kota batu
  6. Apakah dikotomi santri-abangan cliffort geertz masih relevan? pertarungan basis sosial partai politik dalam perda penyelenggaraan pendidikan kabupaten jombang
  7. Relasi dpp - dpd - dpc partai demokrasi indonesia perjuangan (pdi perjuangan) dalam pengusungan tri rismaharini pada pilkada 2015
  8. Kontestasi politik: strategi pemenangan paslon faida-muqit dalam pilkada jember 2015
  9. skema redistribusi keadilan bagi penderita kusta di desa rehabilitasi kusta donorojo, jepara, jawa tengah
  10. Perubahan strategi politik mendorong faksionalisasi dpd pan surabaya dalam muswil iv dpw pan jatim
  11. Politik transportasi di perkotaan : studi tentang relasi pemerintah dan operator dalam bus rapid transit di kabupaten sidoarjo