Catalog :




Detail Article

Jurnal Politik Muda

ISSN 2302-8068

Vol. 2 / No. 3 / Published : 2013-08

TOC : 20, and page :1 - 19

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Studi elite politik lokal terhadap pemekaran kecamatan ngasem di kabupaten kediri

Author :

  1. Nuha Isvariantono*1
  1. Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga

Abstract :

          Otonomi daerah sejak bergulirnya era reformasi mempunyai dampak yang sangat kompleks di dalamnya, salah satunya muncul fenomena pemekaran wilayah yang marak terjadi setelah otonomi daerah di gulirkan lebih tepatnya pasca berakhirnya era orde baru yang di harapkan bisa muncul sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan hingga percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah, dengan mendekatkan pelayanan pada masyarakat, yang menjadikan negara melalui pemerintah dalam hal ini di harapkan kehadirannya bisa dirasakan oleh masyarakat melalui otonomi daerah. Fenomena pemekaran wilayah di Indonesia menjadi marak sejak keluarnya Undang-undang No 22/1999 yang kemudian di amandemen menjadi Undang-undang No 32/2004. Pemekaran wilayah Kecamatan Ngasem menjadi salah satu penelitian tentang pemekaran daerah/wilayah di pulau jawa, penelitian ini  untuk mengetahui proses terbentuknya Kecamatan Ngasem, siapa saja yang terlibat dalam proses itu, apa kepentingannya dan bagaimana proses itu berjalan. Mengetahui peran elite lokal yang ikut dalam proses pemekaran Kecamatan Ngasem dalam struktur pemerintahan dan jabatan-jabatan strategis lain antara sebelum dan setelah pembentukan Kecamatan Ngasem, serta implikasi dari kepentingan elite-elite lokal dalam proses politik di Kecamatan Ngasem.    Penelitian ini menjabarkan sebuah studi elite terkait kepentingan elite politik lokal terhadap pemekaran Kecamatan Ngasem dalam kerangka teori elite politik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kecamatan Ngasem merupakan daerah hasil pemekaran dari Kecamatan Gampengrejo yang menjadi kecamatan baru otonom pada awal tahun 2009, dalam upaya mendekatkan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam implikasi terhadap kebebasan kepada para pejabat atau elite-elite di daerah untuk mengatur sendiri daerahnya dengan penuh, dimana mereka di berikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Tapi proses pemekaran Kecamatan Ngasem tidak lahir dari aspirasi masyarakat melainkan digerakan oleh elite politik lokal yang ada di daerah, seperti elite partai politik dan juga elite birokrasi. Pemekaran daerah rawan dengan kepentingan elite-elite lokal untuk penguasaan anggaran, KKN hingga Pilkada .Saat ini banyak harapan yang ditumpukan kepada para birokrat, agar kedepan dapat memberikan pelayanan yang maksimal.

Keyword :

Otonomi daerah, , Pemekaran Wilayah, , Proses Politik, , Elite Politik Lokal,


References :

  1. Agus Setiyanto , (2001). Elite Pribumi Bengkulu. Jakarta : Balai Pustaka
  2. Bottomore.T.B., (2006). Elite dan Masyarakat.Akbar . Jakarta : Tandjung Institute.
  3. Keller, Suzanne. , (1984). Penguasa dan kelompok Elite.. Jakarta. : Rajawali.


   


Archive Article

Cover Media Content

Volume : 2 / No. : 3 / Pub. : 2013-08
  1. Kartu tanda anggota nu dan politik (studi deskriptif kartu tanda anggota nu dan politik di pcnu sidoarjo)
  2. Ekspansi multi-national corporation dalam tata niaga rokok kretek di indonesia : studi ekonomi-politik
  3. Istrategi kandidat dalam pilkades (strategi kemenangan muhammad husin di desa kenongo kecamatan tulangan kabupaten sidoarjo dalam pilkades tahun 2009)
  4. Gerakan buruh studi kasus: peran fspmi dalam gerakan buruh bekasi menuntut kenaikan umk tahun 2013
  5. Jasmas sebagai kinerja politisi : kasus kinerja suli da’im di dprd jatim
  6. Implementasi kebijakan pnpm-mandiri di desa karangpuri
  7. The view of hasyim asy’ari descent to nahdlatul ulama’s role dynamics in indonesian's social and political domain
  8. Gerakan buruh kabupaten sidoarjo : (studi kasus pc fsp kep spsi sidoarjo dalam menuntut kenaikan umk tahun 2013)
  9. Kehadiran starbucks di surabaya sebagai ekspansi gaya hidup global
  10. Strategi konsolidasi polituk pan untuk meningkatkan perolehan suara pada pemilu legislatif 2014 (studi kasus dpd pan surabaya)
  11. Studi impelentasi dan evaluasi program pemerintah provinsi jawa timur ’’ jalin kesra’’ terhadap peningkatan kesejahterahan masyarakat jawa timur (studi kasus desa wonoayu kabupaten sidoarjo)
  12. Perilaku memilih masyarakat kota malang dalam pilwali 2013 (antara orientasi kandidat ataukah orientasi partai politik)
  13. Gerakan serikat pekerja konfederasi spsi terhadap praktik outsourcing di kabupaten sidoarjo tahun 2012-2013
  14. Media sebagai ruang demokrasi : peran radio suara surabaya sebagai ruang sirkulasi opini permasalahan publik
  15. Implementasi peraturan daerah no. 3 tentang ruang terbuka hijau di kota surabaya
  16. Kontestasi antara pemerintah dan pedagang informal (pkl) dalam penggunaan ruang di kota sidoarjo
  17. Partisipasi politik komunitas: studi tentang partisipasi komunitas nikita jibril pada pemilihan umum kepala daerah 2010 di kabupaten blitar
  18. Kontestasi kepentingan antara pemerintah dan aktor non pemerintah dalam penetapan peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi daerah provinsi jawa timur
  19. Gerakan kelompok marginal dupak magersari surabaya terhadap penertiban bangunan pinggir rel oleh pt.kai: studi kasus komunitas warga pinggir rel
  20. Studi elite politik lokal terhadap pemekaran kecamatan ngasem di kabupaten kediri
  21. Politik transportasi (restrukturisasi terminal purabaya ke terminal tambak osowilangun)
  22. Gerakan sosial tunas hijau dalam konflik kebun bibit
  23. Proses politik penetapan anggaran jaring aspirasi masyarakat dalam apbd provinsi jawa timur