Catalog :




Detail Article

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 3411

Vol. 1 / No. 1 / Published : 2013-01

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Akuntabilitas pemerintah provinsi jawa timur dalam pengelolaan aset

Author :

  1. Nandya Arnitasari*1
  2. Drs. Bintoro Wardiyanto, MS*2
  1. Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FISIP UNAIR Surabaya
  2. Dosen Pembimbing Skripsi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNAIR Surabaya

Abstract :

After have showed a concept of good governance Indonesia government try to establish transparantion, accountability, and society’s participation in every activty that had been held. Accountabily is a thing that very crucial for against coruption. As well as for local government, accountablity is very important especially in local asset management. Local assets are very important for sustainability of a government because local assets are long-term investment from that region. In this matter Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah as a local government institute who manage the asset that has been had by local government, expected to be accountable in asset management especially when they handle issues of land assets that do not have certificate Cause of that this research try to describe how government accountablity especially Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah manage local assets. This research use qualitative method with descriptive type. Determination of informant was chosen with purposive sampling technique. Collecting data had been done with interview, observation, and documentation technique. For analysing data was used qualitative which through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion. This research found that accountabilty Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah in manage land assets which have not had certificate is less accountable. It can be seen from indicator of accountability program that ineffective and inefficient, and indicator of accountability process still less acountable, because lack of control of the negotition which was done by Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah with Badan Pertanahan Nasional and society

Keyword :

good governance, accountability, local assets, certification., -, -, -, -,


References :

  1. Doli D, Siregar, (2004). Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai Ceo’s. . Jakarta : Gramedia
  2. Farazmand , Ali. , (2004). Sound Governance: Policy and Administrative Innovation. London : Preager


   


Archive Article

Cover Media Content

Volume : 1 / No. : 1 / Pub. : 2013-01
  1. Responsivitas pdam kabupaten lamongan dalam menangani keluhan pelanggan
  2. Kinerja organisasi uptd pengujian kendaraan bermotor wiyung kota surabaya
  3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan perempuan desa joho di lereng gunung wilis
  4. Pengaruh simplifikasi prosedur pelayanan pelanggan terhadap tingkat kepuasan pelanggan pelayanan perpanjangan surat ijin mengemudi (sim) di sim corner kota surabaya
  5. Faktor-faktor determinan yang mempengaruhi implementasi program jaminan kesehatan bali mandara di rsud wangaya denpasar
  6. Sikap dan peran pemerintah kota surabaya terhadap perbaikan daerah kumuh di kelurahan tanah kalikedinding kota surabaya
  7. Akuntabilitas pemerintah provinsi jawa timur dalam pengelolaan aset
  8. Intensifikasi pemunggutan pajak hotel ditinjau dari potensi kota batu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
  9. Implementasi kebijakan restrukturisasi pengelolaan pelabuhan (studi kasus di pt. (persero) pelabuhan indonesia iii cabang tanjung perak surabaya)
  10. Inovasi pelayanan publik uptd terminal purabaya-bungurasih
  11. Inovasi pelayanan kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di puskesmas jagir kota surabaya
  12. Hubungan dialogis tim pembina pedagang kaki lima dalam kebijakan relokasi pedagang kaki lima alun-alun sidoarjo
  13. Peran dinas tenaga kerja pemerintah kota surabaya dalam menangani masalah yang ditimbulkan oleh outsourcing
  14. Studi deskriptif tentang “learning transfer” bagi alumni peserta pendidikan dan pelatihan pelayanan publik oleh badan pendidikan dan pelatihan jawa timur di badan koordinasi wilayah malang
  15. Studi tentang implementasi program sanitasi total dan pemasaran sanitasi (stops) dalam perspektif deliberatif di desa ngampungan kecamatan bareng kabupaten jombang
  16. Efektivitas pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) krupuk ikan dalam program pengembangan labsite pemberdayaan masyarakat desa kedung rejo kecamatan jabon kabupaten sidoarjo
  17. Kapabilitas inovasi dinas pertanian kabupaten jombang dalam program pertanian terpadu guna mewujudkan ketahanan pangan
  18. Evaluasi kebijakan sidoarjo kota ramah anak di kecamatan krembung, kabupaten sidoarjo
  19. Implementasi corporate social responsibility di pt. pembangkit jawa bali unit pembangkit gresik
  20. Keefektifan pelaksanaan mekanisme komplain dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit umum haji surabaya
  21. Kualitas pelayanan kesehatan penerima jamkesmas di rsud ibnu sina gresik
  22. Evaluasi kebijakan perpolisian masyarakat (polmas) (studi deskriptif: diseminasi kebijakan polmas terhadap petugas pelaksana polmas di kepolisian sektor jajaran kepolisian resort kota besar surabaya)
  23. Studi eksplanatif tentang pengaruh pengembangan kapasitas usaha terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi pengusaha di sentra industri kecil alas kaki wedoro kecamatan waru kabupaten sidoarjo
  24. Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana bos dalam program rkas di sdn pacarkeling viii surabaya
  25. Hubungan antara pengendalian internal dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas pendapatan provinsi jawa timur
  26. Inovasi pelayanan publik: studi deskriptif tentang nilai tambah (value added) inovasi pelayanan perizinan bagi masyarakat di kota kediri