Catalog :




Detail Article

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 3411

Vol. 6 / No. 3 / Published : 2018-03

TOC : 10, and page :1 - 10

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Collaborative governance dalam pengendalian narkoba antara badan narkotika nasional provinsi jawa timur dengan lembaga swadaya masyarakat

Author :

  1. DANIAR RIZKY UTAMI*1
  1. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract :

The research aims to describe the collaborative governance in drug control in East Java Province. The research was conducted by using descriptive qualitative research method with informant determination purposively and snow ball technique. The data obtained comes from document studies, observations, and in-depth interviews. The process of data analysis is done by reducing, and organizing data, as well as drawing conclusions to obtain answers from research questions. Then the validity of the data is tested through triangulation of sources so that the data presented is a valid data. The research results show that collaborative governance is carried out by looking at the eight criteria of successful collaborative governance in relation to the three indicators of the P4GN Policy program implementation i.e. prevention, eradication and P4GN Policy. This is evident from the five criteria of collaborative governance that are still not fulfilled, especially the criteria of distributive accountability and access to resources in P4GN Policy indicator. These criteria indicate a lack of community involvement in collaboration forums, and the availability of unavailable financial resources. Based on this, the researcher gives advice to BNN of East Java Province as a government who handles drug control issues and P4GN Policy implementers to further enhance the role of private and community in creating collaborative governance. It also requires collaborative resource management with appropriate mechanisms for the development of drug control in East Java Province. Then the suggestion for further research is to be more focused on the factors that led to the need for collaborative governance involving the community, and the extent involvement of each actors in that collaborative governance.

Keyword :

Collaborative Governance, Drug Control, Collaboration Actors,


References :

  1. Agranoff, Robert, (2012). Collaborative to Manage A Primer For Public Sector. 6. 3. 10 : Georgetown University Press


   


Archive Article

Cover Media Content

Volume : 6 / No. : 3 / Pub. : 2018-03
  1. Implementasi peraturan gubernur nomor 52 tahun 2016 tentang tata cara penerapan upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral kabupaten/ kota serta penangguhan upah minimum kabupaten/kota di jawa timur (studi di kabupate jombang)
  2. Responsivitas dinas pekerjaan umum bina marga dan pematusan & dinas kebersihan ruang terbuka hijau dalam penanganan keluhan layanan publik pada media center kota surabaya
  3. responsivitas srikandi baruna dalam menangani pemadaman kebakaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan (studi di kantor wilayah surabaya pusat dinas pemadam kebakaran kota surabaya)
  4. Implementasi program jalan lain menuju mandiri dan sejahtera (jalin matra) dalam penanggulangan kerentanan kemiskinan (pk2) di desa domas kecamatan menganti kabupaten gresik
  5. Kinerja program sidoarjo amternal neonatal emergency sms gateway (simanes) pada tahun 2016-2017 di rsud kabupaten sidoarjo
  6. Nilai-nilai inovasi pelayanan publik (studi tentang program sistem inter-operabilitas database jembatan timbang dengan upkb di dinas perhubungan & llaj provinsi jawa timur)
  7. Pelaksanaan e-health pada puskesmas di kota surabaya dilihat dari perspektif new public service
  8. Kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di desa jabon kecamatan jombang kabupaten jombang
  9. Public private partnership dalam pembangunan dan pengelolaan suncity plaza sidoarjo (model perjanjian build operate transfer (bot) antara pemerintah kabupaten sidoarjo dengan pt. indraco)
  10. Pengembangan community based economic development sebagai upaya pencapaian sustainable development goals (sdgs) 2030 (studi deskriptif pada kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (uppks) di kecamatan peterongan kabupaten jombang)
  11. Collaborative governance dalam pengendalian narkoba antara badan narkotika nasional provinsi jawa timur dengan lembaga swadaya masyarakat
  12. Pemberdayaan tunagrahita dalam perspektif pemenuhan kebutuhan dasar pada unit pelaksana teknis dinas pondok sosial kalijudan (uptd ponsos kalijudan) dinas sosial kota surabaya
  13. Penerapan perwali nomor 53 tahun 2014 tentang tata cara penerbitan surat keterangan miskin untuk pelayanan bidang kesehatan dilihat dari perspektif new public service (nps)
  14. Efektifitas program penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (plpbk) dalam upaya mewujudkan community governance di kelurahan kedung cowek kecamatan bulak kota surabaya
  15. Kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas tanah kali kedinding, kecamatan kenjeran, kota surabaya
  16. Efektivitas kebijakan “taksi online” di kota surabaya (studi tentang instrumen kebijakan angkutan sewa khusus dalam peraturan menteri perhubungan nomor 108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek)
  17. Collaborative governance dalam penyediaan ruang terbuka hijau (rth) taman kota di surabaya
  18. Mal-administrasi dalam pelayanan surat izin usaha perdagangan (siup) di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten sidoarjo
  19. Kinerja unit pelaksana teknis (upt) liponsos keputih surabaya dalam pelayanan sosial dasar bagi gelandangan dan pengemis
  20. Corporate social responsibility pt pelabuhan indonesia (pelindo) iii (studi tentang efektivitas pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan pt pelindo iii di kampung lawas maspati kecamatan bubutan kota surabaya)
  21. Kinerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten sidoarjo (dpmptsp) dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan (imb) di era digital
  22. Studi deskriptif tentang efektivitas program layanan go sigap di kepolisian resort (polres) gresik
  23. Pengaruh tingkat kepemimpinan kepala desa dan tingkat kompetensi aparatur desa terhadap tingkat kinerja organisasi badan usaha milik desa (studi pada bumdes maju makmur desa minggirsari kecamatan kanigoro kabupaten blitar)
  24. Evaluasi pelaksanaan kebijakan pemantauan tenaga kerja asing di kota surabaya
  25. Pengembangan kapasitas masyarakat terdampak penutupan lokalisasi jarak- dolly oleh pemerintah kota surabaya
  26. Studi eksploratif tentang faktor-faktor pendukung pengembangan kawasan wisata religi makam kh. abdurrahman wahid (gus dur) di kabupaten jombang
  27. Pengaruh tingkat kemudahan penggunaan e-filing terhadap tingkat kepuasan pelapor spt tahunan pajak penghasilan pribadi di kabupaten bojonegoro
  28. Optimalisasi fungsi pengawasan ombudsman perwakilan provinsi jawa timur terhadap kantor pertanahan kota surabaya i & ii
  29. Strategi pengembangan badan usaha milik desa (bumdes) berbasis aspek modal sosial (studi pada bumdes surya sejahtera, desa kedungturi, kecamatan taman, kabupaten sidoarjo)
  30. Evaluasi pelaksanaan program asuransi usaha ternak sapi/kerbau (auts/k) (studi pada dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten lamongan dan dinas perikanan dan peternakan kabupaten tuban)