UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 3411

Vol. 4 / No. 1 / Published : 2016-01

Order : 8, and page :71 - 77

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Fungsi pengawasan dinas perhubungan uptd parkir sub unit tepi jalan dalam pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di kota surabaya

Author :

  1. Nuh Cahya Utama*1
  1. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract :

The purpose of this study was to determine and analyze thesupervisory functions of Surabaya Transportation Agency that handles roadside parking especially regarding parking in the city of Surabaya. The method used in this research is qualitative descriptive study. This study was also as a critisicm for the government which about the supervisory of parking in Surabaya. Policy is a series of concepts and principles that became the basic guidelines in the implementation of a policy plan. One of the policies is interesting to study the policy supervision of roadside parking in the city of Surabaya. This relates to can not be achieved between potential and realization in the field. The aim of this study was to determine and analyze the supervisory functions of Surabaya Transportation Agency that handles roadside parking especially regarding parking in the city of Surabaya. The method used in this research is qualitative descriptive study. Source of data in this study are the sources and records or documents related to the study. Namely data collection techniques with interview and documentation study. Informant determination technique used was purposive sampling. The validity of the data is done by triangulation of data. Results of this study concluded that the supervisory function of Surabaya City Department of Transportation still has not been maximized because it can not minimize the distortions that exist in the field. This can be seen in 4 key factor in supervisory still not maximal. The first is a factor surveillance perpetrators are still minimal in quantity to keep an eye on locations of parking in the city of Surabaya. The second factor is the Department of Transportation Standard Operating Procedures specifically Technical Unit Services Parking Department that still use the SOP and during this time to supervise only the Auth only. The third is the financial resources and infrastructure are still minimal, financial resources must be approved by the government of Surabaya and has no own financial resources and infrastructure in the field are still minimal to equip both officers field supervisors, coordinators parking attendants, and interpreters parking. The fourth is the problem of monitoring the implementation schedule, which technically has been scheduled well, but the operational side is still not maximized because the number of field officers are still minimal.

Keyword :

Transportation, Supervisory, Department of Transportation,


References :

Hidayatullah, Faris Angger,(2014) Skripsi: Implementasi Kebijakan Publik (Studi Deskriptif Tentang Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo) - : Universitas Airlangga





Archive Article

Cover Media Content

Volume : 4 / No. : 1 / Pub. : 2016-01
  1. Studi Deskriptif Dampak Perubahan Fungsi Wilayah Pesisir Pada Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (studi Kasus Pembangunan Terminal Multipurpose Teluk Lamong)
  2. Studi Deskriptif Koordinasi Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Kelud Tahun 2014 Di Kabupaten Kediri
  3. Kualitas Kinerja Pelayanan Publik: Studi Deskriptif Tentang Kualitas Kinerja Prosedur Pelayanan Izin Reklame Berbasis Electronic Government Di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Pemerintah Kota Surabaya
  4. Kinerja Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan (dppk)kota Surabaya Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
  5. Strategi Dinas Koperasi, Ukm, Perindustrian, Perdagangan, Dan Esdm Kabupaten Sidoarjo Untuk Meningkatkan Daya Saing Ukm Batik Pada Sentra Ukm Kampoeng Batik Jetis Sidoarjo
  6. Signifikansi Bantuan Permodalan Pemerintah Pada Tingkat Rentabilitas Koperasi (studi Kasus Signifikansi Bantuan Permodalan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Pada Tingkat Rentabilitas Koperasi Wanita “az Zahro”)
  7. Efektifitas Penggunaan Anggaran Melalui Factor Evaluation System (fes) Dalam Menentukan Tambahan Penghasilan Pegawai (tpp) Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
  8. Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Uptd Parkir Sub Unit Tepi Jalan Dalam Pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Surabaya
  9. Studi Evaluasi Program Bus Trans Sarbagita Pemerintah Provinsi Bali
  10. “kualitas Pelayanan Perizinan” (studi Deskriptif Tentang Kualitas Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan Di Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Gresik)
  11. Efektivitas Penerapan Sistem E-performance Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Kota Surabaya
  12. “inovasi Pelayanan Publik” (studi Deskriptif Tentangprogramlayanan Tujuh Menit (latum) Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya)
  13. Strategi Penanganan Laporan Keluhan Masyarakat (studi Deskriptif Tentang Strategi Ombusdman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur Dalam Menangani Laporan Keluhan Masyarakat Di Kota Surabaya)
  14. Responsivitas Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Menangani Keluhan Masyarakat Mengenai Pelayanan Publik Di Kota Surabaya
  15. Studi Eksploratif Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Sistem E-id (identitas Elektronik) Pada Kantor Cabang Utama Bpjs Kesehatan Surabaya
  16. Inovasi Layanan Tujuh Menit (lantum) Sebagai Upaya Optimalisasi Kualitas Pelayanan Di Kantor Pertanahan Kota Surabaya Ii
  17. Pengaruh Kualitas Dan Komitmen Kelompok Relawan Terhadap Prestasi Kerja Relawan Dalam Program Paliatif Di Puskesmas Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Surabaya
  18. Studi Evaluasi Dampak Intensitas Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (sdm) Aparatur Pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Di Bppt Kabupaten Sidoarjo
  19. Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Kemampuan Aparatur Terhadap Keefektifan Organisasi Pelayanan Perizinan Di Upt P2t Provinsi Jawa Timur
  20. Implementasi Keputusan Menteri Nomor 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Lamongan
  21. Pengaruh Tingkat Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan Listrik Pintar Prabayar Di Pt. Pln (persero) Area Pelayanan Surabaya
  22. Studi Deskriptif Tentang Implementasi Program Expanding Maternal And Neonatal Survival (emas) Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
  23. Dampak Usaha Ekonomi Kreatif Terhadap Masyarakat Desa Blawe Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri
  24. Proses Collaborative Governance Dalam Bidang Kesehatan (studi Deskriptif Pelaksanaan Kolaborasi Pengendalian Penyakit Tb-hiv Di Kabupaten Blitar)
  25. Layanan E-sapawarga Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kota Surabaya Dari Prespektif Birokrasi
  26. Implementasi Kebijakan E-formasi Sdm Aparatur Dalam Rekrutmen Pegawai Di Pemerintah Kota Surabaya
  27. Model Public Private Partnership Dalam Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Air Bersih Di Pdam Kabupaten Gresik
  28. Efektivitas Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (sippadu) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (bppt) Kabupaten Sidoarjo
  29. Studi Evaluasi Tentang Dampak Intensitas Pengembangan Agribisnis Peternakan Pada Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek
  30. Evaluasi Program Gerakan Pendampingan Ibu Hamil Dan Bayi Resiko Tinggi (gerdaristi) Di Kabupaten Nganjuk. (studi Evaluasi Kebijakan Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Bayi Dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 05 Tahun 2014)
  31. Studi Deskriptif Tentang Strategi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kampung Binaan Kue Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya
  32. Studi Deskriptif Tentang Multiplier Effect Pengembangan Kawasan Industri Ngoro Pada Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto
  33. Kebijakan Publik Yang Tidak Terimplementasikan: Studi Kasus Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Pada Perubahan Kepemilikan Angkutan Umum Milik Perseorangan Menjadi Badan Hukum Di Surabaya

Information KMP