UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 3411

Vol. 1 / No. 1 / Published : 2013-01

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Implementasi kebijakan restrukturisasi pengelolaan pelabuhan (studi kasus di pt. (persero) pelabuhan indonesia iii cabang tanjung perak surabaya)

Author :

  1. Barada Giyantana*1
  2. Dr. Antun Mardiyanta, MA*2
  1. Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FISIP UNAIR Surabaya
  2. Dosen Pembimbing Skripsi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNAIR Surabaya

Abstract :

Efficiency of the ports in Indonesia is relatively poor. The role of government should be the regulator, was doubled by PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Branch of Tanjung Perak Surabaya as State Owned Enterprises that manage and organize activities of the port. Accommodative harbor are led to the restructuring of harbor arrangement. The government has tried to provide legal certainty for the management of the port by issuing basic law through Act Number 17 year of 2008 on voyage. This research use qualitative methods with type research type is descriptive. The selection of informants done by purposive sampling and than developed by using snowball techniques. The data obtained through observation and process of interview, and take advantage from the source document data and online data search. The validity of the data was tested through triangulation of data sources so that the data presented is valid. Analysis and interpretation of the data is done by reviewing all available data obtained through in-depth interviews and using the data document source, and defines a set of data relationships.The results obtained in this study indicate that the achievement of the implementation of the restructuring policy in the identification of the separation of the role of Pelindo III Tanjung Perak Surabaya present status as a Business Entity port terminal operators, and regulators in the function played by the Port Authority as a government representative to oversee activities in the area of ​​Tanjung Perak harbor Surabaya after the separation of roles and then the emergence of the new Port Business Entity that is ready to compete with Pelindo III Tanjung Perak as a terminal operator in the port management activities. Factor that really affect or factors are less support to support this policy is a factor of human resources good possessed by Pelindo III Tanjung Perak Surabaya as operators and otortitas port as regulator is implementer of management policies new port.

Keyword :

the implementation of public policy, restructuring, management of port, -, -,


References :

  1. Adler Haymas, Manurung, (2011). Restrukturisasi Perusahaan:MergerAkuisisidan Konsolidasi, serta Pembiayaannya.. Jakarta : PT.Adler Manurung Press
  2. Agus, Erwan, (2012). Implementasi Kebijakan Publik . Yogyakarta : Gava Media




Archive Article

Cover Media Content

Volume : 1 / No. : 1 / Pub. : 2013-01
  1. Responsivitas pdam kabupaten lamongan dalam menangani keluhan pelanggan
  2. Kinerja organisasi uptd pengujian kendaraan bermotor wiyung kota surabaya
  3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan perempuan desa joho di lereng gunung wilis
  4. Pengaruh simplifikasi prosedur pelayanan pelanggan terhadap tingkat kepuasan pelanggan pelayanan perpanjangan surat ijin mengemudi (sim) di sim corner kota surabaya
  5. Faktor-faktor determinan yang mempengaruhi implementasi program jaminan kesehatan bali mandara di rsud wangaya denpasar
  6. Sikap dan peran pemerintah kota surabaya terhadap perbaikan daerah kumuh di kelurahan tanah kalikedinding kota surabaya
  7. Akuntabilitas pemerintah provinsi jawa timur dalam pengelolaan aset
  8. Intensifikasi pemunggutan pajak hotel ditinjau dari potensi kota batu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
  9. Implementasi kebijakan restrukturisasi pengelolaan pelabuhan (studi kasus di pt. (persero) pelabuhan indonesia iii cabang tanjung perak surabaya)
  10. Inovasi pelayanan publik uptd terminal purabaya-bungurasih
  11. Inovasi pelayanan kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di puskesmas jagir kota surabaya
  12. Hubungan dialogis tim pembina pedagang kaki lima dalam kebijakan relokasi pedagang kaki lima alun-alun sidoarjo
  13. Peran dinas tenaga kerja pemerintah kota surabaya dalam menangani masalah yang ditimbulkan oleh outsourcing
  14. Studi deskriptif tentang “learning transfer” bagi alumni peserta pendidikan dan pelatihan pelayanan publik oleh badan pendidikan dan pelatihan jawa timur di badan koordinasi wilayah malang
  15. Studi tentang implementasi program sanitasi total dan pemasaran sanitasi (stops) dalam perspektif deliberatif di desa ngampungan kecamatan bareng kabupaten jombang
  16. Efektivitas pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) krupuk ikan dalam program pengembangan labsite pemberdayaan masyarakat desa kedung rejo kecamatan jabon kabupaten sidoarjo
  17. Kapabilitas inovasi dinas pertanian kabupaten jombang dalam program pertanian terpadu guna mewujudkan ketahanan pangan
  18. Evaluasi kebijakan sidoarjo kota ramah anak di kecamatan krembung, kabupaten sidoarjo
  19. Implementasi corporate social responsibility di pt. pembangkit jawa bali unit pembangkit gresik
  20. Keefektifan pelaksanaan mekanisme komplain dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit umum haji surabaya
  21. Kualitas pelayanan kesehatan penerima jamkesmas di rsud ibnu sina gresik
  22. Evaluasi kebijakan perpolisian masyarakat (polmas) (studi deskriptif: diseminasi kebijakan polmas terhadap petugas pelaksana polmas di kepolisian sektor jajaran kepolisian resort kota besar surabaya)
  23. Studi eksplanatif tentang pengaruh pengembangan kapasitas usaha terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi pengusaha di sentra industri kecil alas kaki wedoro kecamatan waru kabupaten sidoarjo
  24. Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana bos dalam program rkas di sdn pacarkeling viii surabaya
  25. Hubungan antara pengendalian internal dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas pendapatan provinsi jawa timur
  26. Inovasi pelayanan publik: studi deskriptif tentang nilai tambah (value added) inovasi pelayanan perizinan bagi masyarakat di kota kediri