Catalog :




Detail Article

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 3411

Vol. 6 / No. 1 / Published : 2018-01

TOC : 6, and page :1 - 6

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Penataan struktur perangkat daerah melalui rightsizing organisasi sebagai bentuk reformasi birokrasi (studi kasus pembentukan dinas ketahanan pangan dan pertanian kota surabaya)

Author :

  1. Katarina Agung Ikawati*1
  1. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract :

This study aims to describe the implementation of making process of Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya and examining the organization aspect within the concept of rightsizing. Furthermore, this study want to know more about the relationship of rightsizing concept in Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya with Indonesian bureaucracy reform. This study uses case study method of qualitative research type that describes by detail the implementation of rightsizing process of organizatonal making in Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. This study used theory of 3 steps rightsizing by Miftah Thoha. The researcher also uses the technique of purposive sampling to decide the informant of this study by consider his/her knowledge on this case. Based on the results of the study, it can be concluded that Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya was indeed got the influence of bureaucracy reform within that organizational arrangement. Within the organizational design of Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya which is merger from both Dinas Pertanian dan Kantor Ketahanan Pangan Surabaya have 3 kind of fields that consisted of agriculture, food security, fishery and marine. The merger using rightsizing concept which fits organization with its best.

Keyword :

rightsizing, organizational, bureaucracy reform, organizational design,


References :

  1. Thoha, Miftah, (2007). Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesi. vol 6 no 1 : PT Raja Grafindo Persada


   


Archive Article

Cover Media Content

Volume : 6 / No. : 1 / Pub. : 2018-01
  1. Penataan struktur perangkat daerah melalui rightsizing organisasi sebagai bentuk reformasi birokrasi (studi kasus pembentukan dinas ketahanan pangan dan pertanian kota surabaya)
  2. Pengamanan tanah aset daerah dan non aset daerah pada kawasan lindung pamurbaya di kecamatan rungkut surabaya
  3. Evaluasi implementasi pengelolaan keuangan desa di desa kedungmaling dan desa kumitir kabupaten mojokerto berdasarkan permendagri no. 113 tahun 2014
  4. Efektivitas dialog jumat sebagai model pembuatan kebijakan publik deliberatif di kabupaten bojonegoro
  5. Difusi inovasi pelayanan angkutan sekolah gratis di kabupaten tulungagung
  6. Kinerjapusatpelayananterpaduperempuandananakkorbankekerasanprovinsijawatimurditinjaudariprespektif organizational citizenship behavioral
  7. Pengembangan kapasitas organisasi melalui penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit (simrs) untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rsud dr. mohamad soewandhie surabaya
  8. Kinerja pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan provinsi jawa timur ditinjau dari prespektif organizational citizenship behavioral
  9. Keterbukaan data pembangunan kesehatan pemerintah kota surabaya dalam perspektif open government data
  10. Transparansi administrasi keuangan desa (studi pengelolaan dana desa dalam pendekatan good village governance di desa kenongo dan desa gelang kecamatan tulangan kabupaten sidoarjo)
  11. Evaluasi pencapaian sasaran program pembangunan sentra ikan bulak (sib) dalam upaya pengembangan pariwisata wilayah pesisir surabaya
  12. Sinergitas stakeholder dalam pengembangan tanaman tebu di kabupaten sidoarjo
  13. Inovasi layanan kepolisian (studitentanglayanan panic button on hand untuk masyarakat dilihat dari perspektifpelayanan primadi polres malang kota)
  14. Studi deskriptif tentang regulatory accountability dinas pengelolaan bangunan dan tanah dalam pengelolaan aset tanah pemerintah kota surabaya pasca dikeluarkan kebijakan reforma agraria tahun 2016
  15. Evaluasi pelaksanaan kebijakan penataan rumah tahanan (studi kasus pelaksanaan permenkumham no.6 tahun 2013 tentang tata tertib lapas dan rutan di rumah tahanan “medaeng” surabaya)
  16. Analisis perilaku pegawai pelayanan publik dilihat dari perspektif administrative responsibility di dinas tenaga kerja kota surabaya
  17. Keefektivan manajemen anggaran bantuan oprasional kesehatan (bok) di puskesmas balongsari kota surabaya
  18. Evaluasi dampak sosial ekonomi pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah proyek pembangunan pelabuhan internasional jiipe (java integrated industrial and port estate) di kecamatan manyar kabupaten gresik
  19. Efektivitas kepemimpinan kepala daerah dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di kabupaten bangkalan
  20. Koordinasi antar instansi dalam inovasi layanan pengaduan darurat command center 112 di kota surabaya
  21. Difusi inovasi pelayanan publik (inovasi pelayanan “samsat on the spot” di kantor bersama samsat karangploso kabupaten malang)
  22. Studi deskriptif tentang efektivitas program lamongan green and clean (lgc) di kabupaten lamongan
  23. Evaluasi program campus social responsibility dalam pendampingan anak putus sekolah di kota surabaya
  24. Evaluasi pelaksanaan program pemberian permakanan di kelurahan krembangan utara kecamatan pabean cantikan kota suurabaya
  25. Inovasi pelayanan publik melalui command center 112 dalam menangani pengaduan masyarakat di badan penanggulanggan bencana dan perlindungan masyarakat (bpb linmas) kota surabaya
  26. Kerjasama pengelolaan rumah susun sederhana sewa antara pemerintah kabupaten sidoarjo dengan pemerintah desa tambak sawah
  27. Evaluasi dampak program pelatihan kerja dinas tenaga kerja kota surabaya
  28. Peran lp2a (lembaga perlindungan perempuan dan anak) dan dinas sosial dalam pemberdayaan mantan narapidana anak di kabupaten jombang
  29. Evaluasi kinerja kantor pertanahan kabupaten sidoarjo dalam program pelayanan pengurusan sertifikasi tanah
  30. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kader pemberdayaan masyarakat (kpm) dalam meningkatkan kapasitas masyarakat kampung kue di rungkut lor kota surabaya
  31. Administrative responsibility (studi tentang tanggung jawab administratif terkait upaya perencanaan pengembangan penerangan jalan umum di kota surabaya)