UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Bio-Kultur

ISSN 2302-3058

Vol. 2 / No. 1 / Published : 2013-06

Order : 6, and page :72 - 84

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam perspektif hak asasi manusia

Author :

  1. Bambang Budiono*1
  1. Dosen Departemen Antropologi FISIP-UNAIR

Abstract :

Abstract Rights of Freedom of Religion and belief is a basic human right . Therefore its implementation must be guaranteed by the state . The adherents to ascertain that in carrying out the teachings of religion and belief and freedom from threat -free of fear . The right to freedom of religion guaranteed by normatively human rights declaration , the declaration of Cairo , as well as by the Act of 1945 . In the UUD'45 mentioned that every person free to follow their religion or belief . But in this era of reform exercise of the right religion and belief in Indonesia under threat , particularly from community groups who want to monopolize the truth . This threat occurs because of weak leadership role of the state and the country at all levels . The absence of this country into the empty space is then filled by the ruling regime that monopolize the moral world the truth through their own laws . This paper emphasizes the importance of assertiveness leaders in upholding state laws . Keywords: Human Right, Freedom of Religion and Belief, Role of the State     Abstrak Hak Kebebasan Beragama dan berkeyakinan adalah hak asasi setiap orang. Oleh karena itu pelaksanaannya harus dijamin oleh negara. Para penganutnya harus mendapat kepastian bahwa dalam melaksanakan ajaran agama dan keyakinannya bebas dari ancaman dan bebas dari rasa takut. Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan secara normatif telah dijamin oleh deklarasi HAM, deklarasi Kairo, maupun oleh Undang-undang Dasar 1945. Di dalam UUD’45 disebutkan bahwa setiap orang bebas menganut agama dan keyakinannya. Akan tetapi di era reformasi ini pelaksanaan hak beragama dan berkeyakinan di Indonesia mengalami ancaman, terutama dari kelompok-kelompok masyarakat yang hendak memonopoli kebenaran. Ancaman ini terjadi karena lemahnya peran negara dan kepemimpinan negara di semua tingkatan. Ketidakhadiran negara ini menjadi ruang kosong yang kemudian diisi oleh penguasa rezim dunia moral yang memonopoli kebenaran melalui hukum-hukum mereka sendiri. Tulisan ini menekankan pentingnya ketegasan pemimpin negara dalam menegakkan hukum negara.      Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Peran Negara  

Keyword :

Human Right, Freedom of Religion, and Belief, Role of the State,


References :

Gaus AF, Ahmad ,(2008) Kebebasan Beragama dan Hak-hak Minoritas di Indonesia, makalah, disampaikan dalam workshop Promosi Kebebasan Beragama dan Hak-hak Minoritas untuk Integrasi Sosial, diselenggarakan oleh , 5-7 November . Surakarta : CSRS-UIN Syarif Hidayatullah





Archive Article

Cover Media Content

Volume : 2 / No. : 1 / Pub. : 2013-06
  1. Sumpah Pocong: Upaya Penyelesaian Sengketa Masyarakat Madura (studi Kasus Di Masjid Madegan Desa Polagan, Sampang Madura)
  2. Integrasi Etnis Arab Dengan Jawa Dan Madura Di Kampung Ampel Surabaya
  3. Pola Makan Mi Instan: Studi Antropologi Gizi Pada Mahasiswa Antropologi Fisip Unair
  4. Patologi Vertebrae Individu Liang Bua 3 Dari Manggarai, Pulau Flores
  5. Beberapa Pemikiran Tentang Perempuan Dalam Tubuh Dan Eksistensi
  6. Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
  7. Inkulturasi Budaya Jawa Dan Ajaran Kristen Pada Komunitas Jemaat Gkjw D Kota Surabaya

Information index.php/JIPK/BK