UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Jurnal Politik Muda

ISSN 2302-8068

Vol. 2 / No. 1 / Published : 2013-01

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Desentralisasi kebijakan pendidikan (studi tentang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di kota surabaya pada tingkat pendidikan menengah dan kejuruan)

Author :

  1. Sitta Aulia*1
  1. Mahasiswa S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga

Abstract :

Abstrak:   Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang dukungan pemerintah kota Surabaya dan dampaknya dalam pelaksanaan pendidikan wajib belajar 12 tahun di Kota Surabaya. Pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah merupakan konsekuensi dari adanya desentralisasi pendidikan. Pelaksanaan pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan yang nyata dan luas dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pembuatan kebijakan pendidikan di wilayahnya. Penelitian ini dilakukan di lima sekolah menegah dan kejuruan yang ada di Surabaya, dengan sumber data dinas pendidikan kota  Surabaya,  pengamat  pendidikan,  kepala  sekolah  dan  guru  di  sekolah  menengah  dan kejuruan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Dukungan pemerintah pada pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Surabaya dengan pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) mulai pendidikan dasar hingga pendidikan menengah negeri dan Hibah BOPDA pada sekolah swasta; 2) Pelaksanaan program BOPDA berdampak postif pada peningkatkan akses pendidikan untuk masyarakat kota Surabaya dan berdampak adanya kuota bagi masyarakat luar kota Surabaya; 3) Dampak BOPDA pada pelaksanaan pendidikan di tingkat sekolah menengah dan kejuruan berpengaruh pada manajemen pelaksanaan ditingkat sekolah, antara lain: kebijakan sekolah dalam hal pembiayaan, kondisi sarana dan prasarana pembelajaran, partisipasi siswa dalam pembelajaran dan ekstrakulikuler, serta partisipasi Orangtua.   Abstract:  This study aimed to obtain information on the government of Surabaya’s support and it impact on the implementation of the 12-year compulsory education in Surabaya. Education as the responsibility of local government is a consequence of the decentralization of education. Implementation of education from centralization to decentralization make local governments have the authority to do many things as they wish in terms of planning, implementing, and education policy-making in the region. The research was conducted in five secondary schools and vocational in Surabaya, with data sources from Surabaya Education office, education observers, principals and teachers in secondary and vocational schools. Data collected through the study documentation, observation, and interviews. Data were analyzed by descriptive qualitative. The results showed: 1) the support of the government on the implementation of the 12- years compulsory education in Surabaya administration Education Operational Area (BOPDA) from primary education to secondary education in public school and the grant of BOPDA for the private school; 2) Implementation of the BOPDA program has positive impact on increasing access to education for the society of Surabaya and affect the quota for the society outside Surabaya; 3) The impact of BOPDA on the implementation of education at secondary school level and vocational affect on management implementation at the school, such as: the school's policy in terms of financing, infrastructure conditions of learning, participation students in learning, extracurricular and parent participation.

Keyword :

Decentralization, The 12-Years Compulsory Education, BOPDA Policy,


References :

Anthony Giddens. ,(1991) Sociology and Polity; chapter Education, Schooling, and Cultural reproduction Cambridge : Cambridge policy press,

Fiske, Edward B, & Drost, J. (Ed.),(1998) Arah Pembangunan Desentralisasi Pengajaran Politik dan Konsensus Jakarta : Grasindo,

Merilee S. Grindle. ,(1980) Politics and Policy Implementation in the Third World New Jersey. : Princeton University Press,





Archive Article

Cover Media Content

Volume : 2 / No. : 1 / Pub. : 2013-01
  1. Political Risk Pengaruhnya Keputusan Penanaman Modal Asing Di Jawa Timur
  2. Pelembagaan Partai Politik (studi Kasus: Proses Rekrutmen Calon Anggota Dprd Partai Demokrat Di Kota Surabaya Tahun 2009)
  3. Politik Ekonomi Generasi Muda Implementasi Kebijakan Gerakan Kewirausahaan Nasional Di Jawa Timur
  4. Warga Menggugat: Studi Kasus Gerakan Forum Komunikasi Warga Suci (fkws) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
  5. Bentuk Penananganan Kekerasan Perempuan Oleh Pemerintah Dan Relasinya Dengan P2tp2a Di Kabupaten Sidoarjo
  6. Csr Dalam Bingkai Neoliberalisme : Studi Kasus Perusahaan Job-ppej Di Desa Campurejo Kabupaten Bojonegoro
  7. Patronase Dalam Pencalonan Kepala Daerah (studi Kasus Patronase Pencalonan Ra. Imam – Din Zein Dalam Pilkada Bangkalan 2012)
  8. Peran Dpc Fkui Sbsi Dalam Memperjuangkan Hak Buruh Di Pt. Asian Profile Indosteel Surabaya Tahun 2011
  9. Opini Kiyai Madura : Rencana Pemekaran Wilayah Madura Menjadi Provinsi
  10. Gurita Neoliberalisme: Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Di Kota Surabaya
  11. Konflik Di Dpp Pkb (studi Tentang Ada Tidaknya Dampak Konflik Di Dpc Pkb Kota Kediri)
  12. Kiprah Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Surabaya Dalam Dunia Politik Analisis Fenomena Subordinasi
  13. Peran Pemrintah Kota Surabaya Dalam Penanganan Anak Korban Trafficking
  14. Konflik Kepentingan Daerah: Studi Kasus Sengketa Perebutan Gunung Kelud Antara Pemerintah Kabupaten Kediri Dan Pemerintah Kabupaten Blitar
  15. Interaksi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Implementasi Program Penanggulangan Gizi Buruk Di Kota Surabaya: Kajian Biopolitik
  16. Ekonomi Politik Pergulaan : Studi Tentang Regulasi Tata Niaga Gula Di Provinsi Jawa Timur
  17. Strategi Pemenangan Haryadi Suyuti – Imam Priyono Dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta 2011
  18. Mutasi Aparatur Pemerintah Dan Kepentingan Politik : Studi Kasus Kabupaten Gresik Dua Tahun Kepemimpinan Sambari-qosim
  19. Pemikiran Politik Negara Dan Agama “ahmad Syafii Maarif”
  20. Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah Dan Kejuruan)
  21. Gerakan Kaum Buruh Melawan Eksploitasi ( Studi Kasus Buruh Pabrik Wahana Lentera Raya Memperjuangkan Hak Upah Dan Kontrak Kerja )
  22. Jejaring Kekuasaan Komunitas: Studi Kasus Eksistensi Pkl Non-resmi Di Jalan Tentara Genie Pelajar
  23. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo
  24. Konflik Kepentingan Pt.kai Dengan Pemerintah Kota Dalam Kebijakan Pembangunan Jalan Layang Pasar Kembang Suarabaya Rizali Shobirin Azandi
  25. Politik Pencitraan : Madinatul Iman Sebagai Strategi Pemenangan Pasangan Imdaad – Rizal Dalam Pilkada Kota Balikpapan 2006
  26. Kesultanan Di Tengah Masyarakat Yang Pluralistik (studi Tentang Pemaknaan Masyarakat Terhadap Eksistensi Kesultanan Yogyakarta)
  27. Ekonomi Politik Pasar Musik Dan Kepentingan Kelompok Dibalik Kegagalan Konser Lady Gaga Di Indonesia 2012
  28. Pembangunan Wahana Ekspresi Pusponegoro (wep) Dan Makna Politiknya Bagi Bupati Kabupaten Gresik Sambari Halim Radianto
  29. Politik Prostitusi Kota Surabaya (studi Deskriptif: Eksistensi Dolly)

Information index.php/JIPK/JPM