UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Jurnal Politik Muda

ISSN 2302-8068

Vol. 3 / No. 3 / Published : 2014-08

Order : 6, and page :319 - 331

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Dinamika proses kandidasi calon gubernur pkb pada pilgub jawa timur 2013 studi deskriptif tentang faktor penyebab terjadinya perbedaan dukungan antara dewan syuro dan dewan tanfidz pkb dalam pilkada jatim 2013

Author :

  1. Revol Afkar *1
  1. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract :

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kandidasi Calon Gubernur Jawa Timur yang dilakukan oleh PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz.             Seperti yang diketahui bahwa PKB mewacanakan akan mengusung calon Gubernur yang merupakan kader NU (Nahdlatul Ulama) karena Jawa Timur merupakan representasi dari ormas Islam terbesar di Indonesia. Oleh karena itu saat penjaringan bakal calon munculah dua nama, yaitu Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf karena keduanya merupakan kader NU. Khofifah kemudian menjadi calon yang diusung setelah melalui berbagai tahapan yang dilakukan oleh PKB untuk kemudian memberinya rekomendasi sebagai calon Gubernur Jawa Timur menyisihkan Saifullah Yusuf yang pada akhirnya memilih untuk kembali menjadi calon Wakil Gubernur dari Soekarwo.             Permasalahan ini menarik diteliti karena telah diketahui bahwa PKB merupakan partai yang akrab dengan konflik internal sejak didirikan pada 1998 dan puncaknya pada 2008 ketika PKB terpecah menjadi dua kubu. Perbedaan dukungan antara Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz ini tentu ini mengingatkan pada kejadian tersebut dimana dukungan PKB dalam pilgub ini juga terbelah menjadi dua antara kedua Dewan tersebut.             Hasil penelitian yang didapat dengan melalui metode kualitatif menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan tejadinya perbedaan dukungan. Pertama, proses penentuan Khofifah sebagai calon Gubernur dianggap sepihak karena Dewan Syuro merasa tidak dilibatkan oleh Dewan Tanfidz dalam proses tersebut. Kedua, pragmatisme politik Dewan Syuro dimana Elit Dewan Syuro yang mendukung pasangan Karsa dengan berdasarkan hasil survei pra-pilgub. Sehingga mengindikasikan terdapat kepentingan politik yang berusaha dicapai oleh Dewan Syuro melalui politik transaksional. Ketiga adalah lunturnya kharisma Elit Dewan Syuro sebagai struktural tertinggi Elit partai yang membuat pandangannya tidak lagi berpengaruh dalam pembuatan kebijakan partai. Kata kunci: Elit, Pilgub, Proses politik   Abstract This study aims to describe how the candidacy East Java Governor candidate conducted by PKB (National Awakening Party). This study focused on the factors that cause the difference in support between the Advisory Board and the Organizer Board. As it is known that PKB desire be carrying candidates for governor who is a cadre NU (Nahdlatul Ulama) for East Java is a representation of the largest Islamic organizations in Indonesia. Therefore, when comes the candidates of the two names, namely Khofifah Indar Parawansa and Saifullah Yusuf as both an NU cadres. Khofifah then be promoted candidates after going through the various steps being taken by PKB to then give him advice as a candidate for Governor of East Java, Saifullah Yusuf set aside and ultimately chose to back a candidate for Vice-Governor of Soekarwo. This problem is an interesting study because it has been known that PKB is a party that is familiar with the internal conflict since it was founded in 1998 and its peak in 2008 when PKB was split into the two sides. The difference in support between the Advisory Board and the Organizer Board This is certainly reminiscent of the incident in which the support of PKB in this Governor Election also split into two between the two Boards. Research results obtained through qualitative methods shows that there are three that cause differences occured support. First, the process of determining Khofifah as a candidate for governor is considered a unilateral advisory board felt excluded by the Organizer Board in the process. Second, political pragmatism where Advisory Board Elite supporting the Karsa pair based on a survey of pre-election of Governor. So that indicates there is a political interest in trying to achieve political Advisory Board through transactional. Third is the decrease of charisma Advisory Board Elite as the highest structural Elites party which makes his views are no longer influential in policy-making party.   Keyword: Elite, Elections of Governor, Political Process  

Keyword :

Elit, , Pilgub, , Proses politik,


References :

Amal, Ichlasul. ,(1996) Teori-Teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya

Bungin, Burhan. ,(2003) Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Firmanzah. ,(2011) Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia





Archive Article

Cover Media Content

Volume : 3 / No. : 3 / Pub. : 2014-08
  1. Gerakan Himpunan Pedagang Pasar Turi Surabaya Dalam Memperjuangkan Hak Hak Pedagang Pasar Turi
  2. Persaingan Kelompok Kepentingan Taksi Plat Hitam Dengan Taksi Plat Kuning Di Bandara Juanda
  3. Gerakan Solidaritas Lsm Kalimas Surabaya Studi Tentang: Sengketa Lahan Antara Warga Kalimas Baru Dengan Pt.kai Dan Pt.pelindo Iii
  4. Gerakan Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (studi Tentang Upaya Menciptakan Kampung Hijau Di Kelurahan Gundih Surabaya)
  5. Perempuan Di Legislatif: Advokasi Perempuan Legislatif Bagi Kepentingan Dapil Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur
  6. Dinamika Proses Kandidasi Calon Gubernur Pkb Pada Pilgub Jawa Timur 2013 Studi Deskriptif Tentang Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Dukungan Antara Dewan Syuro Dan Dewan Tanfidz Pkb Dalam Pilkada Jatim 2013
  7. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Mengenai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2006 Terkait Dengan Penerbitan Izin Reklame Videotron Di Kota Surabaya
  8. Distorsi Penerapan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2012 : Studi Ekonomi Politik Pembangunan Perumahan Di Kota Surabaya
  9. Relasi Partai Amanat Nasional Dengan Muhammadiyah Di Dalam Struktur Dpd Pan Surabaya Periode 2010-2015
  10. Dinamika Internal Kekuasaan Antar Elit Dalam Organisasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lamongan
  11. Konflik Kepentingan Pihak Bpcb (balai Pelestarian Cagar Budaya) Dan Pihak Industri (batu Bata) Dalam Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya Trowulan Kabupaten Mojokerto
  12. Ekonomi Politik: Sengketa Aset Antara Yayasan Kas Pembangunan Dengan Pemerintah Kota Surabaya
  13. Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (studi Kasus: Pantai Lombang)
  14. Pelembagaan Partai Nasdem (studi Kasus Pelembagaan Dpd Partai Nasdem Kota Surabaya Dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2014)
  15. Penurunan Suara Pkb Dalam Pemilu Legislatif 2009 Di Kabupaten Jombang Dan Upaya-upaya Mengatasinya
  16. Politisasi Parkir Berlangganan Studi Kasus Proses Pembuatan Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2006 Dan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Di Sidoarjo

Information index.php/JIPK/JPM