UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Jurnal Politik Muda

ISSN 2302-8068

Vol. 2 / No. 1 / Published : 2013-01

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Ekonomi politik pergulaan : studi tentang regulasi tata niaga gula di provinsi jawa timur

Author :

  1. Ratna Rosalia D*1
  1. Mahasiswa S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga

Abstract :

ABSTRAK Gula merupakan salah satu bahan pokok strategis kedua yang terkait dengan berbagai dimensi sehingga diperlukan adanya suatu regulasi pergulaan nasional yang komprehensif. Studi tentang regulasi tata niaga gula memunculkan masalah-masalah pada tahapan implementasinya, misalnya pada regulasi Kep.Memperindag No.527/MPP/Kep/9/2004 dan regulasi Kep.Memperindag No.334/MPP/Kep/5/2004) dimana permasalahan yang ada dapat dikaji melalui pendekatan ekonomi politik. Kedua regulasi tersebut ditujukan untuk mengatur pemberlakuan tata niaga gula impor dan perdagangan gula antar pulau yang mana diputuskan oleh Kementrian Perindustrian dan Perdagangan. Namun dalam implementasinya terjadi perembesan gula rafinasi ke pasaran umum karena kurangnya pengawasan pada jalur pendistribusian ataupun kelebihan raw sugar yang dapat mengancam produk lokal. Sedangkan dalam perdagangan gula antar pulau terjadi hambatan dalam implementasinya ketika kepala daerah memutuskan gula yang berasal dari Jatim ditahan untuk keluar pulau sehingga dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Permasalahan-permasalahan yang ada dalam kedua regulasi diatas menimbulkan kerugian bagi petani tebu karena para investorlah yang membeli gula para petani melalui mekanisme lelang sehingga daya tawar yang mereka miliki masih lemah. Walau interaksi antara investor dengan petani tebu saling bersimbiosis mutualisme, namun daya tawar yang dimiliki petani tebu masih lemah dalam pergulaan nasional. Peranan Negara pun hanya sebatas mengatur dan selebihnya diserahkan pada mekanisme pasar. Gula kini telah bergeser menjadi komoditas politik dan tak hanya berkisar pada kebutuhan pangan rakyat saja.   Abstract Sugar is one of the staples of  second strategic be related to various dimensions so that the required presence of a national comprehensive sugar regulation. Studies on the regulation of Commerce sugar gave rise to problems in the implementation stage, for instance on regulation industry and trade ministry number 527/MPP/Kep/7/2004 and number 334/MPP/Kep/5/2004 where existing problems can be examined through the political economy approach. Both the regulation aimed at regulating the enforcement of Commerce Import and trade of sugar between the island of which is decided by the Ministry of industry and trade. But  its implementation in the market refined sugar permeation of the public due to lack of oversight on the distribution or excess raw sugar may threaten local products. While the sugar trade barriers between islands occurs when the head of the regional decide sugar not exit from East Java that may threaten national food security. The existing problems in both the above regulations result in losses for sugarcane farmers because investors (nine dragons) who bought sugar farmers through an auction mechanism so that their bargaining power is still weak. Although the interaction between investors with sugarcane farmers symbiosis mutualisme, however its bargaining power owned a sugar cane farmers are still weak in national sugar industry. The role of the State was only limited to set up and the rest were handed on market mechanisms. Sugar has now shifted into a political commodity and does not only revolve around people's food needs.  

Keyword :

The commercial distribution sugar regulation, implementation, political economy, sugarcane farmers,


References :

Arifin, DR. Bustanul.,(2004) Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara

Caporaso, James A. dan David P. Levine,(2008) Teori Teori Ekonomi Politik Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Deliarnov,(2006) “Ekonomi Politik” Jakarta : Erlangga





Archive Article

Cover Media Content

Volume : 2 / No. : 1 / Pub. : 2013-01
  1. Political Risk Pengaruhnya Keputusan Penanaman Modal Asing Di Jawa Timur
  2. Pelembagaan Partai Politik (studi Kasus: Proses Rekrutmen Calon Anggota Dprd Partai Demokrat Di Kota Surabaya Tahun 2009)
  3. Politik Ekonomi Generasi Muda Implementasi Kebijakan Gerakan Kewirausahaan Nasional Di Jawa Timur
  4. Warga Menggugat: Studi Kasus Gerakan Forum Komunikasi Warga Suci (fkws) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
  5. Bentuk Penananganan Kekerasan Perempuan Oleh Pemerintah Dan Relasinya Dengan P2tp2a Di Kabupaten Sidoarjo
  6. Csr Dalam Bingkai Neoliberalisme : Studi Kasus Perusahaan Job-ppej Di Desa Campurejo Kabupaten Bojonegoro
  7. Patronase Dalam Pencalonan Kepala Daerah (studi Kasus Patronase Pencalonan Ra. Imam – Din Zein Dalam Pilkada Bangkalan 2012)
  8. Peran Dpc Fkui Sbsi Dalam Memperjuangkan Hak Buruh Di Pt. Asian Profile Indosteel Surabaya Tahun 2011
  9. Opini Kiyai Madura : Rencana Pemekaran Wilayah Madura Menjadi Provinsi
  10. Gurita Neoliberalisme: Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Di Kota Surabaya
  11. Konflik Di Dpp Pkb (studi Tentang Ada Tidaknya Dampak Konflik Di Dpc Pkb Kota Kediri)
  12. Kiprah Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Surabaya Dalam Dunia Politik Analisis Fenomena Subordinasi
  13. Peran Pemrintah Kota Surabaya Dalam Penanganan Anak Korban Trafficking
  14. Konflik Kepentingan Daerah: Studi Kasus Sengketa Perebutan Gunung Kelud Antara Pemerintah Kabupaten Kediri Dan Pemerintah Kabupaten Blitar
  15. Interaksi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Implementasi Program Penanggulangan Gizi Buruk Di Kota Surabaya: Kajian Biopolitik
  16. Ekonomi Politik Pergulaan : Studi Tentang Regulasi Tata Niaga Gula Di Provinsi Jawa Timur
  17. Strategi Pemenangan Haryadi Suyuti – Imam Priyono Dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta 2011
  18. Mutasi Aparatur Pemerintah Dan Kepentingan Politik : Studi Kasus Kabupaten Gresik Dua Tahun Kepemimpinan Sambari-qosim
  19. Pemikiran Politik Negara Dan Agama “ahmad Syafii Maarif”
  20. Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah Dan Kejuruan)
  21. Gerakan Kaum Buruh Melawan Eksploitasi ( Studi Kasus Buruh Pabrik Wahana Lentera Raya Memperjuangkan Hak Upah Dan Kontrak Kerja )
  22. Jejaring Kekuasaan Komunitas: Studi Kasus Eksistensi Pkl Non-resmi Di Jalan Tentara Genie Pelajar
  23. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo
  24. Konflik Kepentingan Pt.kai Dengan Pemerintah Kota Dalam Kebijakan Pembangunan Jalan Layang Pasar Kembang Suarabaya Rizali Shobirin Azandi
  25. Politik Pencitraan : Madinatul Iman Sebagai Strategi Pemenangan Pasangan Imdaad – Rizal Dalam Pilkada Kota Balikpapan 2006
  26. Kesultanan Di Tengah Masyarakat Yang Pluralistik (studi Tentang Pemaknaan Masyarakat Terhadap Eksistensi Kesultanan Yogyakarta)
  27. Ekonomi Politik Pasar Musik Dan Kepentingan Kelompok Dibalik Kegagalan Konser Lady Gaga Di Indonesia 2012
  28. Pembangunan Wahana Ekspresi Pusponegoro (wep) Dan Makna Politiknya Bagi Bupati Kabupaten Gresik Sambari Halim Radianto
  29. Politik Prostitusi Kota Surabaya (studi Deskriptif: Eksistensi Dolly)

Information index.php/JIPK/JPM