UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Jurnal Politik Muda

ISSN 2302-8068

Vol. 2 / No. 1 / Published : 2013-01

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Implementasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan lumpur lapindo sidoarjo

Author :

  1. Anita Tressya Rumpopoy*1
  1. Mahasiswa S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga

Abstract :

Abstrak  Banjir Lumpur Panas Sidoarjo atau lebih dikenal sebagai bencana Lumpur Lapindo, adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 29 Mei 2006. Penelitian tentang Lumpur Lapindo Sidoarjo telah banyak dilakukan dibidang sosial, akan tetapi peneliti tertarik untuk mengambil topik penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan unit analisisnya adalah individu perwakilan dari lembaga Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), yang bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah terdistribusi dengan baik dalam penanggulangan lumpur lapindo, untuk mengetahui pengoperasian kebijakan serta siapa saja yang diuntungkan dan dirugikan terkait kebijakan pemerintah tersebut. Penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan grindle dimana implementasi ditentukan oleh konteks dan konten kebijakan. Dalam penelitian ini, distribusi kebijakan penanggulangan lumpur lapindo menghasilkan beberapa pepres sebagai pedoman BPLS. Pembayaran ganti rugi kepada korban dibagi menjadi dua, dimana Lapindo menanggung korban di dalam PAT sedangkan BPLS diluar PAT dengan menggunakan dana APBN. Pihak yang diuntungkan dalam hal ini adalah Lapindo, mengingat semburan lumpur berasal dari lokasi pengeboran, namun pemerintah ikut serta dalam proses pemberian ganti rugi. Sedangkan pihak yang dirugikan adalah warga yang dalam PAT karena tidak mendapatkan ganti rugi yang sesuai harga bangunan sekarang.   Abstract Sidoarjo Mud Flood or better known as the Lapindo mudflow disaster, is the event menyemburnya mud at a drilling location in the hamlet of Lapindo Brantas Inc. Balongnongo Renokenongo village, Porong district, Sidoarjo, East Java, beginning on May 29, 2006. Research on the Lapindo mudflow in Sidoarjo has a lot to do in social, but researchers are interested in taking this research topic because researchers wanted to know the implementation of government policy in responding Lumpur Lapindo Sidoarjo. The method used is qualitative with the unit of analysis is the individual representative of the institution Sidoarjo Mud Mitigation Agency (BPLS), which aims to determine whether government policy is well distributed in the response Lapindo mud, to see the operation of the policy as well as anyone who gainers and losers related government policies them. The study uses the theory of policy implementation Grindle where implementation is determined by the context and content policy. In this study, the distribution of prevention policies produced some pepres Lapindo mud as BPLS guidelines. Payment of compensation to victims is divided into two, which bore Lapindo victims in BPLS outside PAT PAT while using state funds. The beneficiary in this case is the Lapindo mudflow given from the drilling site, but the government participate in the compensation process. Meanwhile, the injured party is a citizen in the PAT for not getting the appropriate compensation price of the building now.

Keyword :

Mud Lapindo, BPLS, Government, Policy Implementation,


References :

Agustino, Leo,(2006) Politik dan Kebijakan Publik bandung : AIPI

Akbar, Ali Azhar.,(2007) Konspirasi Dibalik Lumpur Lapindo Yogyakarta : Galang Pres.

Dwidjowijoto, Ryan Nugroho.,(2003) Kebijakan Publik: Formalasi, Implementasi dan Evaluasi Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.





Archive Article

Cover Media Content

Volume : 2 / No. : 1 / Pub. : 2013-01
  1. Political Risk Pengaruhnya Keputusan Penanaman Modal Asing Di Jawa Timur
  2. Pelembagaan Partai Politik (studi Kasus: Proses Rekrutmen Calon Anggota Dprd Partai Demokrat Di Kota Surabaya Tahun 2009)
  3. Politik Ekonomi Generasi Muda Implementasi Kebijakan Gerakan Kewirausahaan Nasional Di Jawa Timur
  4. Warga Menggugat: Studi Kasus Gerakan Forum Komunikasi Warga Suci (fkws) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
  5. Bentuk Penananganan Kekerasan Perempuan Oleh Pemerintah Dan Relasinya Dengan P2tp2a Di Kabupaten Sidoarjo
  6. Csr Dalam Bingkai Neoliberalisme : Studi Kasus Perusahaan Job-ppej Di Desa Campurejo Kabupaten Bojonegoro
  7. Patronase Dalam Pencalonan Kepala Daerah (studi Kasus Patronase Pencalonan Ra. Imam – Din Zein Dalam Pilkada Bangkalan 2012)
  8. Peran Dpc Fkui Sbsi Dalam Memperjuangkan Hak Buruh Di Pt. Asian Profile Indosteel Surabaya Tahun 2011
  9. Opini Kiyai Madura : Rencana Pemekaran Wilayah Madura Menjadi Provinsi
  10. Gurita Neoliberalisme: Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Di Kota Surabaya
  11. Konflik Di Dpp Pkb (studi Tentang Ada Tidaknya Dampak Konflik Di Dpc Pkb Kota Kediri)
  12. Kiprah Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Surabaya Dalam Dunia Politik Analisis Fenomena Subordinasi
  13. Peran Pemrintah Kota Surabaya Dalam Penanganan Anak Korban Trafficking
  14. Konflik Kepentingan Daerah: Studi Kasus Sengketa Perebutan Gunung Kelud Antara Pemerintah Kabupaten Kediri Dan Pemerintah Kabupaten Blitar
  15. Interaksi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Implementasi Program Penanggulangan Gizi Buruk Di Kota Surabaya: Kajian Biopolitik
  16. Ekonomi Politik Pergulaan : Studi Tentang Regulasi Tata Niaga Gula Di Provinsi Jawa Timur
  17. Strategi Pemenangan Haryadi Suyuti – Imam Priyono Dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta 2011
  18. Mutasi Aparatur Pemerintah Dan Kepentingan Politik : Studi Kasus Kabupaten Gresik Dua Tahun Kepemimpinan Sambari-qosim
  19. Pemikiran Politik Negara Dan Agama “ahmad Syafii Maarif”
  20. Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah Dan Kejuruan)
  21. Gerakan Kaum Buruh Melawan Eksploitasi ( Studi Kasus Buruh Pabrik Wahana Lentera Raya Memperjuangkan Hak Upah Dan Kontrak Kerja )
  22. Jejaring Kekuasaan Komunitas: Studi Kasus Eksistensi Pkl Non-resmi Di Jalan Tentara Genie Pelajar
  23. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo
  24. Konflik Kepentingan Pt.kai Dengan Pemerintah Kota Dalam Kebijakan Pembangunan Jalan Layang Pasar Kembang Suarabaya Rizali Shobirin Azandi
  25. Politik Pencitraan : Madinatul Iman Sebagai Strategi Pemenangan Pasangan Imdaad – Rizal Dalam Pilkada Kota Balikpapan 2006
  26. Kesultanan Di Tengah Masyarakat Yang Pluralistik (studi Tentang Pemaknaan Masyarakat Terhadap Eksistensi Kesultanan Yogyakarta)
  27. Ekonomi Politik Pasar Musik Dan Kepentingan Kelompok Dibalik Kegagalan Konser Lady Gaga Di Indonesia 2012
  28. Pembangunan Wahana Ekspresi Pusponegoro (wep) Dan Makna Politiknya Bagi Bupati Kabupaten Gresik Sambari Halim Radianto
  29. Politik Prostitusi Kota Surabaya (studi Deskriptif: Eksistensi Dolly)

Information index.php/JIPK/JPM