UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Jurnal Politik Muda

ISSN 2302-8068

Vol. 2 / No. 1 / Published : 2013-01

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Konflik kepentingan daerah: studi kasus sengketa perebutan gunung kelud antara pemerintah kabupaten kediri dan pemerintah kabupaten blitar

Author :

  1. Nida Zidny Paradhisa*1
  1. Mahasiswa S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga

Abstract :

ABSTRAK   Sengketa perebutan Gunung Kelud antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar merupakan konsekuensi dari desentralisasi, sebagai produk otonomi daerah. Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar sebagai wilayah perbatasan dengan Gunung Kelud memanfaatkan Kelud sebagai obyek politik sesuai dengan kepentingan daerah masing-masing. Persepsi mengenai UU No. 32 tahun 2004 kewenangan sepenuhnya dialihkan kepada daerah otonom, sangat beragam. Benturan antar elit politik sebagai pelaku pemerintah daerah acapkali terjadi. Dalam desentralisasi, permasalahan batas daerah berpengaruh terhadap implementasi kebijaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara elite secara snowball yang mendalam, guna memperoleh pemahaman akan mengapa Gunung Kelud diperebutkan serta apa saja yang menjadi kepentingannya. Perbedaan dalam  memaknai Gunung Kelud dari Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar, menjadi latar belakang kontestasi politik antar kedua Kabupaten tersebut. Masing-masing daerah memiliki perspektif dan keyakinan yang berbeda mengenai Gunung Kelud. Seperti kesalahpahaman dalam memaknai statemen antar Bupati Kediri dan Bupati Blitar, pada tahun 2001-2002 yang di duga sebagai pemicu awal konflik. Keluarnya Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang penegasan batas wilayah serta eksistensi antar Bupati. Konflik antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar sampai sekarang belum mencapai kesepakatan. Pada akhirnya peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur ikut dilibatkan. Namun, implikasi dari peran pemprov sebagai fasilitator justru tidak menyelesaikan masalah. Turun nya SK  Gubernur No. 188/113/KPTS/013/2012 Tentang Penegasan Batas Wilayah yang menyebutkan Gunung Kelud masuk wilayah Kabupaten Kediri, mendapat reaksi keras dari Blitar. Posisi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai daerah yang kurang di untungkan menuntut untuk mencabut SK tersebut. Gubernur di anggap melampaui batas wewenangnya. Kini, kasus Sengketa Perebutan Gunung Kelud masih menunggu putusan PTUN yang berisi SK Gubernur Jawa Timur masih terus berlaku atau di gugurkan. Setelah itu, berlangsungnya  sengketa kembali dari awal sampai ditemukan kesepakatan.    ABSTRACT  Dispute Kelud struggle between Kediri regency Blitar a consequence of decentralization, as a product of local autonomy. Kediri and Blitar as the border with Kelud utilizing Kelud as political objects according to their respective areas of interest. Perceptions of Law. 32 of 2004 is fully transferred to the authority of the autonomous region, is very diverse. Conflicts between political elites as government actors often occur. In decentralization, border issues affect the implementation of the policy balance between central and local finances. Researchers using descriptive qualitative method snowball interview in deep elite, in order to gain an understanding of why Kelud contested and what are its interests. The difference in meaning Kelud Kediri regency of Blitar, a background of political contestation between the two District. Each area has a different perspective and beliefs about Kelud. Such statements misunderstandings in meaning between the Regent and Regent Kediri Blitar, in 2001-2002 were in a suspected trigger of the conflict. The exit Permendagri No. 1 of 2006 on the assertion and the existence of boundaries between the Regent. Conflicts between Kediri and Blitar until now have not reached an agreement. In the end the role of the East Java Provincial Government be involved. However, the implications of the provincial government's role as a facilitator of it does not solve the problem. Her down Governor Decree No.. 188/113/KPTS/013/2012 About Emphasis Areas that mention Kelud entered the district of Kediri, got a strong reaction from Blitar. The position of the Government of Blitar as an area lacking in profitable demand to revoke the decree. Governors considered beyond its authority. Now, the case of dispute Scramble Kelud still awaiting administrative court decision that contains the East Java Governor Decree still valid or aborted. After that, the ongoing dispute over from scratch to find a deal.

Keyword :

decentralization, local autonomy, affirmation boundary agreement,


References :

Duverger, Maurice.,(2007) Sosiologi Politik Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Horrison, Lisa,(2009) Metodologi Penelitian Politik Jakarta : Kencana

Tholkhah, Imam,(2001) Anatomi Konflik Politik di Indonesia Jakarta : Raja Grafindo Utama





Archive Article

Cover Media Content

Volume : 2 / No. : 1 / Pub. : 2013-01
  1. Political Risk Pengaruhnya Keputusan Penanaman Modal Asing Di Jawa Timur
  2. Pelembagaan Partai Politik (studi Kasus: Proses Rekrutmen Calon Anggota Dprd Partai Demokrat Di Kota Surabaya Tahun 2009)
  3. Politik Ekonomi Generasi Muda Implementasi Kebijakan Gerakan Kewirausahaan Nasional Di Jawa Timur
  4. Warga Menggugat: Studi Kasus Gerakan Forum Komunikasi Warga Suci (fkws) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
  5. Bentuk Penananganan Kekerasan Perempuan Oleh Pemerintah Dan Relasinya Dengan P2tp2a Di Kabupaten Sidoarjo
  6. Csr Dalam Bingkai Neoliberalisme : Studi Kasus Perusahaan Job-ppej Di Desa Campurejo Kabupaten Bojonegoro
  7. Patronase Dalam Pencalonan Kepala Daerah (studi Kasus Patronase Pencalonan Ra. Imam – Din Zein Dalam Pilkada Bangkalan 2012)
  8. Peran Dpc Fkui Sbsi Dalam Memperjuangkan Hak Buruh Di Pt. Asian Profile Indosteel Surabaya Tahun 2011
  9. Opini Kiyai Madura : Rencana Pemekaran Wilayah Madura Menjadi Provinsi
  10. Gurita Neoliberalisme: Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Di Kota Surabaya
  11. Konflik Di Dpp Pkb (studi Tentang Ada Tidaknya Dampak Konflik Di Dpc Pkb Kota Kediri)
  12. Kiprah Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Surabaya Dalam Dunia Politik Analisis Fenomena Subordinasi
  13. Peran Pemrintah Kota Surabaya Dalam Penanganan Anak Korban Trafficking
  14. Konflik Kepentingan Daerah: Studi Kasus Sengketa Perebutan Gunung Kelud Antara Pemerintah Kabupaten Kediri Dan Pemerintah Kabupaten Blitar
  15. Interaksi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Implementasi Program Penanggulangan Gizi Buruk Di Kota Surabaya: Kajian Biopolitik
  16. Ekonomi Politik Pergulaan : Studi Tentang Regulasi Tata Niaga Gula Di Provinsi Jawa Timur
  17. Strategi Pemenangan Haryadi Suyuti – Imam Priyono Dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta 2011
  18. Mutasi Aparatur Pemerintah Dan Kepentingan Politik : Studi Kasus Kabupaten Gresik Dua Tahun Kepemimpinan Sambari-qosim
  19. Pemikiran Politik Negara Dan Agama “ahmad Syafii Maarif”
  20. Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah Dan Kejuruan)
  21. Gerakan Kaum Buruh Melawan Eksploitasi ( Studi Kasus Buruh Pabrik Wahana Lentera Raya Memperjuangkan Hak Upah Dan Kontrak Kerja )
  22. Jejaring Kekuasaan Komunitas: Studi Kasus Eksistensi Pkl Non-resmi Di Jalan Tentara Genie Pelajar
  23. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo
  24. Konflik Kepentingan Pt.kai Dengan Pemerintah Kota Dalam Kebijakan Pembangunan Jalan Layang Pasar Kembang Suarabaya Rizali Shobirin Azandi
  25. Politik Pencitraan : Madinatul Iman Sebagai Strategi Pemenangan Pasangan Imdaad – Rizal Dalam Pilkada Kota Balikpapan 2006
  26. Kesultanan Di Tengah Masyarakat Yang Pluralistik (studi Tentang Pemaknaan Masyarakat Terhadap Eksistensi Kesultanan Yogyakarta)
  27. Ekonomi Politik Pasar Musik Dan Kepentingan Kelompok Dibalik Kegagalan Konser Lady Gaga Di Indonesia 2012
  28. Pembangunan Wahana Ekspresi Pusponegoro (wep) Dan Makna Politiknya Bagi Bupati Kabupaten Gresik Sambari Halim Radianto
  29. Politik Prostitusi Kota Surabaya (studi Deskriptif: Eksistensi Dolly)

Information index.php/JIPK/JPM