UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Jurnal Politik Muda

ISSN 2302-8068

Vol. 6 / No. 3 / Published : 2017-08

Order : 1, and page :171 - 179

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Perubahan kebijakan ritual grebeg suro di kabupaten ponorogo dalam teori orientasi aktor

Author :

  1. Nataya Zuhairini Fakhriza*1
  1. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract :

ABSTRAK Beragamnya ritual budaya di Indonesia tidak hanya sebatas praktek kebudayaan tetapi juga potensi ekonomi yang dikemas dalam kegiatan pariwisata daerah. Penelitian ini mengkaji perubahan ritual Grebeg Suro dalam pengambilan keputusan perspektif orientasi aktor. Tarik-menarik kepentingan aktor (pemerintah daerah, budayawan, masyarakat, dan pelaku bisnis) pada penyeleggaraan Grebeg Suro terjadi pada saat pembuatan kebijakan yang tertuang dalam SK Bupati No. 188.45/2184/405.13/2016. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Orientasi Aktor dari Norman Long dan Ann Long. Hasil dalam studi ini menunjukkan bahwa pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan yang lebih untuk mengambil keputusan. Sedangkan budayawan memilih untuk tetap menghormati keputusan pemerintah agar tidak menimbulkan konflik dan perpecahan walaupun orientasi kebijakan yang diberikan pemerintah tidak selaras dengan apa yang diinginkan budayawan. Swasta memberikan penawaran yang lebih menarik dibandingkan para budayawan ini yang kemudian menyebabkan pemerintah menjadi lemah dan bukti bahwa orientasi aktor memihak terhadap kepentingan yang sesuai dengan kepentingan aktor-aktor lain yang memiliki kepentingan yang sama.   ABSTRACT The variety of cultural rituals in Indonesia is not only limited to cultural practices but also the economic potential that is packaged in regional tourism activities. This study is aimed to analyze the efforts of Ponorogo government in the management of Grebeg Suro. Comprehending the alteration of series of activities and actor orientation in policies’ decision making as well as the attitudes of government, humanists, private actors (i.e. EO) as well as publics with their own interests on Grebeg Suro in regent decree No. 188.45/2184/405.13/2016. The government has changed Grebeg Suro into a business event in which as a result triggered protests and disappointments from Ponorogo humanists. This study uses descriptive qualitative method. Theory used in this research is Theory of Actor Orientation from Long Norman and Ann Long.The results of this study indicate that the government is a party with more authority in decision making. Therefore, humanists choose to keep respecting decisions made by the government in order not to cause conflicts and discord, eventhough government’s policies are not accordance with humanists’ desires. This is evidence that the orientation of the actor takes sides against the interests that are in line with the same intersts.  

Keyword :

Orientasi Aktor, Kepentingan, Grebeg Suro, Swasta, Pemerintah,


References :

Almond, G. & Verba, S,(1985) Budaya Politik: Studi Perbandingan Budaya Politik di BerbagaiNegara. - : Rajawali Press.

Booth, D. (ed.),(1995) Rethinking Social Development: Theory, Research and Practice. Centre for DevelopingArea Studies. - : University of Hull

Harmon, M. M.,(1969) Administrative Policy Formulation and Public Interest. - : Harper & Row.

Harsono, Jusuf.,(2015) Perlawanan Kultural Masyarakat Sumoroto Terhadap Sketsa Sejarah Asal Usul Kota Ponorogo Oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo: - : Universitas Muhammadiyah Press

Long, Norman and Ann Long (ed),(1992) Battlefield of Knowledge : The Interlocking of Theory and Practice in Social Research and Devolepment - : Roundlegde

Prasetyo, Budi,(2008) Pemberdayaan Masyarakat : Pembangunan Manusia dlam Politik Lokal - : Lutfansah Mediatama





Archive Article

Cover Media Content

Volume : 6 / No. : 3 / Pub. : 2017-08
  1. Perubahan Kebijakan Ritual Grebeg Suro Di Kabupaten Ponorogo Dalam Teori Orientasi Aktor
  2. Peran Gp Ansor Sidoarjo Dalam Pilkada: Studi Mobilisasi Politik Untuk Pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo 2015
  3. Pecah Kongsi Pertahana Dalam Pencalonan Kepala Daerah Di Pilkada Kabupaten Mojokerto 2015
  4. Resistensi Pedagang Kaki Lima Dalam Implementasi Kebijakan Di Kecamatan Wiyung
  5. Strategi Gerakan Penolakan Pembangunan Hotel “the Rayja” Di Kota Batu
  6. Apakah Dikotomi Santri-abangan Cliffort Geertz Masih Relevan? Pertarungan Basis Sosial Partai Politik Dalam Perda Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Jombang
  7. Relasi Dpp - Dpd - Dpc Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (pdi Perjuangan) Dalam Pengusungan Tri Rismaharini Pada Pilkada 2015
  8. Kontestasi Politik: Strategi Pemenangan Paslon Faida-muqit Dalam Pilkada Jember 2015
  9. Skema Redistribusi Keadilan Bagi Penderita Kusta Di Desa Rehabilitasi Kusta Donorojo, Jepara, Jawa Tengah
  10. Perubahan Strategi Politik Mendorong Faksionalisasi Dpd Pan Surabaya Dalam Muswil Iv Dpw Pan Jatim
  11. Politik Transportasi Di Perkotaan : Studi Tentang Relasi Pemerintah Dan Operator Dalam Bus Rapid Transit Di Kabupaten Sidoarjo