Jurnal Politik Muda
ISSN 2302-8068
Vol. 7 / No. 1 / Published : 2019-11
Order : 9, and page :126 - 136
Related with : Scholar Yahoo! Bing
Original Article :
Politik pendidikan: respon kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan menengah di kota surabaya
Author :
- Indra Widyanto*1
- Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Abstract :
Penelitian dilakukan dengan melihat fenomena yang terjadi dalam proses penyerahan urusan penyelenggaraan pendidikan SMA sederajat dari pemerintah kota kepada pemerintah provinsi. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah berlaku menjadi dasar hukum perubahan urusan penyelenggaran pendidikan menengah. Perubahan urusan ini sempat mendapatkan penolakan dari kepala daerah tingkat kota/kabupaten, salah satunya Kota Surabaya. Penelitian kualitatif-deskriptif menggunakan teori desentralisasi. Desentralisasi adalah pelimpahan urusan dari pemerintahan pusat kepada unit pemerintahan di bawahnya. Tujuan perubahan ini agar masing-masing tingkatan pemerintahan memiliki fokus tertentu dalam bidang pendidikan. Dalam proses peralihan penyelenggaraan pendidikan menengah menuai respon dari Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Perubahan dilakukan dalam menyesuaikan kebijakan desentralisasi yang dibuat. Hasil penelitian ini memunculkan implikasi dari perubahan penyelenggaraan pendidikan menengah. Kebijakan desentralisasi memberikan implikasi pada tenaga pendidik, anggaran, dan sosial.
Keyword :
pendidikan, desentralisasi, implikasi kebijakan,
References :
Shintia Fara Rizki,(2017) Pengalihan Kewenangan Penyelengaraan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi : Studi Kasus Persiapan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Vol. 6 No.2. : Journal of Politic and Government Studies, Universitas Diponegoro
Archive Article
Cover Media | Content |
---|---|
![]() Volume : 7 / No. : 1 / Pub. : 2019-11 |
|