UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 3411

Vol. 5 / No. 3 / Published : 2017-03

Order : 15, and page :1 - 12

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Analisis prospektif kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah kota surabaya ke pemerintah provinsi jawa timur berdasarkan uu no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Author :

  1. Sella Nova Damayanti*1
  1. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract :

Policy on Transfer of Secondary Education Management to the government in province is considered an impact regarding the amendment of regional regulation to become Consolidation of Law of Republic Indonesia Number 23 of 2014. The authority on managing the secondary education which, at first, was the domain of city council now has become the authority of provincial government. Pros and contras are undeniably appeared due to that, especially in Surabaya. Surabaya City Government filed a lawsuit to the Constitutional Court on the policy that is considered to eliminate the educational opportunities for the peopl e of the economy down. The purpose of this study is to provide a picture of the future or prospects of secondary education management in Surabaya after being transferred to the Government of East Java Province. The type of the study is descriptive using qualitative method. This study uses the theory of public policy prospective  analysis of William N. Dunn. The data were collected through documentation and in-depth interviews with twenty one respondents: two respondents from Provincial Education Department, one respondent from Educational Department of Surabaya, three headmasters of SMAN 17 Surabaya, SMKN 1 Surabaya, and SMA Trimurti, one respondent which is an expert in sociology, four teachers of senior high schools in Surabaya, and ten parents whose children going to senior high schools in Surabaya. Data analysis was done through grouping and combining the collected data to be determined in terms of the relations. The validity of the data was tested using triangulation. The findings show that Provincial Government of East Java through Provincial Education Department of East Java has made preparations in order to manage the secondary education. However, the preparations are considered inadequate as the implementation of the policy is considered insufficient. Fourteen respondents are not optimistic regarding the policy, while the other seven are optimist regarding the policy. The study will result in suggestions about the transfer policy through a number of phases through prospective analysis.

Keyword :

Prospective Analysis, Recentralization, Authority, Secondary Education.,


References :

Pius Suratman Kartasasmita,(2011) Desentralisasi dan Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah: Kajian Independen Terhadap Sistem Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) Vol.16 No.1 : Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik





Archive Article

Cover Media Content

Volume : 5 / No. : 3 / Pub. : 2017-03
  1. Studi Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Sidoarjo
  2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa (add) Di Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo
  3. Agribisnis Perdesaan (puap Evaluasi Dampak Ekonomi Pelaksanaan Program Pengembangan) Di Gapoktan Karya Tani, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar
  4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Meningkatkan Daya Saing Sentra Industri Kerajinan Kulit Di Jalan Sawo Kabupaten Magetan
  5. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Clinic Center Oleh Unit Pelaksana Teknislaboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (upt-lpkd) Jawa Timur
  6. Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Surabaya (sinergitas Antar Stakeholders Dalam Peningkatan Kemandirian Anak Jalanan)
  7. Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pembangunan Inklusif Pada Sektor Pariwisata (studi Kasus Wisata Pulau Merah Di Kabupaten Banyuwangi)
  8. Tata Kelola Pendidikan : Studi Tentang Gerakan Ayo Sekolah Di Kabupaten Bojonegoro Dilihat Dari Perspektif Good Governance Dan Sound Governance
  9. Evaluasi Kinerja Kebijakan Kesehatan Ibu Dan Anak (studi Evaluasi Policy Output Dan Policy Outcome Program Expanding Maternal And Neonatal Survival (emas) Di Kabupaten Sidoarjo)
  10. Rasionalitas Individu Dalam Menanggapi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Middle East Ring Road (merr) Tahap Ii C Di Kecamatan Gunung Anyar Kelurahan Gunung Anyar Kota Surabaya
  11. Collaborative Governance (studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Di Kota Surabaya)
  12. Peran Pemerintah Lokal Dalam Peningkatan Sanitasi Lingkungan Masyarakat : Studi Tentang Keberhasilan Program Open Defecation Free (odf) Di Kabupaten Bojonegoro
  13. Upaya Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumenep Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Terhadap Wisatawan
  14. Dampak Penataan Parkir Badan Jalan Terhadap Estetika Kota Di Kawasan Niaga Kota Surabaya
  15. Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kota Surabaya Ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah