ISSN 2302-8777
Vol. 5 / No. 1 / Published : 2016-01
Order : 20, and page :242 - 248
Related with : Scholar Yahoo! Bing
Original Article :
Keputusan indonesia tidak meretaliasi korea selatan dalam kasus anti-dumping produk kertas indonesia
Author :
- Hannan Harris *1
- Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Abstract :
Penelitian ini berusaha menelaah keputusan Indonesia untuk tidak meretaliasi terhadap Korea Selatan yang tidak mematuhi hasil DSB dalam kasus anti- dumping produk kertas asal Indonesia. Penelitian ini didasari ataskerugian devisa ekspor Indonesia akibat tuduhan itu dapat dilihat dari ekspor woodfree copy paper Indonesia tahun 2002 mencapai 267.632 dolar AS merosot tajam menjadi menjadi 175.272 dolar AS tahun 2004. Dengan menggunakan studi pustaka dan analisis data, kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian eksplanatif untuk mendukung hipotesis , maka yang menjadi kendala bagi Indonesia dilihat dari power secara prosedural dan power struktural, power prosedural yaitu kurangnya sumber daya manusia Indonesia dalam melakukan proses litigasi di WTO dan biaya- biaya yang dikeluarkan dalam berperkara di DSB sangat besar. Dan alasan kedua terlihat dari power secara struktural yaitu ketimpangan kekuatan politik Korea Selatan yang menjadi lawan sengketa Indonesia,sedangkan Indonesia memiliki kepentingan ekonomi dengan Korea Selatan dalam investasi, kerjasama, maupun bantuan pembangunan yang nilainya lebih besar daripada kerugian Indonesia dalam ekspor kertas ke Korea Selatan.
Keyword :
retaliasi, dispute settlement body, assymetrical power,
References :
Huala Adolf,(2004) Penyelesaian Sengketa dalam GATT/WTO dalam Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional - : Sinar Grafika
Archive Article
| Cover Media |
Content |
Volume : 5 / No. : 1 / Pub. : 2016-01 |
- Chevron Employment Contract Case And Pertamina Effort In National Energy Sovereignity
- Indonesia Policy Strategy On Footwear Industry Competitive Power Enhancement Against Acfta
- Pengaruh Identitas Dan Norma Terhadap Indonesia Dalam Ratifikasi Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution
- Pengaruh Greenpeace Terhadap Kebijakan Pemerintah Australia Terkait Penyelamatan Great Barrier Reef
- Pengaruh International Network Of Affiliated Port Surabaya-kochi Pada Perdagangan Indonesia-jepang
- Perjanjian Migrasi Sebagai Strategi Fiji Menghadapi Kebijakan Skillselect Australia Tahun 2009-2013
- Kebijakan Selektif Eritrea Terhadap Bantuan Luar Negeri
- Penyebab Kegagalan Mediasi Pemerintah Thailand - Masyarakat Melayu Pattani Tahun 2005-2013
- Dinamika Hubungan Mongolia Dengan Tiongkok Dan Amerika Serikat Pasca-perang Dingin
- Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang Terhadap Korea Utara Dalam Implementasi Deklarasi Pyongyang
- Strategi Konterterorisme Amerika Serikat Terhadap Isis Di Irak
- Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Dalam Konflik Suriah Tahun 2011-2014
- Perkembangan Teknologi Informasi Dan Long Distance Nationalism Diaspora Haiti Di Amerika Serikat
- Aksi Penolakan Stop Online Piracy Act (sopa), Dan Protect Ip Act (pipa), Sebuah Tinjauan Masyarakat Sipil Global
- Faktor China Dalam Perubahan Kebijakan Luar Negeri Gambia Terhadap Taiwan
- Composite Dialogue Process Dan Serangan Teroris Di Mumbai – India 2008 Dalam Hubungan Konfliktual India-pakistan
- Pengakuan Swedia Terhadap Palestina Sebagai Negara
- Keputusan Indonesia Tidak Meretaliasi Korea Selatan Dalam Kasus Anti-dumping Produk Kertas Indonesia
- Kondisi Mesir Tahun 2011 - 2012 Dan Reaksi Dunia Pasca Runtuhnya Rezim Mubarak Karena Revolusi Mesir 2011
- Efektivitas Asean Tourism Strategic Plan 20112015 Di Indonesia
- Kebijakan Migration With Dignity Sebagai Solusi Prioritas Kiribati Dalam Merespon Ancaman Sea Level Rise
- Analisis Aktivitas Skin Bleaching Di Nigeria 1960-2014
- Latar Belakang Mundurnya Kanada Dari Protokol Kyoto Tahun 2011
|
