UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Jurnal Politik Muda

ISSN 2302-8068

Vol. 2 / No. 1 / Published : 2013-01

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Bentuk penananganan kekerasan perempuan oleh pemerintah dan relasinya dengan p2tp2a di kabupaten sidoarjo

Author :

  1. Intan Nizarwati*1
  1. Mahasiswa S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga

Abstract :

Abstrak Budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat menimbulkan berbagai dampak. Dampak yang paling nampak dalam kehidupan masyarakat adalah munculnya diskriminasi gender terutama tindak kekerasan terhadap perempuan. Bukan hanya budaya patriarki yang menyebabkan kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi, tetapi ada faktor-faktor lain. Misalnya faktor ekonomi, perselingkuhan dan campur tangan pihak ketiga juga dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan merupakan masalah bersama, bukan hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab tetapi juga masyarakat. Pemerintah bukan hanya bertanggung jawab untuk melindungi dan menangani kasus kekerasan, tetapi menjaga agar tidak ada tindak kekerasan yang terjadi adalah tanggung jawab semua warga Negara. Wujud perlindungan pemerintah adalah dengan menerbitkan Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.Dengan menggunakan metode deskriptif interpretative, penelitian ini diharapkan dapat menguraikan peran dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menangani masalah tersebut. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki lembaga perlindungan perempuan dan anak untuk menangani masalah kekerasan yang terjadi, yaitu P2TP2A. Undang-undang PKDRT digunakan sebagai landasan hukum untuk mengatur segala bentuk advokasi. Dalam implementasinya pemerintah memiliki beberapa strategi serta kendala. P2TP2A melakukan beberapa tindakan terhadap korban kekerasan, yaitu tindakan hukum, medis, dan psikologis yang bekerjasama dengan aparat kepolisian dan RSUD Sidoarjo. Dalam menjalankan perannya P2TP2A mengalami kendala, yaitu dalam hal pendanaan dan ketersediaan SDM. Dua kendala utama ini membuat tindakan penanganan kasus kekerasan menjadi terhambat.   Abstract  The customary of patriarchy that grow inside the society has already revealing its impact. The most visible impact in society is the gender discrimination that occur against women. There are several factors that is causing the violence against women beside the custom of patriarchy, the examples are economical factor, cheating, and also an intervention by third person. Violence is a public matter , not only the government that is responsible to protect and handles violence case, but the citizen also responsible to make sure that violence act will not happen again. The act of protection by the government held by issuing the law about the abolition of violence in household. By using interpretative description method, this research is expected to be able to elaborate the role and the constrains that is being faced by the City Government of Kab. Sidoarjo in handling the matter. The City Government of Kab.Sidoarjo has the institution to protect women and children to handle the matters of violence in household, which is P2TP2A. The Law of PKDRT is used as the basic law to arrange all kind of advocation. In the implementation the Government has several strategies and also constrains. P2TP2A did some several action to the victim of violence by giving protection of law, medical attention and also a psychological help that works by the co-operation of Police and the General Hospital of Sidoarjo. In running its role, P2TP2A has some constrains which is mainly on the funding and the availability of human resources. This two main constrain hampered them to do the prevention act of violence.   

Keyword :

Violence on Women, City Council, City Government, P2TP2A,


References :

Jackson, Stevi & Jackie Jones (eds),(2009) Pengantar Teori-teori Feminis Kontemporer Yogyakarta & Bandung : Jalasutra

Poerwandari, Kristi,(2005) Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Perempuan: Perempuan dan Kekerasan Jakarta : Konsorium Swara Perempuan & the Ford Foundation

Tong, Rosemarie Putnam,(2010) Feminist Tought Yogyakarta : Jalasutra





Archive Article

Cover Media Content

Volume : 2 / No. : 1 / Pub. : 2013-01
  1. Political Risk Pengaruhnya Keputusan Penanaman Modal Asing Di Jawa Timur
  2. Pelembagaan Partai Politik (studi Kasus: Proses Rekrutmen Calon Anggota Dprd Partai Demokrat Di Kota Surabaya Tahun 2009)
  3. Politik Ekonomi Generasi Muda Implementasi Kebijakan Gerakan Kewirausahaan Nasional Di Jawa Timur
  4. Warga Menggugat: Studi Kasus Gerakan Forum Komunikasi Warga Suci (fkws) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
  5. Bentuk Penananganan Kekerasan Perempuan Oleh Pemerintah Dan Relasinya Dengan P2tp2a Di Kabupaten Sidoarjo
  6. Csr Dalam Bingkai Neoliberalisme : Studi Kasus Perusahaan Job-ppej Di Desa Campurejo Kabupaten Bojonegoro
  7. Patronase Dalam Pencalonan Kepala Daerah (studi Kasus Patronase Pencalonan Ra. Imam – Din Zein Dalam Pilkada Bangkalan 2012)
  8. Peran Dpc Fkui Sbsi Dalam Memperjuangkan Hak Buruh Di Pt. Asian Profile Indosteel Surabaya Tahun 2011
  9. Opini Kiyai Madura : Rencana Pemekaran Wilayah Madura Menjadi Provinsi
  10. Gurita Neoliberalisme: Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Di Kota Surabaya
  11. Konflik Di Dpp Pkb (studi Tentang Ada Tidaknya Dampak Konflik Di Dpc Pkb Kota Kediri)
  12. Kiprah Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Surabaya Dalam Dunia Politik Analisis Fenomena Subordinasi
  13. Peran Pemrintah Kota Surabaya Dalam Penanganan Anak Korban Trafficking
  14. Konflik Kepentingan Daerah: Studi Kasus Sengketa Perebutan Gunung Kelud Antara Pemerintah Kabupaten Kediri Dan Pemerintah Kabupaten Blitar
  15. Interaksi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Implementasi Program Penanggulangan Gizi Buruk Di Kota Surabaya: Kajian Biopolitik
  16. Ekonomi Politik Pergulaan : Studi Tentang Regulasi Tata Niaga Gula Di Provinsi Jawa Timur
  17. Strategi Pemenangan Haryadi Suyuti – Imam Priyono Dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta 2011
  18. Mutasi Aparatur Pemerintah Dan Kepentingan Politik : Studi Kasus Kabupaten Gresik Dua Tahun Kepemimpinan Sambari-qosim
  19. Pemikiran Politik Negara Dan Agama “ahmad Syafii Maarif”
  20. Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah Dan Kejuruan)
  21. Gerakan Kaum Buruh Melawan Eksploitasi ( Studi Kasus Buruh Pabrik Wahana Lentera Raya Memperjuangkan Hak Upah Dan Kontrak Kerja )
  22. Jejaring Kekuasaan Komunitas: Studi Kasus Eksistensi Pkl Non-resmi Di Jalan Tentara Genie Pelajar
  23. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo
  24. Konflik Kepentingan Pt.kai Dengan Pemerintah Kota Dalam Kebijakan Pembangunan Jalan Layang Pasar Kembang Suarabaya Rizali Shobirin Azandi
  25. Politik Pencitraan : Madinatul Iman Sebagai Strategi Pemenangan Pasangan Imdaad – Rizal Dalam Pilkada Kota Balikpapan 2006
  26. Kesultanan Di Tengah Masyarakat Yang Pluralistik (studi Tentang Pemaknaan Masyarakat Terhadap Eksistensi Kesultanan Yogyakarta)
  27. Ekonomi Politik Pasar Musik Dan Kepentingan Kelompok Dibalik Kegagalan Konser Lady Gaga Di Indonesia 2012
  28. Pembangunan Wahana Ekspresi Pusponegoro (wep) Dan Makna Politiknya Bagi Bupati Kabupaten Gresik Sambari Halim Radianto
  29. Politik Prostitusi Kota Surabaya (studi Deskriptif: Eksistensi Dolly)

Information index.php/JIPK/tmp_tumb/JPM