UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Jurnal Politik Muda

ISSN 2302-8068

Vol. 2 / No. 1 / Published : 2013-01

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Mutasi aparatur pemerintah dan kepentingan politik : studi kasus kabupaten gresik dua tahun kepemimpinan sambari-qosim

Author :

  1. Rosi Nur Hidayati*1
  1. Mahasiswa S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga

Abstract :

ABSTRAK  Kebijakan mutasi merupakan instrumen yang penting untuk melakukan manajemen kepada pegawai negeri sipil, khususnya dalam pemerintahan daerah. Otonomi daerah pun memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola aparatur daerah, salah satunya dengan melakukan penataan SDM, dalam semangat reformasi birokrasi juga menuntut Pemda dalam memanajemen pegawai agar menjunjung tinggi kompetensi,profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan pertimbangan gaji yang sepadan. Namun, kepala daerah sebagai pejabat politik yang dipilih dari kontestasi pemilu, juga mempunyai tuntutan dari partisan untuk dapat memberikan posisi dalam pemerintahan. Sedangkan pendukung lain dari masyarakat pun menuntut pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dibutuhkan pegawai yang mempunyai kompetensi dan integritas tinggi. Dari situlah peneliti ingin mengetahui apa yang menjadi pertimbangan dilakukannya mutasi di Kabupaten Gresik, dan apakah dalam mutasi tersebut ada pertimbangan lain selain merit system, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berangkat dari rumusan tersebut peneliti mendapatkan data bahwa mutasi yang dilakukan adalah untuk reorganisasi, mengevaluasi pegawai, untuk penyegaran, mengembalikan pada bidangnya, menata pegawai yang pangkatnya lebih rendah dari bawahannya. Namun, diantara pertimbangan tersebut ada pula pertimbangan politik yakni terkait dengan hubungan patron-client dalam Pemilukada. Hal tersebut berdampak pada keputusan mutasi.   ABSTRACT  Mutation is a policy instrument that is important to do the civil servant management, particularly in local governance. Autonomous region also gives authority to the county to manage the apparatus, one of them is managing human resources, in the spirit of the bureaucracy is also demanding the local government in upholding the civil service so as to create a competence, professionalism, transparency accountability, and commensurate salary considerations. However, the head of the region as a political officials chosen from the contestation of elections, also have demands from partisan to provide position in Government. While other supporters from the community was demanding the Government more responsive to the needs of the community, so that employes who have the required competence and high integrity.  From there, the researchers want to find out what he did in the mutation into consideration Gresik  Regency, and whether the mutation exists in other considerations other than merit system, this study uses qualitative methods. Depart from draft of the researchers get data that mutations executed is reorganization. However, among the proposal there is also a political consideration namely related to relationships patron-client in general election. It affect the decision mutation.     

Keyword :

mutation, , politicization of bureaucracy, , management of employment, patronage system.,


References :

Azhari,(2011) Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia (Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi di Indonesia dan Malaysia) Yogyakarta : Pustaka Belajar

Harrison, Lisa.,(2007) Metodologi Penelitian Politik. Jakarta Jakarta : Kencana

Peters, B. Guy.,(1989) “The Politics of Bureaucracy (Third Edition)” New York : Longman Inc





Archive Article

Cover Media Content

Volume : 2 / No. : 1 / Pub. : 2013-01
  1. Political Risk Pengaruhnya Keputusan Penanaman Modal Asing Di Jawa Timur
  2. Pelembagaan Partai Politik (studi Kasus: Proses Rekrutmen Calon Anggota Dprd Partai Demokrat Di Kota Surabaya Tahun 2009)
  3. Politik Ekonomi Generasi Muda Implementasi Kebijakan Gerakan Kewirausahaan Nasional Di Jawa Timur
  4. Warga Menggugat: Studi Kasus Gerakan Forum Komunikasi Warga Suci (fkws) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
  5. Bentuk Penananganan Kekerasan Perempuan Oleh Pemerintah Dan Relasinya Dengan P2tp2a Di Kabupaten Sidoarjo
  6. Csr Dalam Bingkai Neoliberalisme : Studi Kasus Perusahaan Job-ppej Di Desa Campurejo Kabupaten Bojonegoro
  7. Patronase Dalam Pencalonan Kepala Daerah (studi Kasus Patronase Pencalonan Ra. Imam – Din Zein Dalam Pilkada Bangkalan 2012)
  8. Peran Dpc Fkui Sbsi Dalam Memperjuangkan Hak Buruh Di Pt. Asian Profile Indosteel Surabaya Tahun 2011
  9. Opini Kiyai Madura : Rencana Pemekaran Wilayah Madura Menjadi Provinsi
  10. Gurita Neoliberalisme: Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Di Kota Surabaya
  11. Konflik Di Dpp Pkb (studi Tentang Ada Tidaknya Dampak Konflik Di Dpc Pkb Kota Kediri)
  12. Kiprah Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Surabaya Dalam Dunia Politik Analisis Fenomena Subordinasi
  13. Peran Pemrintah Kota Surabaya Dalam Penanganan Anak Korban Trafficking
  14. Konflik Kepentingan Daerah: Studi Kasus Sengketa Perebutan Gunung Kelud Antara Pemerintah Kabupaten Kediri Dan Pemerintah Kabupaten Blitar
  15. Interaksi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Implementasi Program Penanggulangan Gizi Buruk Di Kota Surabaya: Kajian Biopolitik
  16. Ekonomi Politik Pergulaan : Studi Tentang Regulasi Tata Niaga Gula Di Provinsi Jawa Timur
  17. Strategi Pemenangan Haryadi Suyuti – Imam Priyono Dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta 2011
  18. Mutasi Aparatur Pemerintah Dan Kepentingan Politik : Studi Kasus Kabupaten Gresik Dua Tahun Kepemimpinan Sambari-qosim
  19. Pemikiran Politik Negara Dan Agama “ahmad Syafii Maarif”
  20. Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah Dan Kejuruan)
  21. Gerakan Kaum Buruh Melawan Eksploitasi ( Studi Kasus Buruh Pabrik Wahana Lentera Raya Memperjuangkan Hak Upah Dan Kontrak Kerja )
  22. Jejaring Kekuasaan Komunitas: Studi Kasus Eksistensi Pkl Non-resmi Di Jalan Tentara Genie Pelajar
  23. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo
  24. Konflik Kepentingan Pt.kai Dengan Pemerintah Kota Dalam Kebijakan Pembangunan Jalan Layang Pasar Kembang Suarabaya Rizali Shobirin Azandi
  25. Politik Pencitraan : Madinatul Iman Sebagai Strategi Pemenangan Pasangan Imdaad – Rizal Dalam Pilkada Kota Balikpapan 2006
  26. Kesultanan Di Tengah Masyarakat Yang Pluralistik (studi Tentang Pemaknaan Masyarakat Terhadap Eksistensi Kesultanan Yogyakarta)
  27. Ekonomi Politik Pasar Musik Dan Kepentingan Kelompok Dibalik Kegagalan Konser Lady Gaga Di Indonesia 2012
  28. Pembangunan Wahana Ekspresi Pusponegoro (wep) Dan Makna Politiknya Bagi Bupati Kabupaten Gresik Sambari Halim Radianto
  29. Politik Prostitusi Kota Surabaya (studi Deskriptif: Eksistensi Dolly)

Information index.php/JIPK/tmp_tumb/JPM