UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Jurnal Politik Muda

ISSN 2302-8068

Vol. 5 / No. 1 / Published : 2016-01

Order : 11, and page :115 - 125

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Dinamika internal legislatif dalam proses kebijakan jasmas di kota surabaya

Author :

  1. Yufandina Arsanti *1
  1. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract :

ABSTRAK Alokasi Kebijakan Jasmas yang diambil dari APBD Kota Surabaya diperuntukkan kepada masyarakat dengan syarat pengajuan proposal bantuan sesuai ketentuanPemerintah Kota. Tetapi dalam proses kebijakannya, ada dinamika internal legislatif ditemui yaitu alokasi dana Jasmas selalu naiktiap tahun, perbedaan perolehan dana Jasmas berbeda dikarenakan faktor jabatan dan tanggung jawab, dan perubahan aturan lama dengan aturan baru bahwa penerima dana Jasmas harus mempunyai legalitas badan hukum. Penelitian ini melihat pada bagaimana proses dan peran aktor dalam konteks proses Kebijakan Jasmas di Kota Surabaya dengan menggunakan metode deskriptif. Metode Deskriptif ini digunakan untuk menganalisis temuan data berupa pengaruh elitis formal dan informal proses kebijakan Jasmas. Hasil penelitian ini pertama, jaringan yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan secara inheren adalah proses politik. Kedua, konteks kebijakan Jasmas di Surabaya ini merupakan suatu hasil proses interaksi elitis dari beberapa kelompok masyarakat dengan jejaring sosial internal Dewan. Ketiga, perolehan dana Jasmas dipengaruhi oleh relasi dan prioritas antar aktor didalamnya.   Kata kunci:Jasmas, Jaringan Kebijakan, Pembangunan.     ABSTRACT The allocation of Jasmas policy which taken from Surabaya City budget is dedicated to the public with the requisite proposals for assistance in accordance with the City Government. But in the process of policy, there are the internal dynamics of the legislature found that the allocation of funds Jasmas always go up each year, the difference in Jasmas proceeds due to factors different positions and responsibilities, and changes the old rules with new rules that the recipient of Jasmas must have a legal entity. This study is analyze how the process and the role of actors in the context of the policy Jasmas process in Surabaya by using descriptive method. Descriptive method is used to analyze the data in the form of formal and informal elitist which is influence Jasmas policy processes. The first results of this study are;  there are a network interconnected with one another and are inherently is political process. Secondly, the policy context in Surabaya Jasmas is a result of interaction elitist process of community groups with an internal social networking council. Third, the acquirement of Jasmas is influenced by the relationship between actors and priorities in there.   Key words: Jasmas, Policy System, Developement.    

Keyword :

Jasmas, , Jaringan Kebijakan, Pembangunan,


References :

Anggarini, Yunita dan Hendra Puranto. ,(2010) Anggaran Berbasis Kinerja : Penyusunan APBD Secara Komprehensif. - : UPP STIM YKPN.

Harisson, Lisa. ,(2007) Metodologi Penelitian Politik. - : Kencana.

Prasetyo, Budi.,(2007) Politik Kebijakan: Proses Politik Dalam Arena Kebijakan. - : Lutfansah Mediatama dan Departemen Politik Unair.





Archive Article

Cover Media Content

Volume : 5 / No. : 1 / Pub. : 2016-01
  1. Konflik Kepetingan Desa Adat Dalam Pemekaran Desa Pakraman Di Kabupaten Buleleng Bali
  2. Hegemoni Dan Kontra Hegemoni: Praktek Kekuasaan Sistem Ketenagakerjaan Dalam Industri Franchise Makanan Cepat Saji (fast Food) Di Kota Surabaya
  3. Komunikasi Politik Antara Calon Legislatif Pkb Dan Warga Nahdliyin Dalam Pemilihan Umum 2014: Studi Pada Dapil 1 Jawa Timur (surabaya-sidoarjo)
  4. Strategi Pemenangan Jokowi-jk Di Kabupaten Mojokerto Pada Pemilihan Presiden 2014 Studi Pada Relawan Gerakan Rakyat Pendukung Jokowi-jk Kabupaten Mojokerto
  5. Pola-pola Gerakan Komunitas Save Street Child Surabaya Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan Anak Marginal Di Surabaya
  6. Politik Ruang Dan Media Reklame Studi Tentang Usaha Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Menciptakan Tata Kota Dan Reklame Yang Baik Di Kota Sidoarjo
  7. Faktor-faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan Minapolitan Dalam Menyejahterakan Nelayan Di Kota Medan
  8. Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kota Surabaya (studi Deskriptif Tentang Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Percepatan Pembangunan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional)
  9. Implementasi Kebijakan : (implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (perda) No. 23 Tahun 2011 Kabupaten Bojonegoro Tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Eksplorasi Dan Ekploitasi Serta Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi Di Perusahaan Exxonmobil Cepu Limited (emcl)
  10. Kaderisasi Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (hti) Pada Kalangan Mahasiswa Di Kampus Universitas Airlangga (unair)
  11. Dinamika Internal Legislatif Dalam Proses Kebijakan Jasmas Di Kota Surabaya
  12. Marketing Politik Fahira Idris Dalam Pencalonan Sebagai Dewan Perwakilan Daerah Dki Jakarta Periode 2014-2019