UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Jurnal Politik Muda

ISSN 2302-8068

Vol. 7 / No. 3 / Published : 2019-11

Order : 8, and page :93 - 107

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dpd partai golkar kota surabaya terhadap pengelolaan bantuan keuangan partai politik

Author :

  1. Oka Counstanta Natasyah*1
  1. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract :

Penelitian ini membahas tentang pengalokasian dana yang berasal dari pemerintah yaitu bantuan keuangan politik, apakah laporan keuangan bantuan keuangan politik dipublikasi atau hanya sebagai pelengkap administrasi yang pengalokasian anggarannya cenderung tertutup. Dalam penelitian menggunakan menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara secara mendalam dan teknis penulisan analitif deskriptif. Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang baik sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan. Prinsip akuntabilitas dan transparansi telah diatur dalam konstitusi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2018 dan Permendagri No. 36 Tahun 2018. Pengelolaan keuangan Partai Golkar Pusat dengan di daerah sangat berbeda. Apabila di pusat cenderung terbuka dalam hal laporan keuangan namun ini sangat berbeda melihat laporan keuangan yang ada di DPD Partai Golkar Kota Surabaya yang cenderung tertutup. Tertutupnya akses terhadap laporan keuangan DPD Partai Golkar Kota Surabaya sangat memengaruhi dalam hal fungsi partai politik yaitu pelembagaan partai. Pengalokasian terhadap dana yang berasal dari pemerintah tidak terinci terhadap sub-sub pengeluarannya. Keterbatasan pemahaman tentang standar pembukuan keuangan partai politik sangat mungkin menjadi alasan dibalik itu.

Keyword :

keuangan partai politik, partai politik, konstitusi,


References :

Arliman, Laurensius,(2016) Keterbukaan Keuangan Partai Politik Terhadap Pratik Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Volume 4 (02). Hlm: 225-240 : Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

Herbert E. Alexander (ed.),(1989) Comparative Political Finance in the 1980s -- : Cambridge, UK; Cambridge University Press

Pinilih, Sekar Anggun Gading,(2014) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik Volume 29 (01). Hlm: 69-81 : Jurnal Mimbar Hukum

Simarmata, Markus H,(2018) Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik dan Kampanye Pemilihan Umum Vol .15 (01). Hlm: 21-36 : Jurnal Legilasi Indonesia





Archive Article

Cover Media Content

Volume : 7 / No. : 3 / Pub. : 2019-11
  1. Polemik Ketenagakerjaan Dan Perlindungan Terhadap Mitra Transportasi Berbasis Daring Di Kota Surabaya
  2. Gerakan Penolakan Terhadap Kuningisasi Di Kabupaten Jombang
  3. Gerakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur Dalam Penolakan Penambangan Pasir Nambangan Kota Surabaya
  4. Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Pengaturan Transportasi Publik Kota Surabaya: Studi Perkotaan Program “suroboyo Bus”
  5. Komitmen Partai Kebangkitan Bangsa Sebagai Partai Hijau: Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Cabang Kota Surabaya
  6. Kepemimpinan Politik : Peran Walikota Dalam Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Kota Bontang
  7. Strategi Pemenangan Calon Legislatif Terpilih Yang Berlatar Belakang Pengusaha Dalam Pemilihah Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Sidoarjo
  8. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dpd Partai Golkar Kota Surabaya Terhadap Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik
  9. Relasi Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (bpd) Dalam Implementasi Dana Desa Di Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo
  10. Kemajuan Teknologi E-commerce Dan Peran Pemerintah Dalam Ekosistem E- Commerce Kota Surabaya

Information index.php/JIPK/tmp_tumb/images/JPM