Catalog :




Detail Article

Jurnal Analisis Hubungan Internasional

ISSN 2302-8777

Vol. 1 / No. 1 / Published : 2012-12

TOC : 16, and page :251 - 270

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Signifikansi lombok treaty terhadap kerjasama pertahanan indonesia-australia

Author :

  1. RETNO AYU DEBORA MARSAULINA*1
  1. -

Abstract :

Pada 13 November 2006, Indonesia dan Australia menandatangani sebuah perjanjian keamanan Lombok Treaty, yang kemudian diratifikasi pada tahun 2007. Perjanjian tersebut meliputi 21 kerjasama keamanan yang terangkum dalam 10 bidang, yaitu kerjasama bidang pertahanan, penegakan hukum, anti-terorisme, kerjasama intelijen, keamanan maritim, keselamatan dan penerbangan, pencegahan perluasan (non-proliferasi) senjata pemusnah masal, kerjasama tanggap darurat, organinasi multilateral, dan peningkatan saling pengertian dan saling kontak antar-masyarakat dan antar-perseorangan. Terbentuknya Lombok Treaty didasarkan pada pengalaman kedua negara dalam menjalin hubungan bilateral. Dari pengalaman-pengalaman tersebutlah tersusun pasal-pasal yang mengatur hubungan kerjasama keduanya. Prinsip-prinsip dalam Lombok Treaty telah menjadi prinsip kerjasama bagi Indonesia dan Australia.Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan signifikansi Lombok treaty terhadap kerjasama pertahanan Indonesia-Australia. Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat adalah teori Liberalisme Institusional yang digunakan untuk menjelaskan terbentuknya Lombok treaty. Sedangkan untuk menjelaskan rumusan masalah, menggunakan konsep perjanjian internasional, common security, dan cooperative security. Perjanjian internasional menjelaskan bahwa Lombok Treaty signifikan bagi kerjasama pertahanan Indonesia-Australia karena perjanjian tersebut merupakan kerangka yang mengatur aktivitas kerjasama pertahanan Indonesia-Australia. Adanya kerangka kerjasama yang jelas mampu meningkatkan kerjasama pertahanan kedua negara dalam menghadapi isu-isu keamanan, baik tradisional maupun non-tradisional. Common security menjelaskan tentang konsep kerjasama pertahanan yang didasarkan pada prinsip non-provokatif. Sedangkan cooperative security menjelaskan tentang isu keamanan saat ini tidak hanya menyangkut militer, melainkan juga menyangkut isu-isu keamanan non-tradisional, sehingga diperlukan kerjasama untuk mengatasinya.Hipotesis penelitian ini adalah Lombok Treaty menjadi signifikan bagi kerjasama pertahanan Indonesia-Australia terlihat dengan diratifikasinya perjanjian tersebut serta dengan adanya pasal-pasal di dalam perjanjian tersebut yang memberikan kerangka kerjasama bagi kedua negara, sehingga mampu meningkatkan kerjasama kedua negara dalam menghadapi isu-isu keamanan, baik isu keamanan tradisional maupun non-tradisional. Selain itu, Lombok Treaty membuat kerjasama pertahanan Indonesia-Australia menjadi komprehensif dengan dilakukannya dialog bilateral yang rutin dan latihan militer bersama.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Lombok Treaty signifikan bagi kerjasama pertahanan Indonesia-Australia terlihat dengan diratifikasinya perjanjian tersebut serta pasal-pasal di dalam perjanjian tersebut. Selain itu terlihat pula dari kegiatan-kegiatan kerjasama pertahanan kedua negara.

Keyword :

kerjasama pertahanan, perjanjian internasional, ratifikasi, keamanan tradisonal dan non tradisional, dialog bilateral,


References :

  1. Djalal Hasjim, (1997). Politik Luar Negeri Indonesia dalam Dasawarsa 1990. Jakarta : CSIS
  2. Ahmad Jainuri, (2003). Terorisme dan Fundamentalisme Agama; Sebuah Tafsir Sosial. Malang : Bayumedia Publishing


   


Archive Article

Cover Media Content

Volume : 1 / No. : 1 / Pub. : 2012-12
  1. Efektivitas peran unmee dalam menyelesaikan konflik ethiopia-eritrea tahun 2000-2008
  2. Pengaruh sadc fta terhadap dominasi ekonomi afrika selatan di negara sadc tahun 2000-2010
  3. Efektivitas diaspora falun gong dalam membentuk opini global
  4. Kebijakan cina terhadap proyek clean development mechanism di sektor energi terbarukan: kasus huitengxile wind farm
  5. Penolakan australia untuk melakukan intervensi militer terhadap kudeta di fiji kasus: kudeta di fiji pada tahun 2006
  6. Mediasi indonesia dalam konflik perbatasan thailand dan kamboja pada tahun 2011
  7. Kepentingan ethiopia di balik intervensi militer dan kemundurannya di somalia tahun 2006 - 2009
  8. Kepentingan perancis atas masalah non-preference immigration : kasus penggusuran etnis roma tahun 2010
  9. Alasan dilakukannya merger oleh british airways dan iberia di tahun 2010
  10. Faktor-faktor penghambat kinerja end child prostitution, child pornography and trafficking of children for sexual purposes (ecpat) dalam mengatasi perdagangan seks anak studi kasus: pariwisata seks anak di thailand tahun 2007-2009
  11. Hubungan kerjasama sister city surabaya-varna
  12. Penyebab kegagalan negosiasi pertanian, jasa, dan nonagriculture market access (nama) dalam doha round tahun 2001-2006
  13. Strategi israel dalam interaksi air lintas batas di daerah aliran sungai yordan
  14. Alasan perubahan sikap china terhadap masalah nuklir iran tahun 2010
  15. Strategi nicolas sarkozy mendapatkan dukungan opini publik prancis terkait kebijakan reintegrasi prancis dalam nato
  16. Signifikansi lombok treaty terhadap kerjasama pertahanan indonesia-australia
  17. Gerakan islam politik ikhwanul muslimin di timur tengah pasca keruntuhan turki utsmani
  18. Analisis atas alasan venezuela tahun 2007 menjadi mediator penyelesaian konflik kolombia dan farc
  19. Globalisasi dan tingkat kesejahteraan: peran negara pasca krisis finansial global tahun 2008
  20. A different miracle: faktor pembeda kemampuan bric dan nic dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada krisis ekonomi 2008
  21. Pengaruh idiosinkretik barack obama terhadap perubahan kebijakan luar negeri amerika serikat atas mesir terkait krisis politik mesir 2011