AntroUnairDotNet
ISSN 2303-3053
Vol. 4 / No. 1 / Published : 2015-01
Order : 1, and page :1 - 21
Related with : Scholar Yahoo! Bing
Original Article :
Sengketa antara pedagang kaki lima, warga dan satpol pp (studi kasus sengketa keberadaan pedagang kaki lima di jalan gresikkan-ploso-bronggalan)
Author :
- Eryk Prasetyo*1
- Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Abstract :
ABSTRAK Pedagang kaki lima yang dapat disingkat menjadi PKL dapat kita jumpai di pinggiran jalan Kota Surabaya. Para PKL ini pada umumnya berjualan menggunakan tempat-tempat yang secara fungsinya tidak digunakan sebagai tempat berjualan. Para pedagang kaki lima ini biasanya memanfaatkan fasilitas umum seperti trotoar, badan jalan, taman, sebagai tempat berjualan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kasus sengketa (trouble case method) yang diutarakan Hoebel (1983) dalam Irianto, 2005:27-28). Metode kasus sengketa digunakan untuk memperoleh informasi serta menganalisis mengenai hukum yang senyatanya dianut oleh masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini dapat diketahui dari tahap-tahap sengketa serta bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang ditempuh masing-masing pihak yang bersengketa yaitu tahap pra konflik yang dimulai dari keresahan warga karena keberadaan PKL di wilayah Jalan Gresikkan-Ploso-Bronggalan dan berlanjut ke tahap konflik ketika warga melapor kepada Satpol PP tentang keberadaan PKL yang dianggap menggangu kebersihan dan ketertiban lingkungan setempat. Warga meminta kepada Satpol PP Kecamatan Tambaksari agar PKL di wilayah tersebut ditertibkan sehingga kasus ini pun masuk dalam tahap sengketa. Menanggapi laporan tersebut Satpol PP Kecamatan Tambaksari menindaklanjuti laporan warga dengan cara melakukan penertiban PKL di jalan Bronggalan-Gresikkan-Ploso. Menanggapi tindakan penertiban tersebut para PKL di berkeinginan untuk tetap bertahan sehingga terjadi proses negosiasi antara PKL dan Satpol PP yang menghasilkan beberapa kesepakatan. Kesepakatan yang dihasilkan adalah aturan tentang tempat berjualan,waktu operasional PKL dan kebersihan lingkungan namun tidak semua kesepakatan tersebut ditaati PKL. Penyelesaian yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL yang melanggar kesepakatan tersebut dilakukan dengan cara paksaan sedangkan penyelesaian sengketa yang dilakukan PKL yang melanggar kesepakatan adalah menghindar dari Satpol PP. Budaya hukum yang terbentuk dapat dilihat dari substansi hukum yaitu Peraturan daerah no 17 tahun 2003 hanya sebatas aturan yang dibuat namun tidak diterapkan sepenuhnya oleh struktur hukum yaitu satpol PP dalam mengangani penertiban PKL di wilayah tersebut . Para pedagang kaki lima di kawasan jalan Gresikkan-Bronggalan-Ploso tidak mentaati aturan perda tersebut karena merasa lahan fasilitas umum yang mereka gunakan untuk berjualan bukan milik siapapun sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tempat berjualan yang bebas dari uang sewa. Kata kunci: budaya hukum dan penyelesaian sengketa. ABSTRACT Vendors who can be shortened to street vendors can be encountered on the outskirts of the city of Surabaya. The street vendors selling generally use places that function is not used as a selling point. The street vendors usually use public facilities such as sidewalks, road, park, as a place to sell. The method used in this research is the method of dispute (trouble case method) expressed Hoebel (1983) in irianto, 2005: 27-28). The method used to obtain disputes and analyze information about the actual law adopted by the community. The method used to obtain disputes and analyze information about the actual law adopted by the community. The conclusion of this study can be seen from the steps of the dispute and the forms of dispute resolution taken by each party to the dispute that is pre-conflict stage which starts from unrest citizens due to the presence of street vendors in the area of road-Ploso Gresikkan-Bronggalan and continues to stage the conflict when citizens report to the municipal police of the existence of street vendors who considered disturbing the cleanliness and order of the local environment. Residents asked the municipal police of Tambaksari District that street vendors in the area to be disciplined so that this case was included in the dispute stage. Responding to the report Tambaksari District municipal police to follow up reports of a way to curb street vendors in the street Bronggalan-Gresikkan-Ploso. In response to the enforcement action of the street vendors want to survive so that a process of negotiation between vendors and municipal police that resulted in several agreements. The resulting agreement is a rule about selling the place, time of vendor’s operational and environmental hygiene but not all of the agreements adhered to street vendors. Settlement conducted municipal police against street vendors who violate the agreement made by coercion while street vendors dispute resolution conducted in violation of the agreement is to escape from the municipal police. Legal culture that is formed can be seen from the substance of the law that area Regulation No. 17 of 2003 was limited to rules made but not fully implemented by the legal structure that municipal police handle the PP in control of street vendors in the region. The vendors in the street Gresikkan-Bronggalan-Ploso not obey the rules of these regulations because the land was public facilities they use to sell does not belong to anyone so it can be used as a place to do that is free of rent. Keywords: legal culture and dispute resolution.
Keyword :
budaya hukum, penyelesaian sengketa,
References :
Bachtiar, Harsja W.,(1997) Pengantar Antropologi Hukum Vol.IV/No.1/Pebruari 2015, hal 21 : PT Citra Aditya Bakti
Irianto, Sulistyowati ,(2005) Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum “Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Proses Penyelesaian Sengketa. Vol.IV/No.1/Pebruari 2015, hal 21 : Yayasan Obor Indonesia
Moleong, L. J. (1990). Metode Penelitian Kuliatatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Spradley, James P.,(1997) MetodeEtnografi Vol.IV/No.1/Pebruari 2015, hal 21 : Tiara Wacana Yogya
Archive Article
Cover Media | Content |
---|---|
![]() Volume : 4 / No. : 1 / Pub. : 2015-01 |
|