UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Jurnal Politik Muda

ISSN 2302-8068

Vol. 6 / No. 1 / Published : 2017-01

Order : 8, and page :58 - 66

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Perwakilan dan pembuatan keputusan politik anggota dprd kabupaten pasuruan dalam pembangunan infrastruktur di wilayah timur kabupaten pasuruan

Author :

  1. Duriati Asmawati*1
  1. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract :

Pembangunan prasarana dasar dalam bentuk ketersediaan infrastruktur merupakan tugas dan kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan dasar yang ditujukan untuk menunjang roda kehidupan masyarakat. Namun, ketimpangan pembangunan akan membawa dampak buruk dengan munculnya disparitas daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran atau pengaruh DPRD terhadap proses pembuatan keputusan terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pasuruan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data primer diambil dengan teknik wawancara mendalam dengan pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten Pasuruan. Sedangkan data sekunder diambil dari berbagai literatur dan dokumen dari pemerintah setempat. Temuan dari penelitian ini menunjukkan kurang kuatnya anggota legislatif di Kabupaten Pasuruan untuk menembus akses kebijakan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di wilayah timur Kabupaten Pasuruan. Dengan kata lain, banyak aktor politik yang berasal dari wilayah Timur namun masih belum dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan fasilitas dan pembangunan kesejahteraan terutama infrastruktur di wilayah tersebut sehingga permasalahan disparitas antar wilayah akan selalu menjadi pekerjaan rumah bagi para anggota dewan. ABSTRACT Public facilities construction in the form of infrastructure availability are government’s duties and obligations for providing basic services for societies’ daily life. However, development inequality will bring negative effect with the emergence of regional disparities. This study aims to determine the role of legislative or their impact in the decision making process regarding infrastructure development in Pasuruan. The methods used in this research is qualitative research by conducting interview and analyzing secondary documents. Primary data were taken by interview with the executive and legislative governments in Pasuruan. On the other hand, the secondary data were taken from some literatures and local government’s document. The finding of research found that legislative member are not strong enough to penetrate political access in implementing the development of infrastructure in east Pasuruan. In other words, lot of east Pasuruan political actor could not reach their goal for improving public facilities and infrastructure in east Pasuruan. Hence, the problem of regional disparities will always be a home work for legislator in Pasuruan.

Keyword :

Pembuatan Keputusan, Perwakilan, Disparitas Antar Wilayah, Pembangunan Infrastruktur, Interaksi Aktor Politik,


References :

Abdul Wahab, Solichin,(2014) Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik - : Bumi Aksara

Agustino, Leo,(2008) Dasar-dasar Kebijakan Publik - : Alfabeta

Budiardjo, Miriam,(2010) Dasar-Dasar Ilmu Politik - : PT. Gramedia Pustaka Utama

Madani, Muchlis,(2011) Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik - : Graha Ilmu

Sjafrizal,(2012) Ekonomi Wilayah dan Perkotaan - : Rajagrafindo





Archive Article

Cover Media Content

Volume : 6 / No. : 1 / Pub. : 2017-01
  1. Strategi Rekrutmen Partai Gerindra Dalam Kaderisasi Pemuda Di Kota Surabaya
  2. Kontestasi Pilkada Dki Jakarta Tahun 2017: Studi Tentang Jejaring Mobilisasi Politik Pencalonan Ahok Djarot
  3. Pertumbuhan Kota: Studi Kasus Interaksi Kepentingan Antara Pengusaha Dengan Pemerintah Dalam Pembangunan Hotel Di Surabaya
  4. Jaringan Politik Dalam Pilwali Surabaya Tahun 2015: Studi Peran Pemuda Pis Dalam Mendukung Pencalonan Risma-whisnu
  5. Dampak Kenaikan Tarif Bpjs Kesehatan Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Kota Malang
  6. Gerakan Reclaiming Perubahan Tanah Kas Desa Kelurahan Lakarsantri Di Kota Surabaya
  7. Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Dalam Penetapan Upah Minimum Kota Surabaya
  8. Perwakilan Dan Pembuatan Keputusan Politik Anggota Dprd Kabupaten Pasuruan Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Wilayah Timur Kabupaten Pasuruan
  9. Pola Rekrutmen Partai Nasional Demokrat Pada Pencalonan Anggota Legislatif Tahun 2014 Kabupaten Jombang
  10. Konflik Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol Jombang-mojokerto: Studi Desa Watudakon Kabupaten Jombang
  11. Konflik Sosial Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun B3 Oleh Pabrik Pengolah Limbah B3 Pt. Pria Mojokerto

Information JPM