UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 3411

Vol. 3 / No. 1 / Published : 2015-01

Order : 6, and page :42 - 52

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Implementasi kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat (phbm) dalam rangka pelestarian hutan di kph blora

Author :

  1. Etik Wilujeng *1
  1. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract :

The forest is oneness ecosystem organic natural resources which needs to be preserved for the survival of mankind.The management of forest produce may not result in damage to the forest, for that forest ecosystem can run better if components in the forest good biotis and abiotis / environment walk with a good balance.As a function of regional autonomy era local government authorities in the field of setting policy including forestry in their regions.One of them is forest management policies with the community.One of the problems of the region must be reck is a matter of the forest.The paradigm that there is now is how woodsman not only maintained by a state but can be managed in proportional with involving various parties, including the public so public can derive a benefit from the management of forests. This research was conducted to describe the implementation of Joint forest management policy of the community in the framework of the preservation of the forest in KPH Blora. This research is a descriptive method with determination techniques generally purposive informant, the informant in the study amounted to 19 people. Data obtained from in-depth interviews, observation, as well as documentation. The process of data analysis is done by grouping and combining the data obtained, and also set a series of linkages between the data relationships. While the validity of data is tested through the triangulation of data sources so that the data presented is the data is valid. The results showed that the implementation of policy Collaborative Forest Management (CBFM) runs less than optimal where this policy has not been fully optimized in realizing the objectives of CBFM. CBFM policy implementation runs less than optimal due to the persistence of the factors that constrain the implementation of CBFM so CBFM policy can not be implemented perfectly, partly because the funds have not been given the benefit sharing for communities, community involvement and agencies involved in CBFM less, still found LMDH who do not have a productive business, security threats such as forest fires and illegal logging is still rampant, LMDH not become entrenched organization for forest villagers, from all LMDH mindset that only prioritize the assistance / sharing so LMDH less independence, lack of coordination in monitoring and mentoring activities, the implementation of CBFM is not fully supported by the local community, the District Communication Forum activities have not been able to accommodate the aspirations of the people, there is still a basic level of miscommunication LMDH/Perhutani, inadequate resources such as human resources, budget resources and facilities of forestry resources and from the Forest Service, tend to be top-down mechanisms that inhibit community in achieving outcomes.

Keyword :

Policy Implementation, Collaborative Forest Management, Forest Conservation,


References :

Awang, San A,(2003) Politik Kehutanan Masyarakat Yogyakarta : Kreasi Wacana





Archive Article

Cover Media Content

Volume : 3 / No. : 1 / Pub. : 2015-01
  1. Kinerja Unit Bidang Angkutan Dalam Trayek Dinas Perhubungan Dan Lalu Lintas Angkatan Jalan (llaj) Provinsi Jawa Timur Pada Ijin Trayek Angkutan Umum Bus Antar Kota Dalam Provinsi (akdp) Di Jawa Timur
  2. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar
  3. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Perijinan Minimarket Di Surabaya
  4. Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan Umkm Manik-manik Kaca Di Kabupaten Jombang
  5. Studi Deskriptif Efektivitas Sistem E-performance Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Pematusan Kota Surabaya
  6. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (phbm) Dalam Rangka Pelestarian Hutan Di Kph Blora
  7. Peran Dominan Pemimpin Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Dan Perikanan(p2mkp) Sumber Harapan Dalam Efektivitas Pendidikan Dan Pelatihan (studi Kasus: Peran Pemimpin Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Dan Perikanan(p2mkp) Sumber Harapan Dalam Efektivitas Pendidikan Dan Pelatihan Petani Ikan Koi Di Kabupaten Blitar
  8. Program Jaminan Kesehatan Nasional: Studi Deskriptif Tentang Faktor-faktor Yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
  9. Peran Unit Pembina Keluarga Miskin (upkm) Dalam Meningkatkan Kapasitas Keterampilan Produksi Anggota Kelompok Usaha Bersama Pada Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (rsdk) Di Kelurahan Ploso Kota Surabaya
  10. Studi Eksploratif Tentang Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Keuangan (pak) Pada Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya
  11. Dampak Kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah Terhadap Pemerataan Pendidikan Jenjang Menengah Di Kota Yogyakarta
  12. Studi Deskripsi Tentang Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Dinas Pertanian Kota Surabaya Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Sasaran Penerima Program Urban Farming Budidaya Lele Di Kelurahan Pakis
  13. Studi Deskriptif Tentang Program Disperindag Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kerajinan Tangan (handycraft) Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya
  14. Studi Evaluatif Tentang Kinerja Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang (dcktr) Dalam Pengendalian Pengawasan Tata Bangunan Pada Tahun 2013
  15. Potret Kesejahteran Sosial Ekonomi Dan Implikasinya Pada Kinerja Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya
  16. Evaluasi Implementasi Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (mplik) Di Kabupaten Malang
  17. Dampak Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kelurahan Meri Kota Mojokerto
  18. Kebijakan Manajemen Aset Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Upaya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Di Kota Surabaya
  19. Studi Eksploratif Tentang Faktor – Faktor Kegagalan Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
  20. Studi Deskriptif Tentang Efektivitas Pemberdayaan Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan Di Unit Pelaksana Teknis Dinas (uptd) Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Kota Surabaya
  21. Studi Deskriptif Implementasi Program Posyandu Lanjut Usia Di Rw Iv Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Surabaya
  22. Pengaruh Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Terhadap Kualitas Pelayanan Di Puskesmas Pacar Keling Surabaya
  23. Pengaruh Tingkat Ekspektasi Dan Kinerja Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Melalui Diskonfirmasi Sebagai Variabel Intervening (studi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya)
  24. Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota Di Kota Surabaya
  25. Studi Deskriptif Tentang Kepuasan Masyarakat Terhadap Sim Corner Di Tunjungan Plaza Surabaya
  26. Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
  27. Studi Deskriptif Tentang Manajemen Keluhan Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan Kota Surabaya
  28. Implementasi Kebijakan Pelayanan Pertanahan Indonesia Analisis Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Ri Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Larasita Di Kabupaten Bangkalan
  29. Kebijakan Pengembangan Umkm Di Kabupaten Gresik (studi Tentang Kebijakan Pengembangan Umkm Melalui Pola Kemitraan Dengan Pt Semen Indonesia Di Kabupaten Gresik)
  30. Implementasi Kebijakan Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pkl Terminal Krian Kabupaten Sidoarjo (studi Deskriptif Tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pkl Terminal Krian Kabupaten Sidoarjo)