ISSN 2302-8777
Vol. 5 / No. 1 / Published : 2016-01
Order : 1, and page :1 - 16
Related with : Scholar Yahoo! Bing
Original Article :
Chevron employment contract case and pertamina effort in national energy sovereignity
Author :
- P. Priesta Desianti *1
- Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Abstract :
Indonesia goverment implemented different concession in oil and gas since 2013, Indonesian goverment cancel agreement with Chevron on Siam Block. However in 2015, Indonesian goverment recenly released a policy about Total in Mahakam Block, which agreement expire in 2017. This reseach try to analyzed the decision have made by Indonesian goverment about that case. Based on literature reseach, the writer take an argument about different approach take by Indonesian goverment between Chevron in Siam Block, and Total in Mahakam Block because Indonesia want to strengthensovereignty in energy sector by revitalization of state-owned enterprise, Pertamina, for increase highest rank in international oil management. Revitalization have further implication by goverment give special rights for Pertamina to manage their oil block along with Pertamina capability.
Keyword :
energy sovereignity, pertamina revitalization, special rights oil block management,
References :
Cundoko Aprilianto,(2015) Faisal Basri: Bangun Storage, Cara Cepat Capai Kedaulatan Energi. : Migas Review
Archive Article
| Cover Media |
Content |
Volume : 5 / No. : 1 / Pub. : 2016-01 |
- Chevron Employment Contract Case And Pertamina Effort In National Energy Sovereignity
- Indonesia Policy Strategy On Footwear Industry Competitive Power Enhancement Against Acfta
- Pengaruh Identitas Dan Norma Terhadap Indonesia Dalam Ratifikasi Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution
- Pengaruh Greenpeace Terhadap Kebijakan Pemerintah Australia Terkait Penyelamatan Great Barrier Reef
- Pengaruh International Network Of Affiliated Port Surabaya-kochi Pada Perdagangan Indonesia-jepang
- Perjanjian Migrasi Sebagai Strategi Fiji Menghadapi Kebijakan Skillselect Australia Tahun 2009-2013
- Kebijakan Selektif Eritrea Terhadap Bantuan Luar Negeri
- Penyebab Kegagalan Mediasi Pemerintah Thailand - Masyarakat Melayu Pattani Tahun 2005-2013
- Dinamika Hubungan Mongolia Dengan Tiongkok Dan Amerika Serikat Pasca-perang Dingin
- Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang Terhadap Korea Utara Dalam Implementasi Deklarasi Pyongyang
- Strategi Konterterorisme Amerika Serikat Terhadap Isis Di Irak
- Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Dalam Konflik Suriah Tahun 2011-2014
- Perkembangan Teknologi Informasi Dan Long Distance Nationalism Diaspora Haiti Di Amerika Serikat
- Aksi Penolakan Stop Online Piracy Act (sopa), Dan Protect Ip Act (pipa), Sebuah Tinjauan Masyarakat Sipil Global
- Faktor China Dalam Perubahan Kebijakan Luar Negeri Gambia Terhadap Taiwan
- Composite Dialogue Process Dan Serangan Teroris Di Mumbai – India 2008 Dalam Hubungan Konfliktual India-pakistan
- Pengakuan Swedia Terhadap Palestina Sebagai Negara
- Keputusan Indonesia Tidak Meretaliasi Korea Selatan Dalam Kasus Anti-dumping Produk Kertas Indonesia
- Kondisi Mesir Tahun 2011 - 2012 Dan Reaksi Dunia Pasca Runtuhnya Rezim Mubarak Karena Revolusi Mesir 2011
- Efektivitas Asean Tourism Strategic Plan 20112015 Di Indonesia
- Kebijakan Migration With Dignity Sebagai Solusi Prioritas Kiribati Dalam Merespon Ancaman Sea Level Rise
- Analisis Aktivitas Skin Bleaching Di Nigeria 1960-2014
- Latar Belakang Mundurnya Kanada Dari Protokol Kyoto Tahun 2011
|
