UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Jurnal Analisis Hubungan Internasional

ISSN 2302-8777

Vol. 4 / No. 3 / Published : 2015-09

Order : 17, and page :3 - 6

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Dari ottoman ke erdogan: redefinisi sekularisme turki

Author :

  1. Mukhammad Surya Perwira*1
  2. Mukhammad Surya Perwira*2
  1. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  2. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract :

Kemenangan Recep Tayyep Erdogan sebagai Perdana Menteri Turki diprediksi oleh masyarakat Turki dan internasional akan menerapkan nilai Islam dan menggantikan nilai sekularisme dalam seluruh kebijakan domestik dan luar negeri Turki peninggalan Perdana Menteri sebelumnya, Kemal Ataturk. Prediksi tersebut muncul disebabkan oleh latar belakang Erdogan dan afiliasinya dengan Partai AKP  Dampaknya, kebijakan luar negeri Turki yang sejak era Ataturk selalu berorientasi terhadap Eropa akan bergeser terhadap Timur Tengah seperti pada era pemerintahan Ottoman. Pengajuan keanggotaan Uni Eropa oleh Turki juga diprediksi akan berhenti di tengah jalan. Kekhawatiran publik terutama kelompok sekular terhadap pemerintahan Erdogan ternyata tidak terbukti, Erdogan justru menerapkan nilai-nilai sekularisme di Turki. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif, berusaha menjelaskan bagaimana Erdogan mengimplementasikan nilai-nilai sekularisme dalam politik luar negeri Turki, terlepas dari latar belakang politik Erdogan. Dengan menganalisis konsep sekularisme dan menggunakan kerangka pemikiran konstruktivisme ditemukan bahwa identitas masyarakat Turki dan letak geografis negaranya membuat Erdogan melakukan redefinisi sekularisme dan tercermin dalam kebijakan domestik dan luar negeri Turki.

Keyword :

Erdogan, Sekularisme, Turki,


References :

Huntington, Samuel P,(1996) The Clash of CIvilizations and The Remaking of World Order - : Simon & Schuester





Archive Article

Cover Media Content

Volume : 4 / No. : 3 / Pub. : 2015-09
  1. Pengaruh Karakteristik Pemimpin Korea Selatan Terhadap Implementasi Sunshine Policy Tahun 1998-2010
  2. Pengaruh Nasionalisme Dan Perkembangan Kapabilitas Power Cina Pada Sikap Agresif Terhadap Jepang Pasca Nasionalisasi Jepang Atas Senkaku/diaoyu Tahun 2012
  3. Peran Perusahaan Militer Swasta Bagi Pemerintah Amerika Serikat Dalam Perang Irak Tahun 2003-2007
  4. Evolusi Pembentukan Komunitas Politik Dan Keamanan Asean 1991-2015
  5. Kebijakan Balancing Australia Terhadap Tiongkok Dalam Kasus ‘china Air Defense Indetification Zone’ Laut China Timur 2013
  6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terbentuknya Jalur Penyelamatan Pencari Suaka Korea Utara (asia’s Underground Railroad)
  7. Strategi Masyarakat Sipil Global Dalam Memengaruhi Posisi Tiongkok Di Pembangunan Three Gorges Dam Tahun 2000
  8. Implementasi Air Defense Identification Zone (adiz) Tiongkok Di Laut Cina Timur
  9. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Hasil Referendum Kedaulatan Kepulauan Falkland/malvinas Tahun 2013
  10. Pengaruh Sistem Politik Pris Dalam Kegagalan Coca-cola Di Kerala, India: Plachimada Anti Coca-cola Movement 2002 - 2005
  11. Intervensi Amerika Serikat Dan Tiongkok Melalui United Nations Mission In Sudan (unmis) Dalam Mendorong Partisi Sudan Selatan Dari Sudan Pada Tahun 2011
  12. Faktor-faktor Ratifikasi Protokol Palermo Oleh Pemerintah India Tahun 2011
  13. Elit Politik Australia Yang Melatarbelakangi Ide Tony Abbott Dalam Membentuk Kebijakan Operation Sovereign Borders
  14. Alasan Amerika Serikat Atas Pemberian Bantuan Pangan Pl 480 Food For Peace Di Banglades
  15. Fungsi Internet Dalam Perlawanan Zapatista Menghadapi Pemerintah Meksiko
  16. Dari Ottoman Ke Erdogan: Redefinisi Sekularisme Turki
  17. Kapitalisme Global Dalam Sepak Bola Studi Kasus: Anti Penyelenggaraan Piala Dunia Di Brazil
  18. Peran Citra Diri Nasional Terhadap Perubahan Strategi Konflik Cina Dalam Upaya Reunifikasi Dengan Taiwan
  19. Analisis Kebijakan European Commission Dalam Pemberian Bea Masuk Anti-dumping Kepada Produk Biodiesel Indonesia Di Uni Eropa
  20. Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jerman Terhadap Rusia Dalam Krisis Ukraina