UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Jurnal Politik Muda

ISSN 2302-8068

Vol. 3 / No. 2 / Published : 2014-04

Order : 7, and page :57 - 66

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Formulasi kebijakan pemerintah kabupaten probolinggo dalam pemberdayaan pelakau usaha mikro kecil dan menengah (umkm)

Author :

  1. Danu Ramdhana*1
  1. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract :

Penelitian ini mengkaji tentang formulasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam pemberdayaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui perspektif kebijakan publik. Penulis mengambil daerah penelitian UMKM di Kabupaten Probolinggo dikarenakan potensinya yang cukup potensial di Provinsi Jawa Timur. Oleh  karenanya, faktor kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo terhadap pelaku UMKM, yakni formulasi kebijakan dalam pemberdayaan pelaku UMKM, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi formulasi kebijakan tersebut, serta interaksi antar aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo akan disoroti dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan data kualitatif. Data diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait pemberdayaan pelaku UMKM dilakukan dengan menggunakan model sistem melalui pendekatan bottom up atau dengan melalui jaring aspirasi masyarakat. Hal ini, sesuai dengan teori negara kesejahteraan (welfare state) di mana pemerintah dituntut tanggung jawabnya untuk menjamin kesejahteraan warganya. Faktor pendukung dan penghambat seperti permodalan dan teknologi serta dukungan pemerintah menjadi bahan pertimbangan dalam formulasi kebijakan tersebut. Interaksi antara pemerintah kabupaten dan masyarakat serta interaksi antara pemerintah kabupaten dan DPRD pada formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo lebih mencerminkan proses interaksi dalam bentuk partisipatif dan asosiatif. Hal ini sesuai dengan teori sistem David Easton dimana dalam formulasi kebijakan terdapat interaksi yang terbuka dan dinamis antar para pembuat kebijakan dengan lingkungannya.

Keyword :

Kebijakan, , Formulasi Kebijakan, , Pemberdayaan UMKM ,


References :

Dwijowijoto, Riant Nugroho.,(2004) Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Jakarta : Elex Media Komputindo

Madani, Muhlis.,(2011) Dimensi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta : Graha Ilmu

Miles, M.B, dan Huberman, AM.,(1992) Analisis Data Kualitatif Jakarta : UI Press





Archive Article

Cover Media Content

Volume : 3 / No. : 2 / Pub. : 2014-04
  1. Kekuasaan Dan Pembangunan Di Desa Diwek Studi Kasus Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
  2. (perilaku Politik Eelit & Hubungan Kyai - Santri) Dukungan Politik Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang Terhadap Pilgub Jatim 2013
  3. Implementasi Kebijakan Beras Miskin (raskin) Di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya: Studi Deskriptif Pada Kelurahan Tanah Kalikedinding
  4. Ekonomi Politik Penyerahan Fasum Dan Fasos Oleh Pengembang Perumahan Kepada Pemerintah Kota Surabaya
  5. Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Pengentasan Kemiskinan (studi Deskriptif Di Kelurahan Tamba’an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan
  6. Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa Studi Kasus Kemerosotan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Jawa Timur
  7. Formulasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Dalam Pemberdayaan Pelakau Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (umkm)
  8. Politik Dan Internet Fungsi Internet Dalam Kampanye Pemilihan Anggota Dprd Kota Surabaya
  9. Dinamika Kontestasi Pilkades : Studi Kasus Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
  10. Politisi Perempuan Dalam Menanggapi Isu Gender Studi Kualitatif Tentang Isu Gender Dalam Bidang Pendidikan, Ketenagakerjaan, Dan Kesehatan Di Dprd Surabaya
  11. Antisemitisme Modern Dalam Pembongkaran Sinagog Surabaya: Psikologi Politik Multikulturalisme
  12. Kebijakan Transportasi Publik Dalam Perspektif Green Politics (studi Tentang Rencana Pembangunan Monorel-trem Di Surabaya)
  13. Negaranisasi Desa:studi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pacul Dan Desa Kasiman Kabupaten Bojonegoro Pasca Otonomi Daerah

Information detail_jurnal.php/JPM