Jurnal Politik Muda
ISSN 2302-8068
Vol. 7 / No. 2 / Published : 2019-11
Order : 9, and page :107 - 118
Related with : Scholar Yahoo! Bing
Original Article :
Gerakan sosial dan perubahan kebijakan : studi kasus gerakan masyarakat silo dalam pencabutan izin usaha tambang emas di jember
Author :
- Muhammad Arif Arifin*1
- Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Abstract :
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tanggal 12 April 2018 menerbitkan kebijakan berupa Surat Keputusan Menteri ESDM No 1802 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kecamatan Silo, Jember. Kebijakan ini ditolak warga setempat, melalui aksi demonstrasi. Aksi yang dinamai dengan gerakan masyarakat Silo ini terjadi tiga kali, puncaknya pada tanggal 10 Desember 2018. Aksi tersebut ditanggapi oleh Bupati Jember Faida dengan menerima perwakilan massa. Pada saat audiensi disepakati untuk membuat Forum Mahasiswa Silo (Formasi). Adapun tuntutan massa adalah agar Bupati bersikap menolak terhadap kebijakan tersebut dengan bukti secara tertulis. Bupati menerima tuntutan tersebut dan mmgajukan sidang non ligitasi. Bupati Faida menerima tuntutan masyarakat dan melayangkan nota keberatan kepada kementerian ESDM, agar kebijakan itu dicabut. Lantas pada tanggal 18 Januari 2019 akhirnya kebijakan tersebut dicabut. Majelis Hakim memutuskan bahwa kebijakan kemeterian ESDM ini tidak sesuai dengan prosedur. Penelitian ini menggunakan perspektif gerakan sosial, dengan rumusan masalah tentang bagaimana gerakan masyarakat Silo ini mampu mengubah kebijakan, dan apa motif politik ekonomi setiap aktor terkait. Hal ini Sebagaimana teori Tarrow dan Meyer, bahwa setiap aktor dalam gerakan memiliki kepentingan subyektif masing-masing. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kualitatif dan analisis deskriptif. Metode kuantitatif dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara. Dibandingkan gerakan masyarakat yang bergerak di isu lingkungan dan tambang lainnya, gerakan ini berhasil. Kesimpulan penelitian ini adalah gerakan ini berhasil karena empat hal. Pertama, solidaritas masyarakat kuat karena motif ekonomi dan penguasaan lahan. Kedua, Bupati mendukung masyarakat untuk kepentingan dipilih kembali. Ketiga, kebijakan ini berhasil dicabut karena memang tidak sesuai prosedur
Keyword :
gerakan sosial, perubahan kebijakan, kepentingan elektoral, mobilisasi sumber daya,
References :
Meyer, David ,(2002) Social Movement and Public Policy: eggs, chicken and theory, paper prepared for the workshop Social Movement 11-13 Januari : Public Policy and Democracy, University of California, Irvine
Archive Article
Cover Media | Content |
---|---|
![]() Volume : 7 / No. : 2 / Pub. : 2019-11 |
|