UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Jurnal Politik Muda

ISSN 2302-8068

Vol. 2 / No. 1 / Published : 2013-01

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Peran pemrintah kota surabaya dalam penanganan anak korban trafficking

Author :

  1. Merdina Kusumastuti*1
  1. Mahasiswa S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga

Abstract :

Abstrak Pemerintah kota Surabaya berperan penuh dalam penanganan anak korban trafficking. Pemerintah melakukan kegiatan rehabilitasi dengan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan bagi korban. Usaha penanganan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk implementasi dari perda perlindungan anak yang ada. Peran yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dalam penanganan anak korban trafficking merupakan salah satu bentuk perhatian dari pemerintah terhadap nasib anak korban trafficking. Pemerintah memegang kendali penuh dalam penanganan anak korban trafficking dalam bentuk perlindungan dan pemberdayaan. Peran pemerintah kota dalam menangani anak korban trafficking terwujud dalam berbagai program yang langsung dibuat oleh pemerintah khususnya walikota. Pemerintah juga berinteraksi dengan lembaga lainnya dan masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap program yang dijalankan.  Kontribusi keterlibatan pemerintah dalam program sangat besar. Seluruh elemen pemerintah kota mulai dari atas hingga bawah ikut turun tangan dalam penanganan anak korban trafficking. Peran aktif pemerintah kota Surabaya membuat implementasi program yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan tujuan.   Abstract Surabaya city government into full play in the treatment of child victims of trafficking. Government to conduct rehabilitation programs for the protection and empowerment of victims. The response effort by the government is a form of implementation of existing child protection regulations. The role performed by the Surabaya city government in the handling of child victims of trafficking is a form of government attention to the plight of child victims of trafficking. The government in full control in the handling of child victims of trafficking in the form of protection and empowerment. The role of city government in dealing with child victims of trafficking manifested in a variety of programs that directly created by the government, especially the mayor. The government also interact with other agencies and the community in providing support for programs. Contribution of government involvement in the program is huge. All elements of the city government from top to bottom lent a hand in the handling of child victims of trafficking. Surabaya city government's active role to make the implementation of the programs can be run in accordance with the objectives.

Keyword :

Role of City Government, ChildrenVictims, Trafficking,


References :

Horrison, Lisa.,(2007) Metodologi Penelitian Politik. Jakarta : Kencana Pernada Media Group

Keller, Suzanne.,(1984) Penguasa dan Kelompok Elite Jakarta : CV. Rajawali

Marsh, David dan Gerry Stoker.,(2011) Teori Dan Metode dalam Ilmu Politik Bandung : Nusa Media





Archive Article

Cover Media Content

Volume : 2 / No. : 1 / Pub. : 2013-01
  1. Political Risk Pengaruhnya Keputusan Penanaman Modal Asing Di Jawa Timur
  2. Pelembagaan Partai Politik (studi Kasus: Proses Rekrutmen Calon Anggota Dprd Partai Demokrat Di Kota Surabaya Tahun 2009)
  3. Politik Ekonomi Generasi Muda Implementasi Kebijakan Gerakan Kewirausahaan Nasional Di Jawa Timur
  4. Warga Menggugat: Studi Kasus Gerakan Forum Komunikasi Warga Suci (fkws) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
  5. Bentuk Penananganan Kekerasan Perempuan Oleh Pemerintah Dan Relasinya Dengan P2tp2a Di Kabupaten Sidoarjo
  6. Csr Dalam Bingkai Neoliberalisme : Studi Kasus Perusahaan Job-ppej Di Desa Campurejo Kabupaten Bojonegoro
  7. Patronase Dalam Pencalonan Kepala Daerah (studi Kasus Patronase Pencalonan Ra. Imam – Din Zein Dalam Pilkada Bangkalan 2012)
  8. Peran Dpc Fkui Sbsi Dalam Memperjuangkan Hak Buruh Di Pt. Asian Profile Indosteel Surabaya Tahun 2011
  9. Opini Kiyai Madura : Rencana Pemekaran Wilayah Madura Menjadi Provinsi
  10. Gurita Neoliberalisme: Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Di Kota Surabaya
  11. Konflik Di Dpp Pkb (studi Tentang Ada Tidaknya Dampak Konflik Di Dpc Pkb Kota Kediri)
  12. Kiprah Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Surabaya Dalam Dunia Politik Analisis Fenomena Subordinasi
  13. Peran Pemrintah Kota Surabaya Dalam Penanganan Anak Korban Trafficking
  14. Konflik Kepentingan Daerah: Studi Kasus Sengketa Perebutan Gunung Kelud Antara Pemerintah Kabupaten Kediri Dan Pemerintah Kabupaten Blitar
  15. Interaksi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Implementasi Program Penanggulangan Gizi Buruk Di Kota Surabaya: Kajian Biopolitik
  16. Ekonomi Politik Pergulaan : Studi Tentang Regulasi Tata Niaga Gula Di Provinsi Jawa Timur
  17. Strategi Pemenangan Haryadi Suyuti – Imam Priyono Dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta 2011
  18. Mutasi Aparatur Pemerintah Dan Kepentingan Politik : Studi Kasus Kabupaten Gresik Dua Tahun Kepemimpinan Sambari-qosim
  19. Pemikiran Politik Negara Dan Agama “ahmad Syafii Maarif”
  20. Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah Dan Kejuruan)
  21. Gerakan Kaum Buruh Melawan Eksploitasi ( Studi Kasus Buruh Pabrik Wahana Lentera Raya Memperjuangkan Hak Upah Dan Kontrak Kerja )
  22. Jejaring Kekuasaan Komunitas: Studi Kasus Eksistensi Pkl Non-resmi Di Jalan Tentara Genie Pelajar
  23. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo
  24. Konflik Kepentingan Pt.kai Dengan Pemerintah Kota Dalam Kebijakan Pembangunan Jalan Layang Pasar Kembang Suarabaya Rizali Shobirin Azandi
  25. Politik Pencitraan : Madinatul Iman Sebagai Strategi Pemenangan Pasangan Imdaad – Rizal Dalam Pilkada Kota Balikpapan 2006
  26. Kesultanan Di Tengah Masyarakat Yang Pluralistik (studi Tentang Pemaknaan Masyarakat Terhadap Eksistensi Kesultanan Yogyakarta)
  27. Ekonomi Politik Pasar Musik Dan Kepentingan Kelompok Dibalik Kegagalan Konser Lady Gaga Di Indonesia 2012
  28. Pembangunan Wahana Ekspresi Pusponegoro (wep) Dan Makna Politiknya Bagi Bupati Kabupaten Gresik Sambari Halim Radianto
  29. Politik Prostitusi Kota Surabaya (studi Deskriptif: Eksistensi Dolly)