UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

ISSN Lama 0216-2407, Baru 2086-7050

Vol. 21 / No. 2 / Published : 2008-04

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Legislatif rente: persekongkolan politik kepala daerah - dprd sebagai dasar penyebab kkn di jawa timur

Author :

  1. Aribowo*1
  1. Departemen Politik, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract :

Legislative rents are political phenomena that have arisen since the fall of Indonesia’s New Order. In East Java, this has been driven by a combination of the following factors: (1) the rise of strong mental mobility of East Java legislative (DPRD) members since 1999, (2) a stronger political power of local legislative body upon local leader based on Law No. 22 1999 on Local Government, and (3) the lack of experience and political knowledge of legislative members in facing the indirect elections of local leaders since 1999. The author argues that legislative rents have caused high cost economy, led the market to function peculiarly, and systematically pushed the power towards the hands of oligarchy.

Keyword :

legislative rents, political conspiracy, oligarchy, corporate crime.,


References :

Muhammad Asfar,(2001) Profesionalisme Anggota DPRD dalam Menyikapi Aspirasi Masyarakat di Jawa Timur. Penelitian, Kerjasama antara Kelompok Kerja Kajian Politik Lokal . : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur

Abdul Azis Azis,(2000) Pola Hubungan Eksekutif, Legislatif, dan Masyarakat di Jawa Timur dalam Proses Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah: Studi Kasus tentang Pola Hubungan Kekuasaan antara Eksekuitf, Legislatif, dan Masyarakat di Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kabupaten Jember dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi daerah Menurut UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah . : Center for Public Policy Studies (CPPS) Surabaya

Aribowo Aribowo,(2000) Pola Hubungan Eksekutif, Legislatif, dan Masyarakat di Jawa Timur dalam Proses Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah: Studi Kasus tentang Pola H



Archive Article

Cover Media Content

Volume : 21 / No. : 2 / Pub. : 2008-01
  1. Implikasi Peningkatan Keterwakilan Perempuan Bagi Pemenuhan Kepentingan Perempuan (studi Pada Dprd Provinsi Diy)
  2. Explaining Foreign Policy Change
  3. Legislatif Rente: Persekongkolan Politik Kepala Daerah - Dprd Sebagai Dasar Penyebab Kkn Di Jawa Timur
  4. Orientasi Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Publik
  5. Pemimpin Visioner Dan Kaderisasi Kepemimpinan
  6. Tindakan Perdagangan Perempuan Dalam Proses Pengiriman Buruh Migran Di Madura
  7. Perspektif Fenomenologi Tentang Trafficking Tkw
  8. Lansia Terlantar: Strategi Membangun Harapan Hidup Dan Citra
  9. Industrialisasi Migas Dan Eksistensi Masyarakat Lokal: Hasil Studi Di Teluk Bintuni, Papua
  10. Program Pengembangan Kesehatan: Masyarakat Wuwuharjo Dalam Proyek Inovasi
  11. Aksi Borong Kondom Pada Pelajar Di Kabupaten Pamekasan – Madura
  12. Motivasi Ekoturis Dalam Pariwisata Berbasis Alam (ecotourism):studi Kasus Di Wana Wisata Coban Rondo, Malang
  13. Ilmu Manajemen Preskriptif Vs Deskriptif: Suatu Tinjauan Dari Perspektif Filsafat Ilmu

Information detail_jurnal.php/MKP