UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Jurnal Politik Muda

ISSN 2302-8068

Vol. 2 / No. 3 / Published : 2013-08

Order : 23, and page :1 - 20

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Proses politik penetapan anggaran jaring aspirasi masyarakat dalam apbd provinsi jawa timur

Author :

  1. RATIH RIDYAWATI*1
  1. Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga

Abstract :

Proses penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2013 di Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur khususnya pada Anggaran dana bantuan sosial dan hibah terdapat perbedaan kepentingan yang dibawa antar anggota badan anggaran. Kepentingan legislatif berasal dari dua hal, yakni kepentingan publik dalam ruang lingkup lebih kecil, yaitu konstituen daerah pemilihan dimana dia mewakili. Kemudian yang kedua berasal dari misi partai yang dibawa oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terlebih lagi menduduki posisi sebagai badan anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur. Misalnya, Partai PKB membawa misi bagi kaum nahdhiyin, perbaikan sarana peribadatan, sekolah islam seperti madrasah dan pengembangan pondok pesantren melalui dana hibah. PDIP dengan misi program “wong cilik”, serta fokus kepada daerah-daerah yang selama ini jadi lumbung suara mereka. dan Demokrat,Golkar dan PAN berupa infrastruktur dan pembinanan masyarakat  karena sebagai pendukung Gubernur dalam hal ini Pakdhe Karwo untuk persiapan pemilihan Gubernur tahun 2013. Negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak dilakukan melalui dua mekanisme,  yakni mekanisme formal dan informal. Mekanisme formal ini dilakukan melalui forum-forum atau rapat-rapat resmi baik di wilayah internal hingga melibatkan kedua belah pihak. Mekanisme informal dilaksanakan setelah forum-forum resmi. Hal ini digunakan sebagai langkah ampuh mengatasi situasi deadlock dalam proses penganggaran.

Keyword :

Bantuan Sosial dan Hibah, , Kepentingan, , Kelembagaan, , Badan Anggaran, , Negosiasi Politik.,


References :

Budiarjo, Miriam. ,(2008) Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. Jakarta : Gramedia

Budiarjo, Miriam. ,(1995) Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada

Halim, Prof. Dr. Abdul. ,(2007) Pengelolaan Keuangan Daerah Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN





Archive Article

Cover Media Content

Volume : 2 / No. : 3 / Pub. : 2013-08
  1. Kartu tanda anggota nu dan politik (studi deskriptif kartu tanda anggota nu dan politik di pcnu sidoarjo)
  2. Ekspansi multi-national corporation dalam tata niaga rokok kretek di indonesia : studi ekonomi-politik
  3. Istrategi kandidat dalam pilkades (strategi kemenangan muhammad husin di desa kenongo kecamatan tulangan kabupaten sidoarjo dalam pilkades tahun 2009)
  4. Gerakan buruh studi kasus: peran fspmi dalam gerakan buruh bekasi menuntut kenaikan umk tahun 2013
  5. Jasmas sebagai kinerja politisi : kasus kinerja suli da’im di dprd jatim
  6. Implementasi kebijakan pnpm-mandiri di desa karangpuri
  7. The view of hasyim asy’ari descent to nahdlatul ulama’s role dynamics in indonesian's social and political domain
  8. Gerakan buruh kabupaten sidoarjo : (studi kasus pc fsp kep spsi sidoarjo dalam menuntut kenaikan umk tahun 2013)
  9. Kehadiran starbucks di surabaya sebagai ekspansi gaya hidup global
  10. Strategi konsolidasi polituk pan untuk meningkatkan perolehan suara pada pemilu legislatif 2014 (studi kasus dpd pan surabaya)
  11. Studi impelentasi dan evaluasi program pemerintah provinsi jawa timur ’’ jalin kesra’’ terhadap peningkatan kesejahterahan masyarakat jawa timur (studi kasus desa wonoayu kabupaten sidoarjo)
  12. Perilaku memilih masyarakat kota malang dalam pilwali 2013 (antara orientasi kandidat ataukah orientasi partai politik)
  13. Gerakan serikat pekerja konfederasi spsi terhadap praktik outsourcing di kabupaten sidoarjo tahun 2012-2013
  14. Media sebagai ruang demokrasi : peran radio suara surabaya sebagai ruang sirkulasi opini permasalahan publik
  15. Implementasi peraturan daerah no. 3 tentang ruang terbuka hijau di kota surabaya
  16. Kontestasi antara pemerintah dan pedagang informal (pkl) dalam penggunaan ruang di kota sidoarjo
  17. Partisipasi politik komunitas: studi tentang partisipasi komunitas nikita jibril pada pemilihan umum kepala daerah 2010 di kabupaten blitar
  18. Kontestasi kepentingan antara pemerintah dan aktor non pemerintah dalam penetapan peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi daerah provinsi jawa timur
  19. Gerakan kelompok marginal dupak magersari surabaya terhadap penertiban bangunan pinggir rel oleh pt.kai: studi kasus komunitas warga pinggir rel
  20. Studi elite politik lokal terhadap pemekaran kecamatan ngasem di kabupaten kediri
  21. Politik transportasi (restrukturisasi terminal purabaya ke terminal tambak osowilangun)
  22. Gerakan sosial tunas hijau dalam konflik kebun bibit
  23. Proses politik penetapan anggaran jaring aspirasi masyarakat dalam apbd provinsi jawa timur

Information index.php/JPM