UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Jurnal Analisis Hubungan Internasional

ISSN 2302-8777

Vol. 6 / No. 3 / Published : 2017-09

Order : 45, and page :231 - 224

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Perbandingan kebijakan as terkait nuklir iran: era george walker bush dan barack hussein obama ii

Author :

  1. Bella Fokker Andini*1
  1. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract :

The Iran’s nuclear development draw the intention of The United States of America’s President to take action as a form of security. It happens as the nuclear development was being suspected to has a purpose not only for power resource and science, but also might be used as a weapon. This then, the Iran’s nuclear development causing concern to the USA which is considered this would threaten their national security and international security. This concern raising because the opinion of Iran would used their nuclear as a Weapon Mass Destruction (WMD) that could kill thousand of people and causing a total damage. It makes the USA to take action in the form of foreign policy making in order to stop the Iran’s nuclear development. During the President George Walker Bush’s term, the policies that were made were judge to focus on the use of hard power. Meanwhile, during the President Barack Hussein Obama II’s term, the policies that were made were considered to tend to use soft power. The difference in policies choice that seen between this two president’s term, is influenced by some factors which influence in policy making process.

Keyword :

United States of America, Iran, Nuclear, Threat, Security, Foreign Policy, Factor.,


References :

Marshall, Johnatan et. al,(1999) The Iran Contra Connection, Secret Teams and Covert Operation in the Reagan Era - : -





Archive Article

Cover Media Content

Volume : 6 / No. : 3 / Pub. : 2017-09
  1. Keputusan Jepang Dalam Pembentukan China-japan-republic Of Korea Free Trade Agreement (cjk Fta)
  2. The Alan Kurdi Effect; Peran Media Sosial Dengan Solidaritas Kemanusiaan Di Jerman
  3. Perkembangan Industri Psmc Di Tengah Kebijakan Regulasi Pembatasan Pemerintah Di Afrika Selatan
  4. Mengkaji Program Redd+ (reducing Emission From Deforestation And Degradation) Plus Dalam Kerjasama Norwegia Dengan Indonesia
  5. Agensi Pemerintah Jawa Timur Dalam Tata Kelola Gula Terhadap Implementasi Mea
  6. Faktor Constraints Dan Incentives Dalam Kebijakan India Meratifikasi Additional Protocol Iaea
  7. Faktor Constraints Dan Incentives Dalam Kebijakan India Meratifikasi Additional Protocol Iaea
  8. Analisis Aspek Diplomasi Kultural Dalam Ekspedisi Pamalayu, 1275 – 1294 M
  9. Adaptasi Pemerintahan Obama Terhadap Negara-negara Besar Terkait Kasus Nuklir Iran
  10. Penolakan Indonesia Terhadap Kerjasama Keamanan Selat Malaka Terkait “proliferation Security Initiative” Dengan Amerika Serikat
  11. Latar Belakang Pencabutan Moratorium Tenaga Kerja Indonesia (tki) Ke Malaysia Tahun 2011
  12. Alasan Tetap Dipertahankannya Program Petrocaribe Di Wilayah Karibia
  13. Tiongkok Dalam Penguasaan Rare Earth Elements (ree) Sebagai Leading Sector Perekonomian Baru
  14. Upaya Hambatan Non-tarif Oleh Uni Eropa Terhadap Minyak Kelapa Sawit Indonesia
  15. Apropriasi Kultural, Akulturasi, Atau Komodifikasi?kepentingan Inggris Dalam Pengembangan Industri Kari
  16. Relasi Program Reformasi Dan Pembangunan Sepak Bola Dengan Kebijakan Ekonomi Tiongkok Era Presiden Xi Jinping
  17. Dari Saving Ke Consumption; Upaya Pemerintah Tiongkok Dalam Merespon Penurunan Gdp (gross Domestic Product) Di Tahun 2008
  18. Latar Belakang Kontuinitas Pemberian Bantuan Luar Negeri Inggris Kepada India Pasca Reformasi Ekonomi Dekade 1990
  19. Sikap Indonesia Terkait Dengan Serangan Amerika Serikat Ke Afghanistan 2001
  20. Contest Dan Peningkatan Foreign Fighters Inggris Dalam Perang Sipil Di Suriah Bersama Is Tahun 2011-2015
  21. Perbandingan Kebijakan As Terkait Nuklir Iran: Era George Walker Bush Dan Barack Hussein Obama Ii
  22. Peran Media Massa Terhadap Perubahan Kebijakan Perancis. Kasus: Paris Attack 2015
  23. Implikasi Adopsi Protokol Montreal Terhadap Pengendalian Dan Perdagangan Ozone Depleting Substances Di Tiongkok