ISSN 2302-8777
Vol. 6 / No. 3 / Published : 2017-09
Order : 38, and page :150 - 163
Related with : Scholar Yahoo! Bing
Original Article :
Upaya hambatan non-tarif oleh uni eropa terhadap minyak kelapa sawit indonesia
Author :
- Adelita Sukma Kusumaningtyas*1
- Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Abstract :
The EU re-engages in non-tariff barriers to Indonesia's palm oil products, as it relates to the European Union's adoption of a special policy related to palm oil. The policy concerns that palm oil entering the EU must receive CSPO (Certified Sustainable Palm Oil) from Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). This stems from allegations stating that Indonesian palm oil is not environmentally friendly or not good for human health if consumed. However, this is in contrast to the fact that 110 members of the company are located in Indonesia, either state-owned companies or companies that are under the control of the Indonesian government. From the research process that have been conducted, it is found that there are two main core related to the reason of the EU doing non-tariff barriers to Indonesian palm oil even though Indonesian palm oil already has CSPO. Firstly, the reason for the European Union's non-tariff barriers to Indonesia's palm oil is based on the reason for the EU to protect the infant industry. Secondly because of political pressure from NGOs incorporated in TAN that focus on environmental issues especially about forest destruction caused by oil palm agriculture aimed at changing EU policy.
Keyword :
Non-Tariff Barriers, European Union, Indonesian Palm Oil, Protectionism, Political Pressure.,
References :
Aisbet, Emma dan Pearson, Lee,(2012) Environmental and Health Protection, or New Protectionism? Determinants of SPS Notifications by WTO Members - : Australian
Archive Article
Cover Media |
Content |
Volume : 6 / No. : 3 / Pub. : 2017-09 |
- Keputusan Jepang Dalam Pembentukan China-japan-republic Of Korea Free Trade Agreement (cjk Fta)
- The Alan Kurdi Effect; Peran Media Sosial Dengan Solidaritas Kemanusiaan Di Jerman
- Perkembangan Industri Psmc Di Tengah Kebijakan Regulasi Pembatasan Pemerintah Di Afrika Selatan
- Mengkaji Program Redd+ (reducing Emission From Deforestation And Degradation) Plus Dalam Kerjasama Norwegia Dengan Indonesia
- Agensi Pemerintah Jawa Timur Dalam Tata Kelola Gula Terhadap Implementasi Mea
- Faktor Constraints Dan Incentives Dalam Kebijakan India Meratifikasi Additional Protocol Iaea
- Faktor Constraints Dan Incentives Dalam Kebijakan India Meratifikasi Additional Protocol Iaea
- Analisis Aspek Diplomasi Kultural Dalam Ekspedisi Pamalayu, 1275 – 1294 M
- Adaptasi Pemerintahan Obama Terhadap Negara-negara Besar Terkait Kasus Nuklir Iran
- Penolakan Indonesia Terhadap Kerjasama Keamanan Selat Malaka Terkait “proliferation Security Initiative” Dengan Amerika Serikat
- Latar Belakang Pencabutan Moratorium Tenaga Kerja Indonesia (tki) Ke Malaysia Tahun 2011
- Alasan Tetap Dipertahankannya Program Petrocaribe Di Wilayah Karibia
- Tiongkok Dalam Penguasaan Rare Earth Elements (ree) Sebagai Leading Sector Perekonomian Baru
- Upaya Hambatan Non-tarif Oleh Uni Eropa Terhadap Minyak Kelapa Sawit Indonesia
- Apropriasi Kultural, Akulturasi, Atau Komodifikasi?kepentingan Inggris Dalam Pengembangan Industri Kari
- Relasi Program Reformasi Dan Pembangunan Sepak Bola Dengan Kebijakan Ekonomi Tiongkok Era Presiden Xi Jinping
- Dari Saving Ke Consumption; Upaya Pemerintah Tiongkok Dalam Merespon Penurunan Gdp (gross Domestic Product) Di Tahun 2008
- Latar Belakang Kontuinitas Pemberian Bantuan Luar Negeri Inggris Kepada India Pasca Reformasi Ekonomi Dekade 1990
- Sikap Indonesia Terkait Dengan Serangan Amerika Serikat Ke Afghanistan 2001
- Contest Dan Peningkatan Foreign Fighters Inggris Dalam Perang Sipil Di Suriah Bersama Is Tahun 2011-2015
- Perbandingan Kebijakan As Terkait Nuklir Iran: Era George Walker Bush Dan Barack Hussein Obama Ii
- Peran Media Massa Terhadap Perubahan Kebijakan Perancis. Kasus: Paris Attack 2015
- Implikasi Adopsi Protokol Montreal Terhadap Pengendalian Dan Perdagangan Ozone Depleting Substances Di Tiongkok
|