UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 3411

Vol. 4 / No. 1 / Published : 2016-01

Order : 4, and page :33 - 41

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Kinerja dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan (dppk)kota surabaya dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan

Author :

  1. Maulia Yuvi Neselinda*1
  1. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract :

Tax is a very important and reliable income for our country’s needs. Therefore, in every year the government always set a target that is sought to be achieved. Since 2011, the City Government of Surabaya as the Local Government gets an authority from the Central Government to collect some types of taxes; one of them is Land and Building Tax Urban Sector (PBB-P2). Surabaya is the first city which receives this kind of authority’s delegation but until today the Surabaya City Government hasn’t been able to achieve the target itself. For that, there should be a study on the overall performance of public organizations using several indicators, namely productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. This is done to see how Department of Revenue and Financial Management of Surabaya functions as an authorized agency in conducting Land and Building Tax collection for Urban Sector in Surabaya.Based on research problem, this research used qualitative research methods with descriptive type. Data was collected through interviews and documentation techniques. The informants are determined using purposive and snowball technique. And then to check the validity of the data itself this research used data sources triangulation, so the data would be presented accurately.The findings of the research showed that the performance of Surabaya’s Revenue and Financial Management Department in collecting Land and Building Tax Urban Sector is relatively less in line with the expectations of society. From all five indicators, two indicators show good result, from responsibility and accountability factor. And three others indicators show bad result, from productivity, quality service, and responsiveness.

Keyword :

Land and Building Tax Urban Sector, Performance, Collecting System,


References :

Sinambela, Lijan Poltak, dkk.,(2011) Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi - : PT. Bumi Aksara





Archive Article

Cover Media Content

Volume : 4 / No. : 1 / Pub. : 2016-01
  1. Studi deskriptif dampak perubahan fungsi wilayah pesisir pada tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat (studi kasus pembangunan terminal multipurpose teluk lamong)
  2. Studi deskriptif koordinasi penanggulangan bencana erupsi gunung kelud tahun 2014 di kabupaten kediri
  3. Kualitas kinerja pelayanan publik: studi deskriptif tentang kualitas kinerja prosedur pelayanan izin reklame berbasis electronic government di unit pelayanan terpadu satu atap pemerintah kota surabaya
  4. Kinerja dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan (dppk)kota surabaya dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan
  5. Strategi dinas koperasi, ukm, perindustrian, perdagangan, dan esdm kabupaten sidoarjo untuk meningkatkan daya saing ukm batik pada sentra ukm kampoeng batik jetis sidoarjo
  6. Signifikansi bantuan permodalan pemerintah pada tingkat rentabilitas koperasi (studi kasus signifikansi bantuan permodalan pemerintah kabupaten sidoarjo pada tingkat rentabilitas koperasi wanita “az zahro”)
  7. Efektifitas penggunaan anggaran melalui factor evaluation system (fes) dalam menentukan tambahan penghasilan pegawai (tpp) di lingkungan pemerintah kota surabaya
  8. Fungsi pengawasan dinas perhubungan uptd parkir sub unit tepi jalan dalam pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di kota surabaya
  9. Studi evaluasi program bus trans sarbagita pemerintah provinsi bali
  10. “kualitas pelayanan perizinan” (studi deskriptif tentang kualitas pelayanan perizinan izin mendirikan bangunan di badan penanaman modal dan perizinan kabupaten gresik)
  11. Efektivitas penerapan sistem e-performance sebagai upaya meningkatkan kinerja pegawai dinas pendidikan kota surabaya
  12. “inovasi pelayanan publik” (studi deskriptif tentangprogramlayanan tujuh menit (latum) sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan di kantor badan pertanahan nasional kota surabaya)
  13. Strategi penanganan laporan keluhan masyarakat (studi deskriptif tentang strategi ombusdman republik indonesia perwakilan provinsi jawa timur dalam menangani laporan keluhan masyarakat di kota surabaya)
  14. Responsivitas dinas kebersihan dan pertamanan dalam menangani keluhan masyarakat mengenai pelayanan publik di kota surabaya
  15. Studi eksploratif faktor yang mempengaruhi implementasi sistem e-id (identitas elektronik) pada kantor cabang utama bpjs kesehatan surabaya
  16. Inovasi layanan tujuh menit (lantum) sebagai upaya optimalisasi kualitas pelayanan di kantor pertanahan kota surabaya ii
  17. Pengaruh kualitas dan komitmen kelompok relawan terhadap prestasi kerja relawan dalam program paliatif di puskesmas rangkah, kecamatan tambaksari, surabaya
  18. Studi evaluasi dampak intensitas pengembangan kapasitas sumber daya manusia (sdm) aparatur pada peningkatan kualitas pelayanan perizinan di bppt kabupaten sidoarjo
  19. Pengaruh kepemimpinan, motivasi, kemampuan aparatur terhadap keefektifan organisasi pelayanan perizinan di upt p2t provinsi jawa timur
  20. Implementasi keputusan menteri nomor 71 tahun 1993 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor di kabupaten lamongan
  21. Pengaruh tingkat kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan pelanggan listrik pintar prabayar di pt. pln (persero) area pelayanan surabaya
  22. Studi deskriptif tentang implementasi program expanding maternal and neonatal survival (emas) di lingkungan dinas kesehatan kabupaten sidoarjo
  23. Dampak usaha ekonomi kreatif terhadap masyarakat desa blawe kecamatan purwoasri kabupaten kediri
  24. Proses collaborative governance dalam bidang kesehatan (studi deskriptif pelaksanaan kolaborasi pengendalian penyakit tb-hiv di kabupaten blitar)
  25. Layanan e-sapawarga dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kota surabaya dari prespektif birokrasi
  26. Implementasi kebijakan e-formasi sdm aparatur dalam rekrutmen pegawai di pemerintah kota surabaya
  27. Model public private partnership dalam peningkatan pelayanan sumber daya air bersih di pdam kabupaten gresik
  28. Efektivitas sistem informasi pelayanan perizinan terpadu (sippadu) dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di badan pelayanan perizinan terpadu (bppt) kabupaten sidoarjo
  29. Studi evaluasi tentang dampak intensitas pengembangan agribisnis peternakan pada tingkat kesejahteraan ekonomi kelompok masyarakat penerima bantuan di kecamatan tugu kabupaten trenggalek
  30. Evaluasi program gerakan pendampingan ibu hamil dan bayi resiko tinggi (gerdaristi) di kabupaten nganjuk. (studi evaluasi kebijakan percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi dalam peraturan bupati nganjuk nomor 05 tahun 2014)
  31. Studi deskriptif tentang strategi dinas perdagangan dan perindustrian dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah di kampung binaan kue kelurahan penjaringan sari kecamatan rungkut kota surabaya
  32. Studi deskriptif tentang multiplier effect pengembangan kawasan industri ngoro pada tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat desa lolawang kecamatan ngoro kabupaten mojokerto
  33. Kebijakan publik yang tidak terimplementasikan: studi kasus peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan pada perubahan kepemilikan angkutan umum milik perseorangan menjadi badan hukum di surabaya

Information FMI@comparison-of-apoptotic-index-and-the-amount-of-brain/KMP