UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Jurnal Analisis Hubungan Internasional

ISSN 2302-8777

Vol. 5 / No. 1 / Published : 2016-01

Order : 19, and page :234 - 241

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Pengakuan swedia terhadap palestina sebagai negara

Author :

  1. Grienda Qomara*1
  1. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract :

The theme of this research is the recognition of the Palestinians as a state Sweden. This study seeks to explain the reasons Sweden recognize Palestine as a state. The methodology used in this study is qualitative. This study included an explanatory research. From the collection and analysis of data, it was found that Sweden recognize Palestine as a state due to the pressure of domestic constituencies, the party platform, party-based organizations and the support of parliament. Swedish domestic constituencies demanding the government to recognize Palestine as a state. Some interest groups held a demonstration condemned the Israeli action. In addition to the demonstrations, public of Sweden also boycotts and makes divestment against Israel company's products. This demand is then aggregated by the Swedish Social Democratic Party through a pledge in the legislative elections. Platform and recommendation of the Socialist International and the Olof Palme International Center also supports this agenda. The party's decision was later supported by the parliament. From this study it can be concluded that the hypothesis of researchers in accordance with the analysis and data processing.

Keyword :

foreign policy, domestic constituencies, platforms and organizations based parties, parliament,


References :

Gabriel Almond dan G. Bingham Powel,(1980) Comparative Politics Today: A World View - : Little, Brown & Company





Archive Article

Cover Media Content

Volume : 5 / No. : 1 / Pub. : 2016-01
  1. Chevron employment contract case and pertamina effort in national energy sovereignity
  2. indonesia policy strategy on footwear industry competitive power enhancement against acfta
  3. Pengaruh identitas dan norma terhadap indonesia dalam ratifikasi asean agreement on transboundary haze pollution
  4. Pengaruh greenpeace terhadap kebijakan pemerintah australia terkait penyelamatan great barrier reef
  5. Pengaruh international network of affiliated port surabaya-kochi pada perdagangan indonesia-jepang
  6. Perjanjian migrasi sebagai strategi fiji menghadapi kebijakan skillselect australia tahun 2009-2013
  7. Kebijakan selektif eritrea terhadap bantuan luar negeri
  8. Penyebab kegagalan mediasi pemerintah thailand - masyarakat melayu pattani tahun 2005-2013
  9. Dinamika hubungan mongolia dengan tiongkok dan amerika serikat pasca-perang dingin
  10. Perubahan kebijakan luar negeri jepang terhadap korea utara dalam implementasi deklarasi pyongyang
  11. Strategi konterterorisme amerika serikat terhadap isis di irak
  12. Kebijakan luar negeri tiongkok dalam konflik suriah tahun 2011-2014
  13. Perkembangan teknologi informasi dan long distance nationalism diaspora haiti di amerika serikat
  14. Aksi penolakan stop online piracy act (sopa), dan protect ip act (pipa), sebuah tinjauan masyarakat sipil global
  15. Faktor china dalam perubahan kebijakan luar negeri gambia terhadap taiwan
  16. Composite dialogue process dan serangan teroris di mumbai – india 2008 dalam hubungan konfliktual india-pakistan
  17. Pengakuan swedia terhadap palestina sebagai negara
  18. Keputusan indonesia tidak meretaliasi korea selatan dalam kasus anti-dumping produk kertas indonesia
  19. Kondisi mesir tahun 2011 - 2012 dan reaksi dunia pasca runtuhnya rezim mubarak karena revolusi mesir 2011
  20. Efektivitas asean tourism strategic plan 20112015 di indonesia
  21. Kebijakan migration with dignity sebagai solusi prioritas kiribati dalam merespon ancaman sea level rise
  22. Analisis aktivitas skin bleaching di nigeria 1960-2014
  23. Latar belakang mundurnya kanada dari protokol kyoto tahun 2011

Information JAHI