UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Jurnal Analisis Hubungan Internasional

ISSN 2302-8777

Vol. 6 / No. 3 / Published : 2017-09

Order : 31, and page :60 - 71

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Faktor constraints dan incentives dalam kebijakan india meratifikasi additional protocol iaea

Author :

  1. Garnis Yoga Pratama Nugraha Prawihatsari *1
  1. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract :

This study begins from the fact that India as a nuclear-developing country since the early years of its independence. Such nuclear development functions as an effort of fulfilling the national interest, primarily in terms of national security as well as prestige. In its nuclear development, India often denies any interference from other parties towards its nuclear proliferation. This is supported by India’s unwillingness in ratifying the Non-Proliferation Treaty (NPT). Nevertheless, in 2009, India becomes the only country which refuses to ratify the NPT, but is willing ratify the Additional Protocol of IAEA. This study examines one of the factors behind such occurrence using systemic approach. The write has arguments that the ratification of the Additional Protocol of IAEA by India, though the country is not a member of NPT, is due to constraints and incentives factors leading to the fulfillment of national interests.

Keyword :

India, nuclear, Non-Proliferation Treaty (NPT), Additional Protocol, IAEA, constraints factors, incentives factors.,


References :

Aneja, Atul,(2014) India Ratifies Additional Protocol, Decks Cleared for Nuclear Imports - : -





Archive Article

Cover Media Content

Volume : 6 / No. : 3 / Pub. : 2017-09
  1. Keputusan jepang dalam pembentukan china-japan-republic of korea free trade agreement (cjk fta)
  2. The alan kurdi effect; peran media sosial dengan solidaritas kemanusiaan di jerman
  3. Perkembangan industri psmc di tengah kebijakan regulasi pembatasan pemerintah di afrika selatan
  4. Mengkaji program redd+ (reducing emission from deforestation and degradation) plus dalam kerjasama norwegia dengan indonesia
  5. Agensi pemerintah jawa timur dalam tata kelola gula terhadap implementasi mea
  6. Faktor constraints dan incentives dalam kebijakan india meratifikasi additional protocol iaea
  7. Faktor constraints dan incentives dalam kebijakan india meratifikasi additional protocol iaea
  8. Analisis aspek diplomasi kultural dalam ekspedisi pamalayu, 1275 – 1294 m
  9. Adaptasi pemerintahan obama terhadap negara-negara besar terkait kasus nuklir iran
  10. Penolakan indonesia terhadap kerjasama keamanan selat malaka terkait “proliferation security initiative” dengan amerika serikat
  11. Latar belakang pencabutan moratorium tenaga kerja indonesia (tki) ke malaysia tahun 2011
  12. Alasan tetap dipertahankannya program petrocaribe di wilayah karibia
  13. Tiongkok dalam penguasaan rare earth elements (ree) sebagai leading sector perekonomian baru
  14. Upaya hambatan non-tarif oleh uni eropa terhadap minyak kelapa sawit indonesia
  15. Apropriasi kultural, akulturasi, atau komodifikasi?kepentingan inggris dalam pengembangan industri kari
  16. Relasi program reformasi dan pembangunan sepak bola dengan kebijakan ekonomi tiongkok era presiden xi jinping
  17. Dari saving ke consumption; upaya pemerintah tiongkok dalam merespon penurunan gdp (gross domestic product) di tahun 2008
  18. Latar belakang kontuinitas pemberian bantuan luar negeri inggris kepada india pasca reformasi ekonomi dekade 1990
  19. Sikap indonesia terkait dengan serangan amerika serikat ke afghanistan 2001
  20. Contest dan peningkatan foreign fighters inggris dalam perang sipil di suriah bersama is tahun 2011-2015
  21. Perbandingan kebijakan as terkait nuklir iran: era george walker bush dan barack hussein obama ii
  22. Peran media massa terhadap perubahan kebijakan perancis. kasus: paris attack 2015
  23. Implikasi adopsi protokol montreal terhadap pengendalian dan perdagangan ozone depleting substances di tiongkok

Information JAHI