UNIVERSITAS AIRLANGGA



Detail Article

Jurnal Analisis Hubungan Internasional

ISSN 2302-8777

Vol. 6 / No. 3 / Published : 2017-09

Order : 37, and page :139 - 149

Related with : Scholar   Yahoo!   Bing

Original Article :

Tiongkok dalam penguasaan rare earth elements (ree) sebagai leading sector perekonomian baru

Author :

  1. Alya Triska Sutrisno*1
  1. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract :

Until now China is still the world’s biggest producer of Rare Earth Elements (REE). China’s position in the REE industry becomes more important since the increase of adoption of modern high technology and swift change towards green economy. In 2014, China produced 93,000 tonnes out of total REE production of 110,000 tonnes worldwide. This makes China the biggest producer and a monopoly on the REE industry, but on the other side, other countries are becoming dependent on China’s REE production. Since the REE crisis in 2010, after the sea territorial dispute at Senkaku/Daiyou Island, East China Sea, the Chinese government halted REE exports to Japan. This led to global panic and dramatically increased price of REE. In addition, China’s action showed willingness to master and use its resources (REE) to fulfil its own national interest. In this research, we discuss further about how China turns REE industry into one of the leading sectors of its economy. This research uses Kondratieff Wave (K-Wave) to understand the leading sector shift and resources nationalism to analyse China’s effort to maximise profit from REE in economic and political aspects.

Keyword :

Rare Earth Elements (REE), China, Kondrateiff Wave (K-Wave), Resources Nationa.,


References :

Haslam Paul & Pablo Heidrich. ,(2016) The Political Economy of Natural Resources and Development : from Neoliberalism to Resources Nationalism - : Routledge





Archive Article

Cover Media Content

Volume : 6 / No. : 3 / Pub. : 2017-09
  1. Keputusan jepang dalam pembentukan china-japan-republic of korea free trade agreement (cjk fta)
  2. The alan kurdi effect; peran media sosial dengan solidaritas kemanusiaan di jerman
  3. Perkembangan industri psmc di tengah kebijakan regulasi pembatasan pemerintah di afrika selatan
  4. Mengkaji program redd+ (reducing emission from deforestation and degradation) plus dalam kerjasama norwegia dengan indonesia
  5. Agensi pemerintah jawa timur dalam tata kelola gula terhadap implementasi mea
  6. Faktor constraints dan incentives dalam kebijakan india meratifikasi additional protocol iaea
  7. Faktor constraints dan incentives dalam kebijakan india meratifikasi additional protocol iaea
  8. Analisis aspek diplomasi kultural dalam ekspedisi pamalayu, 1275 – 1294 m
  9. Adaptasi pemerintahan obama terhadap negara-negara besar terkait kasus nuklir iran
  10. Penolakan indonesia terhadap kerjasama keamanan selat malaka terkait “proliferation security initiative” dengan amerika serikat
  11. Latar belakang pencabutan moratorium tenaga kerja indonesia (tki) ke malaysia tahun 2011
  12. Alasan tetap dipertahankannya program petrocaribe di wilayah karibia
  13. Tiongkok dalam penguasaan rare earth elements (ree) sebagai leading sector perekonomian baru
  14. Upaya hambatan non-tarif oleh uni eropa terhadap minyak kelapa sawit indonesia
  15. Apropriasi kultural, akulturasi, atau komodifikasi?kepentingan inggris dalam pengembangan industri kari
  16. Relasi program reformasi dan pembangunan sepak bola dengan kebijakan ekonomi tiongkok era presiden xi jinping
  17. Dari saving ke consumption; upaya pemerintah tiongkok dalam merespon penurunan gdp (gross domestic product) di tahun 2008
  18. Latar belakang kontuinitas pemberian bantuan luar negeri inggris kepada india pasca reformasi ekonomi dekade 1990
  19. Sikap indonesia terkait dengan serangan amerika serikat ke afghanistan 2001
  20. Contest dan peningkatan foreign fighters inggris dalam perang sipil di suriah bersama is tahun 2011-2015
  21. Perbandingan kebijakan as terkait nuklir iran: era george walker bush dan barack hussein obama ii
  22. Peran media massa terhadap perubahan kebijakan perancis. kasus: paris attack 2015
  23. Implikasi adopsi protokol montreal terhadap pengendalian dan perdagangan ozone depleting substances di tiongkok

Information JAHI